JAKARTA, MENARA62.COM – Pemerintah perkuat fasilitas system peringatan dini di sekitar Selat Sunda, terutama pemasangan beberapa unit sensor tide gaude di sekitar pulau-pulau dalam Komplek Krakatau. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi risiko erupsi Gunung Anak Krakatau.
Dalam siaran persnya, Sesmenko Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan YB Satya Sananugraha mengatakan pihaknya telah mengoordinasikan kesiapsiagaan bencana Gunung Anak Krakatau seiring meningkatnya aktivitas gunung tersebut dan dugaan longsoran di sisi barat daya sebagai penyebab tsunami Selat Sunda.
“Berdasarkan pendapat para pakar, pemerintah perlu memperkuat fasilitas sistem peringatan dini yang ada di sekitar Selat Sunda, khususnya pemasangan beberapa unit sensor tide gauge di sekitar pulau-pulau dalam Komplek Krakatau,” kata Satya seperti dikutip dari Antara, Sabtu (29/12).
Pakar dari Ikatan Ahli Tsunami Indonesia (IATI) Dr Widjo Kongko dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Dr Igan Sutawijaya menjelaskan kemungkinan bencana dan rekomendasi.
Selain itu, IAGI akan segera menyampaikan rekomendasi tentang risiko yang ada sebagai dasar penetapan siaga darurat oleh pemerintah daerah.
“Ada sekitar 351 ribu jiwa yang berpotensi terdampak jika terjadi bencana di sekitar Selat Sunda,” kata Dody Ruswandi, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB.
Oleh karenanya, antisipasi dan kesiapsiagaan atas potensi bencana saat ini di Selat Sunda diharapkan dapat mengurangi risiko korban jiiwa dan kerusakan.
Dalam rakor kesiapsiagaan bencana tersebut tim juga menyimpulkan perlunya perbaikan sistem informasi bencana serta mendorong kesiapsiagaan daerah.
Deputi Geofisika BMKG, M Sadly menjelaskan bahwa BMKG secara intensif berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memantau perkembangan di Selat Sunda.
Dalam rapat, setiap kementerian-lembaga sepakat memperkuat kesiapsiagaan di wilayah berisiko terdampak sesuai tugas dan fungsinya.
Rakor memutuskan segera dilaksanakan rapat teknis untuk menetapkan implementasi di lapangan termasuk antisipasi khusus di wilayah pantai Cilegon yang menjadi lokasi berbagai industri.
Pemerintah daerah melalui Kemendagri diminta segera menetapkan titik evakuasi dan menyiapkan jalur khusus evakuasi. Hal lain yang disepakati untuk segera ditindaklanjuti ialah mekanisme informasi untuk peringatan dini bahaya bencana.
Rakor ini diikuti oleh berbagai lintas kementerian dan lembaga. Hadir perwakilan dari Kemenko Maritim, BNPB, BMKG, KemenPUPR, BPPT, KemenESDM, Kemendagri, Kemenhub, Kemendes PDTT, Kemensos, Kemendikbud, dan perwakilan TNI
