CIREBON, MENARA62.COM — Presiden Joko Widodo berharap, kementerian melaksanakan program padat karya tunai. Harapan itu dilakukan dalam rangka perbaikan sarana di daerah dan meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat.
“Semuanya kami harapkan akan masuk ke padat karya tunai,” kata Presiden Joko Widodo usai meninjau Program Padat Karya Irigasi dan Pengerasan Jalan Pertanian di Desa Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Ahad (11/3/2018), seperti dilansir Antara.
Ia menyebutkan, pada 2018 ini di seluruh Indonesia ada sekitar 5.000 lokasi proyek padat karya tunai. Namun jumlah itu baru berasal dari Kementerian PUPR.
“Kita belum bicara Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, semuanya kami harapkan akan masuk ke padat karya tunai,” katanya.
Menurut Jokowi, saat ini pelaksanaan program tersebut telah berjalan 1,5 bulan dan akan dievaluasi setelah tiga bulan.
“Kalau ini memang memberikan efek kenaikan konsumsi, memberikan efek kepada perbaikan-perbaikan jalan produksi, irigasi dan memperbaiki juga daya beli, ya akan kita tingkatkan lagi,” katanya menanggapi kemungkinan kenaikan anggaran untuk program itu.
Sementara mengenai Program Padat Karya Tunai di Desa Kempek, Presiden menjelaskan, program itu untuk peningkatan jalan produksi sawah dan peningkatan irigasi.
“Ini utamanya untuk jalan produksi sawah, yang tanah kemudian diperkeras. Juga yang kedua, memperbaiki saluran irigasi dan kita harapkan juga airnya bisa mengalir ke sawah tanpa hilang ke mana-mana,” katanya.
Ia menyebutkan, pekerja yang terlibat dalam proyek itu sebanyak 105 orang, upah untuk pembantu tukang sebesar Rp 80 ribu per hari dan tukangnya Rp 100 ribu per hari.
“Saya kira baik. Tukangnya Rp 100 ribu, pembantu tukang Rp 80 ribu, umumnya di sini memang begitu, 80 ribu dan 100 ribu,” katanya.
Ia berharap, pelaksanaan semua proyek padat karya tunai di semua lokasi dapat berjalan lancar.
“Saya harapkan di semua titik seperti ini. Jadi di Kabupaten Cirebon ada 43 titik seperti ini. Semuanya dikerjakan, yang paling penting, bisa menambah daya beli masyarakat yang ada di desa, di daerah sehingga konsumsi juga akan bisa ikut naik,” kata Joko Widodo.
