JAKARTA, MENARA62.COM – Pimpinan Nasional Perhimpunan Pergerakan Indonesia (Pimnas PPI) mendukung upaya pemerintah untuk menguatkan pertahanan negara dengan penyediaan alutsista (Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia) yang modern dan mencukupi. Hal tersebut kata Presidium Pimnas PPI Andi S Andy Soebjakto penting agar TNI makin mampu berperan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.
Akan tetapi hendaknya pengadaan dan penyediaan alutsista disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Rencana pemerintah mengadakan alutsista dengan anggaran Rp1,7 kuadriliun dinilai bakal membebani keuangan negara apalagi jika harus mengandalkan utang.
“Seyogyanya pengadaan dan penyediaan alutsista tidak jor-joran, apalagi dengan mengandalkan utang. Beban utang negara saat ini pun sudah sangat besar, dan akan makin menambah beban keuangan negara jika ditambah utang untuk pengadaan alutsista dalam jumlah besar, yang pada akhirnya menjadi beban rakyat,” kata Andy menanggapi rencana pemerintah membeli alutsista senilai Rp1,7 kuadriliun, Jumat (4/6/2021).
Didampingi Sekretaris Jendral PPI, Gede Pasek Suardika, Andi menilai pengadaan dan penyediaan alutsista seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan nyata berdasarkan realitas di lapangan (berdasarkan matra darat, laut dan udara) dan kemampuan keuangan negara.
Pengadaan alutsista juga harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal-hal yang berpotensi menimbulkan pertanyaan tentang potensi penyimpangan dan perburuan rente (rent seeking) harus sejauh mungkin dihindari. Potensi munculnya kebocoran harus ditutup sedini mungkin dan sebaik mungkin. “Tindakan kebijakan yang mengundang kecurigaan publik justru bisa konterproduktif bagi citra Pemerintah,” lanjutnya.
Pimnas PPI mendesak Pemerintah untuk secara sungguh-sungguh memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Alutsista yang bisa diproduksi di dalam negeri, misalnya di PT. PAL atau PT. Pindad, tidak perlu diimpor dari luar negeri. Dukungan riset dan pengembangan untuk industri pertahanan dalam negeri harus ditingkatkan, baik dari segi anggaran maupun kebijakan.
“Dengan demikian ketergantungan terhadap impor makin berkurang, bahkan bisa melakukan ekspor ke negara-negara lain,” tutup Andy.
