JAKARTA, MENARA62.COM– Program Compact Indonesia, sebuah program mengurangi kemiskinan yang digagas Millenium Challenge Corporation (MCC) telah berjalan selama empat tahun dan akan segera berakhir pada 2018. Program yang memiliki tiga proyek besar tersebut terbukti memberikan sumbangan yang sangat signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan penduduk Indonesia.
“Program Compact memiliki fokus mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas penduduk,” kata Deputi Direktur Eksekutif MCA Indonesia Lukas Adhyakso pada diskusi media bertema Peningkatan Produktivitas Yang Inklusif Untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam rangka Peringatan Hari Pengentasan Kemiskinan Sedunia, Selasa (17/10/2017).
Fokus kerja program Compact tersebut diakui memiliki visi dan misi yang sama dengan pemerintah Indonesia. Karena itulah, Proyek Hibah Compact yang digagas MCC senilai 600 juta dolar AS untuk Indonesia (2013-2018) disambut baik oleh pemerintah guna membantu mengurangi kemiskian melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Beberapa proyek Compact Indonesia adalah Kemakmuran Hijau yang berhasil menerapkan beragam pendekatan untuk meningkatkan produktivitas dengan cara pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan. Proyek bernilai 308,35 juta dolar AS ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui energi terbarukan.
Lalu Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk mengurangi stanting, berupaya mengurangi kemiskinan dengan cara menjadikan generasi Indonesia yang sehat. Sebab dengan kesehatan yang baik, maka produktivitas juga akan meningkat, sehingga angka kemiskinan bisa berkurang.
“Stanting bukan hanya masalah tinggi badan tetapi juga menyangkut kurang gizi kronis yang disebabkan kekurangan asupan gizi dalam waktu lama,” jelas Lukas.
Kemudian proyek Modernisasi Pengadaan, berupaya meningkatkan produktivitas melalui upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pada proses penyediaan barang dan jasa. Proyek ini telah menghemat Rp 2,3 miliar pengeluaran sejumlah lembaga pemerintah pusat dan lokal dalam pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi melalui kontrak katalog.
Sementara itu Zumrotin K Susilo, Anggota MWA-MCA Indonesia meyakini bahwa 100 tahun Indonesia merdeka, bisa mengatasi problem kemiskinan. Kuncinya harus memiliki parameter yang jelas. Jangan sampai parameter yang digunakan justeru membuat masyarakat hidup tidak layak.
Saat ini diakui Zumrotin, pemerintah Indonesia menggunakan angka 1,25 dolar AS sebagai standar batas kemiskinan dalam mengukur pendapatan perkapita per hari. Parameter 1,25 dolar AS, sesungguhnya merupakan parameter untuk negara-negara miskin dikawasan Afrika.
“Semestinya Indonesia pakai diatas itu, minimal 1,5 dolar AS. Sebab Malaysia dan Singapura sudah pakai diatas 2 dolar,” kata Zumrotin.
Penetapan parameter yang jelas dan tepat ini menurutnya sangat penting. Karena mengurangi kemiskinan tak sekedar mengukur jumlah kalori yang masuk tetapi juga tingkat kesejahteraan penduduk terkait kemampuan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan.
Ia mencontohkan jika pemerintah menetapkan standar tidak miskin dengan pendapatan minimal Rp 2,4 juta per bulan, sesungguhnya itu kurang realitis. Sebab harus dihitung berapa biaya mengontrak rumah, berapa biaya transportasi untuk bekerja, biaya makan dan lainnya.
Jika parameter kemiskinan yang digunakan memiliki standar yang rendah, maka yang terjadi angka kemiskinan akan berkurang jauh. Dan sebaliknya jika parameternya tinggi, maka angka kemiskinan juga akan tinggi.
Data Badan Pusat Statistik mencatat penduduk miskin per Maret 2017 mencapai 10,64 persen, atau setara dengan 27,8 juta orang.
Untuk mengentaskan kemiskinan, intervensi terhadap budaya menurut Enny Sri Hartati, Direktur INDEF juga sangat penting. Sebab tidak akan bermanfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat jika budaya yang tidak mendukung tetap dipelihara.
“Misalnya saat musim panen tiba bagi petani, atau hasil tangkapan melimpah pada nelayan, uang yang diperoleh malah digunakan untuk kawin lagi, tidak ada budaya saving. Jika kondisi itu yang terjadi maka akan sulit mengurangi tingkat kemiskinan penduduk,” jelasnya.
Dalam jangka panjang Indonesia menargetkan kemiskinan dapat tuntas terhapus pada 2045. Untuk mencapainya, ada target berjenjang yakni 10,4 persen tahun ini, dibawah 10 persen pada 2018, 7 hingga 8 persen pada 2019 dan 5 persen pada 2025.
Dari segi pertumbuhan ekonomi, Indonesia mencatat angka 5,02 persen pada 2016. Dan targetnya pada 2017 tumbuh menjadi 5,1 persen, naik menjadi 7,5 persen pada 2018 dan 8 persen pada 2019 sesuai RPJMN 2015-2019.
“Untuk mencapai target-target tersebut tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada keterlibatan masyarakat, swasta, pemerintah daerah hingga negara lain dan lembaga pembangunan internasional,” tutup Enny.
