JAKARTA, MENARA62.COM — Sebuah laporan baru Bank Dunia menyatakan, reformasi program bantuan sosial (bansos) yang lebih baik dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan lebih cepat.
Kepala Pewakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chaves mengatakan, walaupun reformasi yang signifikan dalam bansos telah terjadi sejak 2010, namun perbaikan lebih lanjut masih diperlukan, terkait intervensi dan pengembangan kerangka satu sistem yang ada.
“Sangat menggembirakan melihat upaya Indonesia dalam mengintensifkan reformasi bantuan sosial yang akan membantu negara ini terus bergerak maju di jalur pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Reformasi yang berkelanjutan akan memastikan bahwa keluarga termiskin dapat menerima bantuan yang cakupannya lebih komprehensif,” ujar Chaves dalam pernyataan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (15/11/2017), seperti dilansir Antara.
Capaian terkini sektor tersebut antara lain promosi keuangan inklusif melalui sistem pembayaran tunai berbasis `kartu combo` tunggal, alokasi ulang subsidi bahan bakar untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin dan rentan, perluasan program bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan untuk menjangkau 10 juta keluarga termiskin di Indonesia, dan perluasan program bantuan pangan non tunai untuk mendukung penyediaan bantuan pangan padat nutrisi kepada 10 juta keluarga pada akhir 2018.
Sebagaimana yang disebutkan dalam kajian pengeluaran publik yang berjudul “Towards a Comprehensive, Integrated, and Effective Social Assistance System in Indonesia.”, karena hanya seperlima dari 10 persen kaum termiskin di Indonesia menerima semua program bantuan sosial pada 2014, maka diperlukan reformasi lebih lanjut untuk mengurangi fragmentasi tersebut. Selain masih ada kesenjangan pada titik-titik penting dalam kehidupan individu dan dalam cakupan transfer bansos, termasuk tidak tersedianya pendidikan anak usia dini untuk keluarga yang memiliki anak di bawah usia sekolah.
Laporan tersebut juga merekomendasikan sistem pembaruan dua arah untuk memperbaiki penargetan, dari basis data penargetan menjadi daftar penerima manfaat berbasis program, dan dari informasi berbasis program menjadi basis data penargetan, untuk memfasilitasi integrasi di semua program utama bantuan sosial.
Perencanaan program juga dapat ditingkatkan, untuk memberikan manfaat pada saat dibutuhkan. Upaya pemantauan dan evaluasi yang lebih baik juga dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam perancangan program dan lebih menerapkan implementasi berbasis bukti.
“Perbaikan dalam program yang ada akan menghasilkan sistem yang lebih efektif. Reformasi seperti ini membutuhkan waktu dari uji coba untuk mendorong terjadinya perubahan total. Namun melihat capaian beberapa tahun terakhir, kami yakin dalam waktu dekat ini hasil yang lebih besar dan bertahan akan terlihat” kata penulis utama laporan Pablo Acosta, Changqing Sun, dan Juul Pinxten.
