JAKARTA, MENARA62.COM — Presiden Joko Widodo menyampaikan dua hal kongkrit yang dianggap sangat penting dalam menjaring serta mendukung perekonomian rakyat, yaitu; kemitraan dan redistribusi aset.
“Kemitraan tersebut harus segera dikongkritkan, tidak hanya dengan pemerintah dan BUMN, namun akan masuk pada tataran yang luas seperti konglomerat, dan itu harus,” ujar Presiden saat membuka Musyawarah Kerja Nasional I dan Halaqoh Ekonomi Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqafah, Jakarta, Jumat (5/5/2017), seperti dilansir kemenag.go.id.
Selain kemitraan, redistribusi aset menjadi perhatian Presiden dalam menyikapi fenomena terdahulu. Dijelaskannya, dahulu pemberian konsensi atau pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah diberikan kepada pihak-pihak tertentu saja, bahkan orang yang dekat dengan penguasa/kekuasaan.
“Itu yang salah dan akan kita ubah,” ujar Joko Widodo.
Ditegaskannya lagi, konsensi itu harus dirasakan dan diberikan kepada rakyat, koperasi, pengusaha-pengusaha kecil dan menengah, bahkan pondok pesantren agar dapat dirasakan kemanfaatannya dan dikelola dengan produktif. Namun Presiden mengingatkan tidak juga diberikan begitu saja, harus ada syarat dan ketentuannya seperti lahan tersebut akan dibuat apa dan harus produktif.
“Jangan sampai konsensi seperti surat tersebut dipindahtangankan, oleh karenanya kami memiliki standar khusus dalam mengetahui konsensi tersebut akan digunakan apa, soalnya gampang sekali dipindah tangankan kalau kita tidak memantau secara jelas peruntukannya,” ucap Presiden.
“Melalui Menko Perekonomian, telah berhasil mencapai 12,7 Juta hektar lahan yang sudah diambil pemerintah dan sangat banyak, sekitar 1 setengah tahun baru ketemu angka aset tersebut, nah setelah itu harus dipikirkan bagaimana cara pendistribusiannya,” ujar Joko Widodo.
Oleh karena kemitraan dan diredistribusi aset itulah, kita ingin pengusaha kecil menengah dapat naik pada levelnya, meskipun harus bersaing dengan cara kompetisi, namun bukan atas pemberian fasilitas-fasilitas yang ada.
“Semoga Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) dapat mewakili perekonomian umat sehingga menopang pertumbuhan prekonomian bangsa, selamat Musyawarah Kerja Nasional I dan Halaqoh Ekonomi Nasional,” tutup Presiden.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan, kesejahteraan rakyat Indonesia harus dapat teratasi, pemerintah melalui Menko Perekonomian telah mengeluarkan 14 kebijakan ekonomi. Namun menurutnya, baru sampai pada tataran atas saja belum sampai turun kebawah, kebijakannya tersebut sangat bagus tapi belum menyentuh pada tataran kebawah, sehingga perekonomian dirasa merata dan tumbuh.
“NU mendukung ide atau gagasan Presiden Jokowi tentang pemerataan bukan hanya pertumbuhan, dengan kebijakannya pemerintah, kemauan atau niat membangun dari bawah yang harus di perhatikan kembali, NU siap bermitra dengan pemerintah, BUMN, konglomerat tanpa pamrih dan NU siap bermitra dengan siapa saja,” ucapnya.
Ketua HPN Abdul Khalik menyampaikan, HPN sudah 6 tahun didirikan. Saat ini sudah ada HPN di 20 provinsi, HPN adalah organisasi yang didirikan tahun 2011 untuk menghimpun dan membina networking NU. Saat ini HPN memiliki pengurus wilayah di 20 provinsi, termasuk di kawasan minoritas di Sumatera Barat dan di Bali.
Tampak hadir mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Gubernur DKI Saiful Djarot, Kapolda Metro Jaya, serta Pangdam Jaya juga Wagub Jawa Timur Saifullah Yusuf .
