JAKARTA, MENARA62.COM– Mabes TNI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang perluasan dan peningkatan mutu layanan pendidikan dan kebudayaan di wilayah terluar, terpencil dan tertinggal (3T).
Penandatangan MoU itu dilakukan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Mendikbud Muhadjir Effendy, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (04/12/2017).
Mendikbud seperti dikutip dari Antara mengatakan, melalui nota kesepahaman ini, personel TNI akan dilibatkan dalam program pendidikan mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga menengah atas atau SMA.
TNI akan terlibat dalam program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Kemendikbud termasuk program Tentara Masuk Sekolah, yaitu menanamkan tentang sikap nasionalisme, dan penguatan program bela negara.
“Kami melihat bahwa TNI lebih memiliki kemampuan untuk ikut terlibat menangani dalam PPK ini terutama dalam hal pembangunan nasional, penciptaan suasana yang lebih baik terutama nasionalisme,” ujar Muhadjir.
Ia menjelaskan, perbantuan TNI dalam bilang pendidikan diutamakan untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan. Namun, tidak menutup kemungkinan juga akan diterapkan di kota-kota besar.
Secara teknis, personel TNI yang akan dikerahkan berasal dari satuan teritorial komando rayon militer (koramil) di tingkat kecamatan atau personel bintara pembina desa (babinsa).
“Kita tahu setiap desa ada aparat babinsa dan tiap kecamatan ada koramil, ada personel-personel yang bisa kita bikin masuk sekolah, prajurit masuk sekolah, melatih kegiatan sekolah termasuk ekstrakulikuler misalnya baris berbaris, paskibraka dan lainnya,” katanya.
Selain itu, setiap personel TNI yang ditugaskan untuk mengajar akan diwajibkan untuk mengikuti program pelatihan proses belajar mengajar (PBM) Kemendikbud. Setelah lulus, Kemendikbud akan menerbitkan sertifikat sebagai izin bahwa personel TNI tersebut memenuhi kualifikasi sebagai pengajar.
Muhadjir menambahkan, saat ini sudah ada sekitar 2.000 personel TNI yang membantu. Namun, Muhadjir mengaku belum bisa mendata lebih lengkap.
Prajurit siap
Di tempat yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan kesiapan prajuritnya untuk membantu memajukan pendidikan terutama di daerah terpencil.
Aparat babinsa dan prajurit yang ditugaskan di perbatasan, kata Gatot, dapat difungsikan untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar di tiga daerah tersebut.
“Ada babinsa dan pasukan-pasukan perbatasan sehingga mengisi kekosongan yang ada, saling mengisi sehingga masyarakat bisa mengeyam pendidikan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Menteri Pendidikan, jadi prinsipnya TNI hanya membantu saja,” kata Gatot.
Gatot menjelaskan jumlah prajurit yang akan dikerahkan membantu tergantung kebutuhan dari Kemendikbud. Namun, Gatot memprioritaskan lokasi-lokasi terpencil.
“Kan ini (jumlah personel) tergantung kebutuhan. Saya katakan tadi tempat terpencil, terdepan dan tertinggal. Nah tempat tempat ini yang nanti diisi. Saya belum tahu jumlahnya,” ujarnya.
Maksud dari Nota Kesepahaman tersebut adalah sebagai landasan dalam melakukan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi wewenang masing-masing dengan tujuan untuk mewujudkan perluasan dan peningkatan mutu layanan Pendidikan dan Kebudayaan.
Ruang lingkup Nota Kepahaman ini meliputi Program layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; Program layanan pendidikan dasar dan menengah; Program layanan kebahasaan; Program layanan pembinaan guru dan tenaga kependidikan; Program layanan penelitian dan pengembangan; Program layanan kebudayaan; Program penguatan pendidikan karakter; Program penguatan bela negara; dan Program peningkatan kompetensi keguruan personel TNI di daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan)
