JAKARTA, MENARA62.COM– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta agar Kementerian Agama memperbanyak layanan biometric untuk jamaah haji di dalam negeri. Tahun lalu Indonesia bisa menyelenggarakan rekam biometric untuk 70 ribu jamaah haji.
“Tahun ini saya berharap bisa ditingkatkan menjadi dua kali lipat. Itu minimal,” kata Puan di sela kick off meeting Percepatan Pencapaian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Senin (11/2/2019).
Layanan rekam biometrik di dalam negeri lanjut Puan merupakan salah satu dari 10 inovasi penyelenggaraan haji yang telah dilakukan pemerintah Indonesia pada penyelenggaraan haji 1439 H / 2018 M lalu. Inovasi ini dapat memotong waktu antrian jemaah haji di Arab Saudi, baik di Bandara Madinah maupun Jeddah.
Pada tahun 2018 lalu, inovasi ini secara utuh dapat dirasakan oleh jemaah dari embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG), Jakarta Bekasi (JKS) dan Embarkasi Surabaya (SUB). Sementara, untuk jemaah embarkasi lain masih melakukan proses clearance (verifikasi akhir) di Bandara Madinah dan Jeddah berupa perekaman satu sidik jari dan pengecapan paspor kedatangan.
“Dari 221 ribu kuota yang kita miliki, baru tahun lalu itu kita bisa memberlakukan bagi 70 ribu jemaah dari embarkasi di Indonesia, di cap nya itu di Indonesia. Pas mau naik pesawat itu di cap, kemudian setelah turun dari pesawat, tidak lagi antri di imigrasi,” jelas Puan.
Puan pun mengapresiasi Kemenag serta kementerian lain yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, sinergi yang dilakukan telah membuahkan hasil dengan pengakuan jemaah yang mengkategorikan penyelenggaraan ibadah haji dalam kategori sangat memuaskan.
Sementara itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan pelayanan haji tahun ini cukup memuaskan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks kepuasan jemaah haji Indonesia 2018 mencapai 85,23.
“Ini kali pertama menyentuh angka 85. Artinya, ini capaian terbaik dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia,” terang Menag.
