DEPOK, MENARA62.COM – Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019 di Pusdiklat Kemendikbud, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2/2019). RNPK mengusung tema ‘Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan’ tersebut diikuti lebih dari 1.200 peserta dari seluruh propinsi.
Dalam sambutannya Presiden meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih focus pada pengembangan dan peningkatan kualitas guru. Pengetahuan dan ketrampilan guru-guru harus terus diupgrade.
“Kita dihadapkan pada persaingan yang ketat antar Negara. Bila kita bisa upgrade secepat-cepatnya hingga melebihi level negara tetangga kita, ya itulah ya kita memenangkan dalam bersaing,” kata Presiden.
Guru-guru terampil harus dipersiapkan dalam jumlah yang banyak. Terutama guru-guru terampil harus lebih banyak dibanding guru-guru normative untuk SMK.
Mulai 2019 ini lanjut Presiden, pemerintah lebih focus pada membangun sumber daya manusia secara besar-besaran seperti membuat pelatihan keterampilan, Balai Latihan Kerja (BLK) pondok pesantren, dan lain-lainnya.. Kebijakan tersebut dilakukan setelah 4 tahun terakhir menggenjot pembangunan infrastruktur.
Menurut Jokowi, penguatan infrastruktur dan SDM merupakan kunci untuk bersaing dengan negara lain di dunia.
Khusus untuk para guru, Jokowi berpesan agar mengenalkan revolusi industri 4.0 kepada peserta didik. Pelajar harus mempelajari digitalisasi, artificial inteligen, internet of things, advance robotik dan crypto currency virtual reality.
“Ini harus dikenalkan. Kalau kita bisa melakukan lompatan, melompati negara lain, inilah kesempatan kita,” jelas Presiden.
Selesai meresmikan pembukaan, Presiden meninjau pameran inovasi bersama Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh anak didik untuk foto dengan Presiden dan Mendikbud.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, mengatakan kebijakan zonasi pendidikan menjadi salah satu topik aktual yang dibahas pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019.
Ajang ini akan menghimpun berbagai praktik baik yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong penerapan kebijakan zonasi di masing-masing daerah.