JAKARTA, MENARA62.COM – Ombudsman RI telah menyelesaikan Kajian Sistemik Tinjauan Terhadap Implementasi Reforma Agraria Dalam Penyelesaian Konflik Agraria dan Redistribusi Tanah serta menyampaikannya kepada institusi terkait agar dilakukan perbaikan. Ombudsman menemukan sejumlah potensi maladministrasi dalam penyelesaian konflik dan redistribusi tanah yaitu penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan dan penyalahgunaan wewenang.
“Karenanya perlu perbaikan kebijakan penyelesaian konflik agraria,” tegas Anggota Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya dalam acara Penyampaian Hasil Kajian Sistemik Ombudsman RI, di Kantor Ombudsman RI Jakarta Selatan, Selasa (7/6/2022).
Dadan memaparkan tujuh temuan Ombudsman RI terhadap Implementasi Reforma Agraria Dalam Penyelesaian Konflik Agraria dan Redistribusi Tanah. Pertama, regulasi atau kebijakan penyelesaian konflik agraria tidak komprehensif. “Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria mengamanatkan penanganan sengketa dan konflik agraria diatur dengan Peraturan Menteri, namun Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan tidak secara spesifik diterbitkan dalam kerangka Reforma Agraria,” terang Dadan.
Kedua, Ombudsman menemukan belum adanya skema layanan administrasi dalam penentuan subjek dan objek pada Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Dadan menyampaikan tidak ditemukan regulasi mengenai kriteria pihak-pihak yang dapat mengusulkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), termasuk syarat kondisi objek TORA.
Ketiga, belum optimalnya penyelesaian konflik agraria terkait aset negara, aset BUMN/ kekayaan negara yang dipisahkan dan Kawasan Hutan. Keempat, terbatasnya kewenangan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam Penyelesaian Konflik Agraria. Kelima, belum adanya resolusi konflik dalam bingkai Reforma Agraria. Keenam lemahnya koordinasi antar instansi dan ketujuh penyelesaian konflik belum menjadi indikator keberhasilan Reforma Agraria
Berdasarkan temuan tersebut, Ombudsman RI menyampaikan saran perbaikan kepada institusi terkait dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, Kantor Staf Presiden, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan agar merevisi Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, guna memperkuat substansi penyelesaian konflik agraria dalam konteks RA, termasuk penguatan kewenangan GTRA di pusat dan daerah dalam rangka penyelesaian konflik agraria.
“Ombudsman menyampaikan saran agar instansi terkait merumuskan skema layanan administrasi dan tata kelola penentuan subjek dan objek TORA untuk akurasi data subjek dan objek, perlindungan bagi calon penerima serta terwujudnya transparansi proses penentuan subjek dan objek TORA,” ujar Dadan.
Selain itu Ombudsman juga meminta agar dilakukan perumusan regulasi dan teknis operasional yang komprehensif tentang penyelesaian konflik agraria terkait aset negara dan kawasan hutan. Selanjutnya, Ombudsman menyarankan perumusan resolusi konflik dalam kerangka Reforma Agraria, agar konflik agraria yang bersifat lintas sektoral dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.
“Yang tidak kalah penting adalah meningkatkan koordinasi antar instansi penyelengara Reforma Agraria melalui mekanisme kerja bersama. Kami juga mendorong agar penyelesaian konflik agraria sebagai indikator keberhasilan Reforma Agraria agar penyelesaian konflik tercapai secara optimal dan terukur,” pungkas Dadan.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih dalam sambutannya menyampaikan, bahwa bidang agraria adalah sektor yang menempati peringkat tiga besar dalam statistik laporan masyarakat yang diterima Ombudsman RI.
“Atas dasar hal tersebut, maka Ombudsman RI telah melakukan kajian sistemik mengenai tinjauan terhadap Reforma Agraria dalam penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah. Kajian sistemik ini merupakan bentuk konstribusi Ombudsman agar pelayanan publik yang dapat berjalan dengan baik dan hak atas layanan publik berkualitas bagi masyarakat dapat terpenuhi,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Usep Setiawan mengatakan, saat ini sedang disusun revisi Perpres Nomor 86 Tahun 2018 di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian. “Saat ini tinggal finalisasi di tim teknis, yang nantinya akan disampaikan ke para menteri kemudian ujungnya kepada Bapak Presiden. Saran dari Ombudsman sudah masuk dalam revisi ini, semoga tahun ini revisi Perpres Nomor 86 bisa selesai,” terangnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis Kementerian BUMN Warih Sadono, Sekretaris DJKN Kementerian Keuangan Dedy Usman, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak, Inspektur Jenderal KLHK Laksmi Wijayanti dan Kepala Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Supardy Marbun.
