BANDUNG, MENARA62.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan tiga proyek infrastruktur pengendali banjir dan satu proyek jalan layang (flyover) Kopo, pengurai kemacetan lalu lintas di Kota Bandung, Jawa Barat, Ahad (5/3/2023).
Tiga proyek pengendali banjir Sungai Citarum di Kabupaten Bandung ini meliputi kolam retensi pengendali banjir Cieunteung, kolam retensi Cisangkui dan kolam retensi Andir, yang dibangun rentang waktu 2015 sampai 2022. Untuk kolam retensi Andir yang diresmikan Presiden ini, menelan biaya Rp141 miliar digarap sejak Desember 2020 lalu, garapan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Satu lagi proyek infrastruktur yang diresmikan adalah pembangunan jalan layang Kopo dengan anggaran Rp288 miliar.
“Total anggaran yang digunakan untuk empat proyek di Kota dan Kabupaten Bandung mencapai Rp 1,26 triliun,” ujar Presiden Jokowi.
Ketiga infrastruktur pengendali banjir yang diresmikan Jokowi ini merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir (flood control) Sungai Citarum dari hulu hingga hilir untuk mengurangi kerentanan bencana banjir kawasan Kota/Kabupaten Bandung.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan selain ketiga infrastruktur pengendali banjir tersebut merupakan bagian dari sistem penanganan banjir Sungai Citarum dari hulu, juga telah diselesaikan normalisasi Citarum, lima polder yang berada di daerah cekungan, yakni Polder Cipalasari-1, Cipalasari-2, Cijambe Barat, Cijambe Timur serta Polder Cisangkuy.
“Dengan infrastruktur yang ada sekarang sudah 81% area yang terkendali banjir, tersisa tinggal 72 hektare. Tahun ini kita pindah ke wilayah hilir Ciliwung, Insya Allah dikerjakan Kolam dan Pompa Cibugel serta Kolam dan Pompa Cigede, termasuk nanti pembuatan tanggul di hilir,” kata Menteri Basuki.
Seperti diketahui, Floodway Cisangkuy merupakan sodetan sepanjang 5,45 km untuk mengurangi beban Sungai Citarum di Dayeuhkolot. Sodetan Cisangkuy akan mengalirkan debit banjir sebesar 230 m3/detik yang semula bermuara Baleendah-Dayeuhkolot menjadi bermuara ke Pameungpeuk (hilir), sehingga mengurangi lama genangan dan luas genangan di daerah Dayeuhkolot, Baleendah, Andir, dan sekitarnya.
Kolam Retensi Cieunteung selesai dibangun pada 2018 dengan volume tampung 190.000 m3 dan luas genangan 4,7 hektare yang mampu mereduksi banjir seluas 91 hektare (sekitar 1.250 bangunan/rumah) serta mengurangi banjir yang kerap menggenangi jalur transportasi antara Banjaran-Baleendah menuju Kota Bandung. Infrastruktur pengendali banjir ini juga dilengkapi sarana olahraga seperti memancing dan lari di jogging track sepanjang 1.357 meter.
Kolam Retensi Cieunteung dilengkapi 4 pompa terdiri dari 1 pompa harian berkapasitas 2 m3/detik dan 3 pompa banjir kapasitas 3,5 m3/detik. Pembangunannya menelan anggaran dengan nilai kontrak Rp 203 miliar.
Selanjutnya Kolam Retensi Andir dan 4 polder dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka menanggulangi banjir musiman di Bandung Selatan sebesar 500 liter/detik.
Pembangunannya dilakukan sejak Desember 2020 dan selesai pada 2021 dengan nilai kontrak konstruksi Rp 141,5 miliar. Kolam Retensi Andir dibangun di lahan seluas 4,85 hektare dengan luas genangan 3,4 hektare, serta volume tampungan hingga 160.000 m3. Banjir yang biasa menggenangi wilayah Dayeuhkolot dan Baleendah bisa dikendalikan oleh kolam retensi, dan bisa dipompa kembali ke sungai setelah normal, sehingga akan mereduksi banjir sebesar 210 hektare atau setara 1.250 KK.
Ditempat yang sama, Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jarot Widyoko menambahkan pemerintah juga tengah mempersiapkan pembangunan insrastruktur pengendali banjir di hulu Citarum di kawasan Karawang. Tahun ini, Kementerian PUPR akan melanjutkan proyek dua bendungan di Bandung yaitu Cibeet dan Bendungan Cijuray. Perkiraan investasi untuk dua proyek ini antara Rp6-7 triliun.
“Kami sedang melakukan efisiensi dan optimalisasi. Kita harus efisien dari pendanaan, tetapi efektivitas dan optimalisasi untuk mencapai pengendalian banjir harus optimal. Mungkin butuh waktu 3-4 tahun proses pembangunan, tapi sesuai arahan Menteri, kita kerjanya sistem rock and roll,” pungkas Jarot.
Saat ini Kementerian PUPR sedang melakukan upaya pematangan konsep sebelum dilakukan lelang. Dijelaskan kedua bendungan ini nantinya akan berdampak pada optimalisasi pengendalian banjir di Bandung dan sekitarnya. Rencananya lelang akan dilakukan paling lambat Mei 2023.(*)
