Eka Pitra, M.Pd.
Komisioner KPU Lahat
Kemerdekaan pikiran adalah inti dari hak asasi manusia, memungkinkan individu untuk berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan keyakinan mereka.
Namun, penting untuk diingat bahwa kebebasan tersebut memiliki tanggung jawab yang tak terpisahkan. Merdeka pikiran menjadi pilar utama bagi merdeka demokrasi yang berarti lebih dari sekadar memberikan suara dalam pemilihan (Daha, M. K. 2021) . Ini melibatkan kemampuan untuk memahami dan menganalisis informasi, mempertanyakan otoritas, serta berpartisipasi dalam dialog yang memperkaya masyarakat. Namun, di tengah ledakan informasi digital, kritisitas dalam mengonsumsi informasi dan memahami perspektif yang beragam menjadi semakin penting. Kita harus menjaga agar kemerdekaan pikiran tidak disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks atau memperkeruh konflik. Kemerdekaan pikiran yang bijak juga merupakan pondasi kuat bagi kesehatan demokrasi. Demokrasi bukan hanya tentang menciptakan kesempatan untuk berpartisipasi, tetapi juga tentang memastikan kebebasan individu tanpa diskriminasi (Ayuningtiyas, F., & Wahyuningtyas, A. 2023). Demokrasi mencakup hak untuk berbicara tanpa takut, memilih pemimpin yang mewakili aspirasi kita, dan memastikan bahwa berbagai suara dihargai dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam menghargai kemerdekaan pikiran, kita juga perlu mengakui batas-batasnya. Ujaran kebencian, penyebaran informasi palsu, dan tindakan yang mengancam stabilitas sosial adalah bentuk penyalahgunaan kebebasan tersebut. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab adalah langkah penting menuju demokrasi yang sehat.
Di tengah keragaman pandangan dan pemikiran dalam masyarakat, penulis mengungkapkan sebuah prinsip mendasar: “Setiap insan berhak untuk menyampaikan dan melaksanakan pikirannya, asal tidak menghalangi orang lain untuk berfikir.” Pernyataan ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghargaan terhadap hak yang sama bagi individu lain untuk memiliki pandangan yang berbeda. Ketika kita berbicara tentang hak untuk menyampaikan pikiran, kita mengakui bahwa setiap individu memiliki suara yang unik dan berharga. Ini adalah hak asasi manusia yang melampaui batasan kelompok, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Dalam dunia yang semakin terhubung dan saling tergantung, berbagi pandangan dapat membangun pemahaman, memicu perubahan positif, dan menginspirasi pertumbuhan intelektual. Namun, penting untuk diingat bahwa hak ini datang dengan tanggung jawab yang tak terpisahkan. Kemerdekaan berekspresi tidak berarti tanpa batas, dan prinsip ini menegaskan bahwa kita harus menghindari menyakiti atau merugikan orang lain dalam proses berbicara atau bertindak. Menghormati hak-hak dan kehormatan individu lain adalah dasar bagi masyarakat yang inklusif dan beradab. Dalam dunia yang semakin kompleks dan serba cepat seperti saat ini, pernyataan ini mengingatkan kita akan pentingnya berdialog dan mendengarkan. Kita tidak selalu akan setuju satu sama lain, tetapi berbicara dengan hormat dan membuka diri terhadap sudut pandang yang berbeda dapat mendorong pertumbuhan pribadi dan perkembangan masyarakat. Dengan merangkul hak untuk menyampaikan dan melaksanakan pikiran, kita memberikan jalan bagi masyarakat yang kuat dan beragam, sementara tetap memelihara semangat saling menghormati dan memahami. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan merdeka demokrasi.
Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan dan otoritas politik berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, keputusan politik diambil melalui proses partisipatif, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan menyuarakan pendapat mereka tentang kebijakan publik (Mulyono, G. P., & Fatoni, R. 2020). Prinsip dasar demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan atas nama rakyat. Di Indonesia sistem demokrasi yang diterapkan belum maksimal hal ini berdasarkan hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia menyebut bahwa tren kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan demokrasi (democratic satisfaction) di Indonesia terus menurun. Dari hasil sigi terbaru mereka, yang puas pada pelaksanaan demokrasi saat ini hanya 47,6 persen dan yang tak puas 44,1 persen. Dari hasil survei, mereka yang puas terdiri dari sangat puas 0,4 persen, dan cukup puas 47,1 persen. Sedangkan yang tak puas terdiri dari kurang puas 37,1 persen dan tidak puas sama sekali 7 persen. Adapun responden yang tidak menjawab/tidak tahu adalah 8,3 persen. Sehingga implementasi demokrasi bukan hanya sekadar demokrasi tetapi juga yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu merdeka demokrasi. Merdeka demokrasi merupakan bagian penting dari implementasi demokrasi dimana merdeka demokrasi adalah istilah yang merujuk pada hubungan yang erat antara kemerdekaan dan sistem demokrasi dalam suatu masyarakat. Ini mengacu pada gagasan bahwa kemerdekaan individu dan kebebasan berekspresi yang dihormati dan dilindungi oleh demokrasi adalah elemen-elemen penting yang saling terkait dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan dinamis. Dalam konteks merdeka demokrasi, kemerdekaan mengacu pada hak setiap individu untuk menyuarakan pikiran dan pendapatnya tanpa takut akan represi atau penindasan (Iswari, F. 2020). Ini melibatkan kebebasan berbicara, berpikir, dan bertindak sesuai dengan keyakinan pribadi, selama tindakan tersebut tidak melanggar hukum atau hak asasi manusia orang lain. Kemerdekaan ini juga mencakup hak untuk mengakses informasi, mengajukan pertanyaan, dan secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan publik. Di sisi lain, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Ini melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan melalui pemilihan umum, debat publik, dan mekanisme partisipatif lainnya. Demokrasi memastikan bahwa pemimpin terpilih mewakili kehendak mayoritas, sambil melindungi hak minoritas dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Merdeka demokrasi mengartikan bahwa dalam konteks sistem demokratis, warga negara memiliki kemerdekaan untuk berbicara, berekspresi, dan berpartisipasi dalam berbagai cara yang sesuai dengan nilai-nilai demokratis. Ini adalah konsep penting karena demokrasi yang kuat memerlukan keterlibatan aktif dan informasi yang akurat dari masyarakat. Kemerdekaan berekspresi memberikan ruang bagi perdebatan yang beragam, menghasilkan solusi yang lebih baik dan mendorong perkembangan positif dalam masyarakat. Namun, merdeka demokrasi juga datang dengan tanggung jawab. Hak kemerdekaan berbicara dan berpikir harus digunakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Menghormati hak-hak orang lain, menghindari penyebaran informasi palsu atau merugikan, dan berpartisipasi dalam diskusi yang konstruktif adalah bagian integral dari merdeka demokrasi. Merdeka demokrasi dalam artian merdeka dalam berbicara , merdeka dalam bertindak, merdeka dalam memilih, dan merdeka untuk dipilih.
Merdeka dalam berbicara adalah hak asasi manusia yang mendasar untuk menyuarakan pendapat, pandangan, dan pikiran tanpa takut akan represi atau hukuman (Signora, K. A., 2023) . Ini mencakup kebebasan untuk mengemukakan kritik, berpendapat, dan menyampaikan informasi secara terbuka. Namun, penting untuk diingat bahwa kebebasan berbicara juga harus diiringi oleh tanggung jawab. Merdeka dalam bertindak berarti memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai pribadi, selama tindakan tersebut tidak melanggar hukum atau hak asasi manusia orang lain. Ini melibatkan hak untuk mengikuti aspirasi dan tujuan tanpa campur tangan atau penindasan dari pihak lain atau pemerintah. Namun, seperti dalam hak berbicara, merdeka dalam bertindak juga memiliki batas. Bertindak secara bertanggung jawab dan mempertimbangkan dampak tindakan kita terhadap masyarakat dan lingkungan adalah esensi dari hak ini. Sedangkan merdeka dalam memilih adalah hak mendasar dalam demokrasi. Ini berarti setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum dan memilih pemimpin atau perwakilan sesuai dengan preferensi mereka. Terakhir merdeka untuk dipilih adalah hak yang berkaitan erat dengan merdeka dalam memilih. Ini adalah hak setiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai calon pemimpin atau perwakilan dalam pemilihan umum. Dalam konteks demokrasi, hak ini memastikan bahwa individu yang ingin mewakili suara dan aspirasi masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik. Merdeka untuk dipilih adalah esensi dari demokrasi yang inklusif, di mana berbagai suara dan pandangan diwakili dalam pemerintahan. Dalam keseluruhan, poin-poin ini menggambarkan aspek-aspek penting dari merdeka dalam konteks berbicara, bertindak, memilih, dan untuk dipilih dalam suatu masyarakat demokratis. Keempat hak ini bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif warga negara, pertukaran gagasan yang produktif, dan pemilihan pemimpin yang mewakili aspirasi rakyat.
Hari Kemerdekaan adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan bagaimana kemerdekaan pikiran kita dapat berkontribusi pada perkembangan demokrasi yang lebih baik. Kita harus bersikap proaktif dalam memperkuat literasi informasi dan berpartisipasi dalam dialog yang memajukan pemikiran kita serta memperkaya perspektif kita. Dengan merangkul kemerdekaan pikiran secara bijak, kita akan membantu membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan kuat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi yang kita cintai. Merdeka demokrasi mencerminkan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial dalam konteks sistem demokratis. Prinsip merdeka pikiran untuk merdeka demokrasi penting untuk membantu membangun masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai demokrasi, saling menghormati, dan pertukaran gagasan yang produktif. (*)
