SEMARANG, MENARA62.COM – Presiden Joko Widodo meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang berpotensi juga pada perubahan bentuk kejahatan yang lebih canggih lagi.
“Perubahan begitu cepat yang harus diikuti. Kalau tidak kita ikuti, kita bisa tertinggal,” kata Presiden Jokowi ketika memberikan pengarahan kepada peserta apel Satuan Wilayah atau Satwil Polri se-Indonesia di Akpol Semarang, seperti dikutip dari Antara, Senin (9/10/2017).
Menurut Presiden, Â dalam 10-15 tahun ke depan Indonesia, yang menentukan adalah generasi milenial. Mereka tidak mengikuti perkembangan melalui media mainstream atau televisi tetapi melalui gawai.
“Belantara dunia bisa diikuti hanya dengan kotak kecil gawai, generasi itu nanti yang akan mempengaruhi dan menentukan kondisi ekonomi, kondisi politik dan lainnya,” katanya.
Menurut Presiden, dengan perkembangan teknologi, landscape interaksi sosial juga berubah yang yang harus sedini mungkin dikalkulasi, direncanakan dan diantisipasi.
“Kapolda, kapolres, kapolresta harus menyiapkan sejak dini, perubahan itu tidak mungkin kita hentikan. Ini pekerjaan besar kita dalam rangka antisipasi perubahan itu,” katanya.
Presiden mengingatkan bahwa dengan perkembangan teknologi informasi, kejahatan siber akan lebih banyak dibanding kejahatan konvensional.
“Ini juga menyangkut stabilitas politik dan keamanan yang akan berpengaruh kepada ekonomi, investasi dunia usaha,” katanya.
Menurut dia, kalau tidak punya pandangan terkait dengan perubahan itu maka semua akan terjebak hanya pada rutinitas saja.
Stabilitas politik
Jokowi menyebutkan stabilitas politik dan keamanan diperlukan negara karena yang bisa membuka lapangan kerja bukan negara tapi dunia usaha swasta. Negara memberi fasilitas agar dunia usaha mau menginvestasikan dananya.
Terkait kontestasi politik, Presiden menyebutkan dirinya sudah empat kali mengikuti kontestasi politik mulai dari wali kota, gubernur dan presiden. Dalam kontestasi politik itu, tugas Polri adalah bagaimana mengendalikan situasi tidak panas.
“Anget boleh tapi jangan capai panas,” katanya.
Presiden meminta polisi agar bertindak tegas dalam penegakan hukum jika sudah ada kondisi yang membahayakan stabilitas politik dan keamanan.
“Kalau sudah membahayakan, penegakan hukum harus tegas tidak perlu melihat itu siapa,” katanya.
Menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Presiden juga meminta Polri menyusun rencana dan pelaksanaan pengamanan secara detil. Pemerataan potensi gangguan kamtibmas harus dimiliki sehingga langkah preventif bisa dilakukan.
“Intelijen harus punya data komplit mengenai hal ini, jangan sudah kejadian baru cari air untuk memadamkan, pencegahan lebih baik, dan siapkan alternatif solusi,” katanya
Menurut dia, polisi juga harus netral dalam kontestasi politik baik 2018 maupun 2019.
Ia juga menyebutkan politik Polri adalah politik negara, semua loyal dan setia kepada negara, rakyat dan pimpinan. Polri agar melakukan penanganan konflik sosial sedini mungkin.
“Negara kita negara besar yang kadang tidak kita sadari, segera selesaikan konflik sosial sekecil apa pun, jangan sampai membesar,” kata Jokowi
