31.6 C
Jakarta

Tuding LBP Brutus, Barnas Ingatkan Anggota DPR Harus Kedepankan Etika dalam Berkomunikasi

Baca Juga:

JAKARTA, MENARA62.COM – Seorang anggota DPR dalam berkomunikasi hendaknya mengedepankan etika dan bukan luapan emosi. Apalagi jika pernyataannya tersebut dipublikasikan di media massa.

Hal tersebut disampaikan Deklarator Barisan Nusantara (Barnas) Sandy Patriana Mahura menyikapi pernyataan anggota DPR RI yang juga politikus PDIP Masinton Pasaribu yang menuding Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai brutus.

“Pernyataan dan tuduhan saudara Masinton kepada LBP sebagai tidak berdasar dan penuh muatan politis. Menganggab LBP brutus berarti Masinton telah menyamakan posisi Ibu Megawati saat bersama Gus Dur. Masinton telah secara sistematis melakukan manuver pembusukan dan insinuasi politik secara serampangan dan gegabah,” jelas Sandy dalam siaran persnya, Rabu (13/4/2022).

Menurut Sandy, semua yang dilakukan seorang menteri tidak boleh melebihi kapasitasnya sesuai jabatannya, sehingga tidak ada peran tuggal seorang pembantu presiden. Namun seorang pembantu presiden seperti Ketua Partai boleh dilindungi oleh para pembantunya sebagai bagian dari doktrin logika loyalitas.

Karena itu Barnas meminta semua pihak dalam koridor pemerintahan koalisi menjaga dan menafkahi persatuan dengan keikhlasan untuk saling menjaga bukan untuk saling menjatuhkan. “Negeri ini memerlukan lebih banyak orang untuk bersatu daripada berseteru,” tegasnya.

Sandy menjelaskan bahwa dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara memegang mandat politik dan konstitusi. Sebagai pemegang mandat Presiden harus menjalankan pemerintahannya sesuai dan berpegang teguh UUD 1945 dan UU. Salah satu tugas Presiden adalah menentukan dan memilih pembantunya (para menteri dan kepala badan/lembaga serta jabatan lain).

Di dalam penentuan jabatan tersebut terkandung tugas serta kewajiban yang menjadi tanggungjawab peneriman mandat menteri atau kepala bandan/ lembaga tersebut. Sehingga penentuan seseorang atas jabatan dan tugas serta fungsinya tergantung kebutuhan Presiden. Dalam konteks Indonesia selalu dikonsultasikan dengan para elit negeri yang diwakili oleh pimpinan partai politik untuk membangun kebersamaan dan kegotong royongan sesuai adat dan adab ketimuran, ke-Indonesia an.

Kebangkitan Bangsa Indonesia lanjut Sandy tidak bisa bertopang pada satu golongan atau kelompok saja. “Presiden Jokowi sudah bekerja keras membangun infrastruktur ekonomi yang kuat; Pelabuhan, Kawasan Ekonomi Khusus, Bandara Tol Laut, Jalan Tol Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi,” katanya.

Juga rencana memindahkan Ibukota Negara ke IKN (Ibu Kota Nusantara) sebuah upaya yang mahadasyat yang memerlukan kekuatan, tenaga, energi semua sumber daya dari segala penjuru yang bersatu. Semua usaha itu untuk kepentingan Nasional Indonesia; meningkatkan pemerataan, menghadirkan keadilan, meraih kemajuan dan kemakmuran. Semua usaha itu juga tidak mudah, kita mampu jika  bersatu.

Istilah brutus dalam konteks pemerintahan era Tiberius Julius Caesar Augustus-seorang Kaisar Romawi dari tahun 14- 37 masehi- adalah seorang pengkhianat, pembunuh Kaisar Caesar bersekongkol dengan elit Roma dan anggota Senat.

- Advertisement -
- Advertisement -

Terbaru!