KULON PROGO, MENARA62.COM– Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan sebanyak 75 desa sebagai desa rawan bencana. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding sebelumnya yang hanya 66 desa.
“Kami menargetkan pemetaan potensi kebencanaan di Kulon Progo selesai dilakukan pada 2020,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Gusdi Hartono, di Kulon Progo kepada Antara, Jumat (05/05/2017).
Dari hasil pemetaan, puluhan desa tersebut terancam setidaknya 10 jenis bencana alam. Mulai bencana longsor, banjir, cuaca ekstrem, gempa, kekeringan bahkan tsunami.
Saat ini, pihaknya terus melakukan antisipasi kepada masyarakat, minimal dalam bentuk sosialisasi dan pembentukan desa tangguh bencana (destana).
“Harapannya masyarakat memahami mereka hidup di kawasan rawan bencana dan mereka mau mengembangkan kapasitas diri mereka,” kata Gusdi lagi.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo Priyo Santoso mengharapkan pemerintah setempat meningkatkan anggaran pengadaan alat berat untuk BPBD.
Ia mengatakan selama ini saat terjadi bencana, BPBD menyewa alat berat untuk menanggulanginya, sehingga masih perlu mekanisme untuk peminjaman.
“Untuk itu, pemkab perlu menganggarkan pengadaan alat berat bagi BPBD. Kalau sudah punya alat berat sendiri akan lebih cepat penanggulangannya,” jelas Priyo.
Menurutnya banyak potensi bencana di Kulon Progo yang membutuhkan penanganan preventif atau pencegahan yang memerlukan pengkajian, sehingga akan lebih fokus dan mengarah untuk pembuatan program ke depan.
Sedangkan penanganan langsung, BPBD perlu dukungan alat berat sehingga bisa lebih sigap dan cepat dalam menangani bencana di lapangan.
