JAKARTA, MENARA62.COM– Ketua KPK Agus Rahardjo meminta masyarakat memanfaatkan aplikasi JAGA untuk melaporkan berbagai penyimpangan dalam hal pelayanan publik. Baik bidang pendidikan, kesehatan maupun pelayanan publik lainnya.
“Kami menerima masukan banyak sekali dari masyarakat melalui aplikasi ini,” papar Agus saat menandatangani MoU dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti dikutip dari Antara, Kamis (3/8).
Menurutnya pendidikan adalah salah satu sektor yang bisa membentuk menjadi masyarakat yang kompetitif dan menghargai perbedaan. Karena itu diharapkan kerjasama ini bisa membantu dan mewujudkan agar tata kelola pendidikan semakin baik.
Agus juga meminta agar penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan KPK tentang upaya pencegahan korupsi supaya diterapkan atau ditindaklanjuti.
“Bagaimanapun dari pengalaman yang sudah-sudah, tidak cukup hanya melalui MoU (memorandum of understanding atau nota kesepahaman), tapi harus ada penerapan dari kerja sama itu,” ujar Agus.
Diakui Agus banyak pejabat tinggi yang berjanji untuk memerangi korupsi dengan menandatangani pakta Integritas. Tetapi faktanya dikemudian hari yang bersangkutan malah ditangkap KPK.
Perjanjian kerja sama tersebut dinilai berbeda dengan sebelumnya, karena membangun sistem yang mendukung transparansi serta bisa dipantau. Melalui aplikasi itu, juga bisa ada ditampilkan profil sekolah.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya berupaya memperkecil dana sisa kelebihan penggunaan anggaran (silpa), salah satunya dengan peraturan pemerintah.
“Terutama dari tunjangan profesi guru yang tidak disalurkan karena guru itu pensiun, meninggal dunia dan juga yang tidak memenuhi kewajiban 24 jam mengajar dalam seminggu,” kata Muhadjir.
Muhadjir menjelaskan Kemdikbud telah memasukkan nilai-nilai karakter yang kuat dengan semangat antikorupsi ke dalam muatan mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan.
Menurut Muhadjir, pendidikan antikorupsi diperkenalkan kepada peserta didik sedini mungkin agar tertanam ke dalam jiwa peserta didik untuk membentuk karakter integritas yang kokoh.
Pendidikan anti korupsi juga akan menyasar satuan pendidikan agar dapat meningkatkan tata kelola dan menjadi lembaga yang akuntabel.
“Nanti akan disusun dan dikembangkan modul-modul untuk pendidik dan tenaga kependidikan agar menjadikan sekolah sebagai tempat menumbuhkan karakter integritas. Sesuai dengan salah satu nilai karakter prioritas dalam penguatan pendidikan karakter. Memang harus ada keteladanan,”jelas Mendikbud.
