JAKARTA, MENARA62.COM — PP Muhammadiyah beri masukan bagi Capres dan Cawapres 2019. Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Senin (13/8/2018) malam, menerima kunjungan silaturahim calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Kantor PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir didampingi Sekertaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dan sejumlah PP Muhammadiyah lainnya, melakukan pertemuan selama sekitar satu jam, sebelum memberikan keterangan pers.
Sandi datang lebih awal, dan menjalankan salat magrib di PP Muhammadiyah. Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah hadir di PP Muhammmadiyah. Tidak lama kemudian, Prabowo tiba di PP Muhammadiyah.
PP Muhammadiyah memberikan enam masukan strategis bagi Prabowo dan Sandi. Haedar menyampaikan masukan tentang agenda strategis yang dapat menjadi bahan kebijakan pemerintah lima tahun ke depan. Pertama, agama, Pancasila, dan Kebudayaan luhur bangsa Indonesia hendaknya menjadi pondasi nilai dan sumber inspirasi yang mendasar dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan strategis negara serta arah moral-spiritual bangsa.
“Jangan sampai terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan luhur yang hidup dalam jati diri bangsa Indonesia tersebut, seraya menghindari primordialisme SARA yang dapat meruntuhkan keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa,” ujar Haedar.
Kedua, menegakkan kedaulatan negara di bidang politik, ekonomi, dan budaya termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui kebijakan-kebijakan strategis yang pro-rakyat dan mengutamakan hajat hidup bangsa.
“Termasuk di dalamnya, dalam menjaga kedaulatan negara dari penetrasi asing, menegakkan kedaulatan pangan, dan memutus mata-rantai ketergantungan impor yang merugikan kehidupan rakyat dan masa depan bangsa,” kata Haedar.
Ketiga, mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi secara progresif dengan kebijakan-kebijakan yang berani khususnya dalam menghadapi sekelompok kecil yang menguasai ekonomi dan kekayaan Indonesia agar tidak merugikan hajat hidup mayoritas rakyat sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Keempat, rekonstruksi pendidikan dan pembangunan sumberdaya manusia sebagai prioritas penting dalam kebijakan pemerintah ke depan untuk menjadikan Indonesia unggul dan berdaya-saing tinggi dengan negara-negara lain yang telah maju. Keunggulan itu termasuk dalam memanfaatkan 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana amanat konstitusi.
Kelima, melakukan kebijakan reformasi birokrasi yang progresif dan sistemik. Kebijakan dijalankan dengan prinsip good governance serta birokrasi pemerintahan untuk semua rakyat. Yaitu, pemerintahan yang menjujung tinggi meritokrasi, tanpa disandera oleh kepentingan-kepentingan politik partisan dari para pejabat pemerintahan, maupun partai politik dan golongan. Dalam reformasi birokrasi tersebut, menurut Haedar, penting menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda kebijakan utama. Pemberantasan ini bertujuan agar pemerintahan bebas dari penyakit yang menghancurkan tatanan bangsa dan negara tersebut.
“Keenam, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan berdaulat dalam melindungi kepentingan dalam negeri, serta menjadikan Indonesia selaku negara dengan penduduk muslim terbesar sebagai kekuatan strategis di dunia Islam,” ujar Haedar.
Positif
Menurut Haedar, Muhammadiyah selalu bersikap positif, dan menaruh kepercayaan bahwa dengan komitmen, nilai dasar, dan visi kenegaraan yang fundamental akan menjadi kekuatan kebangsaan. Menurutnya, seluruh kekuatan strategis nasional yaitu pemerintah, partai politik, dan segenap komponen bangsa, harus dapat membangun kesadaran kolektif dan kebersamaan untuk terus memberi harapan positif bagi seluruh rakyat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Para pemimpin nasional dari pusat hingga daerah juga diharapkan mengedepankan keteladanan, kebersamaan, kedamaian, dan sikap kenegarawanan yang luhur dalam perikehidupan kebangsaan,” ujar Haedar.
