JAKARTA, MENARA62.COM – Kemampuan berkomunikasi politik dinilai menjadi kunci penting yang mengantarkan figur Joko Widodo dalam menapaki karier politiknya. Mulai dari Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi Presiden RI periode 2014-2019. Tidak hanya menggunakan media mainstream, tetapi Jokowi juga memanfaatkan media komunikasi lainnya seperti facebook, twitter, instagram dan belakangan aktif menggunakan vlog.
Media komunikasi tersebut dimanfaatkan Jokowi untuk mempresentasikan dirinya kepada publik sebagai saluran komunikasi politiknya.
Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) Prof. Dr. Suyatno,M.Pd saat menjadi Panelis Kehormatan bedah buku berjudul Komunikasi Politik Jokowi yang ditulis Dr.H.Andi Budi Sulistijano, Jumat (09/03/2018). Bedah buku yang berlangsung di gedung Nusantara IV MPR/ DPR RI tersebut diselenggarakan oleh Fraksi Golkar.
“Melalui vlog misalnya, Presiden hendak menggambarkan dirinya dalam dua panggung yang berbeda dan peran yang berbeda pula. Yakni sebagai kepala keluarga dan kepala negara,” kata Rektor.
Bedah buku yang berlangsung di gedung Nusantara IV MPR/ DPR RI tersebut diselenggarakan oleh Fraksi Golkar.
Selain Prof Suyatno, tampil sebagai panelis kehormatan adalah Bowo Sidik Pangarso, SE, Ir H Satya Widya Yudha, ME. M.Sc, dan Dr Capt. Anton Sihombing.
Presentasi diri melalui vlog, pada dasarnya dapat dianggap sebagai bentuk komunikasi politik yang sangat strategis karena efektif dan tepat sasaran.
Prof, Suyatno yang juga Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) mengatakan kemampuan komunikasi politik Jokowi sudah terlihat sejak awal terjun ke dunia politik. Misalnya dengan komunikasi politik ‘sendhika dawuh’ mampu membahasakan profil Jokowi sebagai orang yang siap untuk disuruh bekerja. Ini mengantarkan mantan walikota Solo tersebut mampu merebut kursi Gubernur DKI Jakarta bersama pasangannya Ahok pada 2012.
Tiga langkah penting
Bagi Prof. Suyatno, komunikasi politik Jokowi tak lepas dari 3 kombinasi langkah. Yakni propaganda, retorika dan periklanan. Propaganda yang dilakukan Jokowi termasuk pada saat menghadapi gelombang aksi damai umat Islam baik pada aksi 414 maupun 212 membuat Jokowi mampu mengambil keputusan strategis untuk mendekatkan diri pada masyarakat dalam hal ini umat Islam.
“Pada aksi 212, Presiden meminta pendapat kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait masalah keamanan jika beliau harus shalat Jumat bersama di Monas, Dari sisi keamanan, tidak ada satupun yang merekomendasikan Presiden ke Monas. Dari sisi sosial sangat bagus, tapi Veto tetap ad a di keamanan selaku orang nomor satu di Indonesia. Akhirnya Jokowi memilih untuk shalat Jumat bersama rakyat Indonesia di Monas. Hal ini menunjukan beliau ingin menyampaikan pesan bahwa selalu dekat dengan masyarakat,” jelas Suyatno .
Dalam keseharian, Jokowi juga berusaha untuk menyampaikan pesan secara terbuka, dengan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Dalam berbagai kesempatan yang diabadikan oleh media massa, Jokowi selalu menampilkan diri sebagai pemimpin langsung yang bersentuhan dengan masyarakat. Dengan caranya sendiri, Jokowi mampu menggungah masyarakat dari cara berbicara dan bersikap.
Prof.Suyatno mengatakan dalam hubungannya dengan media, Jokowi adalah tokoh yang dekat dengan media massa. Hasilnya, tidak ada tokoh yang menjadi bahan perbincangan yang melebihi Jokowi pada tahun 2014. Hampir setiap hari media massa mainstream menampilkan berita mengenai aktivitas Presiden RI 2014–2019 ini.
Media sosial juga tak jarang menempatkannya sebagai trending topic. Tidak dapat dimungkiri lagi, Jokowi begitu populer di kalangan media nasional dan internasional. Tidak hanya dikenal sebagai pemimpin, Jokowi juga dikenal sebagai pribadi yang horizontal, inklusif, dan sosial.
Ditengah keberhasilan dan kemampuan komunikasi politiknya menurut Prof Suyatno, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang Jokowi terutama menghadapi Pemilu 2019. Yakni gaya komunikasi politik terhadap isu yang sangat sensitif terutama terhadap agama, keadilan dalam memberikan pendapat , pernyataan dan tindakan terhadap SARA serta harus responsif terhadap permasalahan tentang isu yang menyudutkan pihak tertentu.