Tidak Ada Genosida di Tanah Papua
Oleh Agus Numbery
Akhir akhir ini kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih melakukan kebohongan dengan menyebarkan berita tidak benar baik di media online maupun media sosial yang menyatakan pemerintah telah melakukan genosida terhadap warga asli Papua. Sebelum kita melangkah kepada Genosida, kita harus tahu dulu apa arti dari Genosida. Genosida atau genosid adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan (membuat punah) bangsa tersebut.
Yang jadi pertanyaan kita sekarang, Apakah OPM (Organisasi Papua Merdeka) mengerti apa arti kata dari Genosida ? Kalau melihat arti dari Genosida, maka tidak ada yang namanya pemerintah Indonesia melakukan Genosida di Papua. Tidak ada data dan fakta yang menyatakan adannya genosida di Papua. Pernyataan tersebut juga membuktikan bahwa kelompok OPM tidak mengerti arti genosida dan memberitakan bukan fakta yang sebenarnya atau memelintir fakta agar mereka diperhatikan oleh dunia internasional dengan berita berita yang tidak benar.
Adanya pernyataan dari kelompok OPM yang menyatakan bahwa adanya genosida dibuktikan dengan jumlah pertumbuhan penduduk Papua asli yang terlihat lambat, yang saat ini menurut mereka harusnya sudah mencapai 5 juta seperti penduduk Papua Nugini, bukan 2 juta jiwa seperti saat ini adalah pernyataan yang tidak ilmiah dan terkesan bodoh. Kenapa tempat atau negara orang lain dijadikan acuan pertambahan penduduk. Yang parahnya mereka menyatakan pertambahan penduduk asli Papua lambat ada indikasi terjadinya genosida.
Masalah pertambahan penduduk orang asli Papua lambat, sebenarnya salah satu indikasinya dapat dilihat dari orang Papua Asli yang juga menjadi tokoh OPM tidak mau menikah dengan sesama suku dan rasnya sendiri. Dia malah memilih menikah dengan orang Jawa, contoh Filep Karma, Nikah dengan orang Jawa anaknya tentu bukan OAP (Orang Asli Papua) lagi. Padahal Filep Karma menggebu-gebu mengatakan bahwa terjadi genosida di Papua. Maka seharusnya dia kawin dengan sesama orang Papua dan bikin anak-anak Papua sebanyak mungkin agar menjaga keturunan Asli papua, bukan malah menikah dengan suku bangsa Indonesia lainnya. Belum lagi orang Papua lainnya yang tidak menikah dengan asli orang Papua, yang otomatis tidak ada lagi Orang Papua Asli seperti yang mereka inginkan.
OPM juga harus tahu bahwa Kepala Daerah di Papua saat ini adalah tokoh tokoh asli Papua, ini berarti kepemimpinan di Papua merupakan orang asli Papua, apakah mereka tega untuk mendiamkan aksi genosida apabila memang benar benar terjadi aksi genosida di Papua. Kalo terjadi Genosida pastinya media nasional dan internasional akan menyiarkan fakta yang ada bukan mendiamkan karena tugas dari media adalah melaporkan fakta-fakta bukan opini dan khayalan semata, khayalan untuk diperhatikan agar mendapatkan empati baik dari masyarakat nasional dan internasional.
Kalau memang benar-benar terjadi genosida di Papua, Mengapa orang-orang Papua yang ada diseluruh Indonesia tidak melarikan diri karena takut untuk dieksekusi, kenapa pelajar dan mahasiswa asli Papua baik yang belajar di tanah Papua sendiri maupun belajar di propinsi lainnya di Indonesia, masih melakukan kegiatan sehari harinya, tidak takut di musnahkan oleh negara. Semuanya ini sebenarnya menunjukkan bahwa kondisi negara Indonesia sangat aman dan nyaman, tidak ada ancaman apapun untuk mereka.
Sementara pernyataan Komisioner Komnas HAM RI, Sandra Moniaga yang menyatakan, Pada 2016, Papua tidak hanya darurat kebebasan berekspresi seperti kesimpulan hasil survei Setara Institute, namun juga Papua darurat HAM tidak ada kaitannya dengan genosida. Sandra menyatakan Korban di Papua bermacam-macam. Ada korban pelanggaran HAM berat, korban kekerasan terhadap perempuan, anak-anak yang menjadi korban kekerasan, korban yang tanah nya dirampas dan lain-lain. Ini juga bukan fakta tentang genosida, jadi walaupun katanya ada indikasi pelanggaran berat itu bukan bagian dari indikasi genosida.
Sementara itu press release survei yang dikeluarkan SETARA Institute, Jakarta pada Desember 2016, bahwa diketahui indeks kinerja Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan. Survei yang diadakan ini merupakan yang ketujuh kali semenjak tahun 2010 sebagai bagian dari peringatan hari Ham setiap tanggal 10 Desember. Survei ini juga tidak mengindikasin adanya genosida di Indonesia khususnya di wilayah Papua. walaupun ada peningkatan dari kuantitas pelanggaran HAM yang itupun tidak signifikan.
Atas dasar tersebut prinsipnya tidak ada genosida atau pembantain besar besaran secara sistematis yang dilakukan oleh negara Indonesia khususnya kepada suku Papua asli. Pernyataan pernyataan tersebut hanyalah pernyataan untuk menarik simpati dunia internasional dari pihak OPM agar “perjuangan” mereka diperhatikan oleh dunia internasional. Seperti kita ketahui mereka saat ini membuat petisi yang di galang oleh Benny Wenda/ Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang menargetkan 10.000 penandatanganan sampai Agustus 2017. Nantinya petisi tersebut dibawa renang 69 KM di danau Jenewa dan akan disampaikan ke Sekjen PBB.
Kita berharap masyarakat asli Papua tidak terpengaruh dengan petisi tersebut, karena kita sudah sangat aman menjalankan kehidupan sehari hari bersama dengan pemerintah daerah dibantu dengan pemerintah pusat. Secara keseluruhan tidak ada hal hal yang membuat masyarakat Papua tertekan didalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Apabila ada pelanggaran HAM pun sebenarnya dari kelompok-kelompok mereka (OPM) yang ingin berbuat melanggar hukum dan aparat keamanan hanya menjalankan tugas untuk menangkap mereka yang akhisrnya ekses dari perbuatan mereka, anggota mereka ada yang tewas. Untuk kekerasan sendiri sebenarnya aparat kita bukan satu dua kali saja yang menjadi korban di Papua, itu merupakan perbuatan kelompok bersenjata yang ingin daerah Papua menjadi tidak nyaman seperti kelompok OPM ini. Kegiatan mereka sudah mengarah politik yang ingin Papua keluar dari negara Indonesia. Jumlah merekapun tidak signifikan dan mereka tidak pantas mengatasnamakan masyarakat Papua asli untuk keluar dari negara Indonesia.
Oleh karenanya mari kita masyarakat Papua, baik dari suku Asli Papua yang terdiri dari berbagai macam suku, maupun masyarakat pendatang yang tinggal di Papua untuk membangun Papua dapat keluar dari sebutan daerah miskin, karena Papua kaya akan SDA nya. Tidak ada Genosida yang dilakukan pemerintah atas rakyat Papua. Kita bersatu padu dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk membangun Papua. Tinggalkan pemikiran pemikiran keluar dari negara Indonesia seperti yang dilakukan OPM. Abaikan petisi yang ditawarkan OPM, bahwasanya gerakan mereka hanya untuk kepentingan mereka bukan kepentingan rakyat Papua. Dengan demikian keiikutsertaan rakyat Papua dalam membangun Papua maka rakyat Papua akan dapat berdiri sejajar dengan provinsi provinsi lainnya di Indonesia.***
(Penulis adalah tokoh pemuda Papua, pemerhati masalah Papua)
