BANDUNG, MENARA62.COM – Krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi tantangan serius dalam demokrasi modern. Kepercayaan publik merupakan harga mati dalam fondasi tata kelola pemerintahan. Tanpa kepercayaan, demokrasi berisiko kehilangan legitimasi dan negara dapat terjebak dalam kondisi yang tidak berkembang bahkan kekacauan sosial.
Menyikapi urgensi tersebut, Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung menyelenggarakan kegiatan Kuliah Bareng Birokrat bertajuk “Rekonstruksi Kepercayaan Publik melalui Transformasi Birokrasi Terbuka yang Strategis, Solutif, dan Implementatif”, bertempat di Auditorium KH Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Bandung, pada Kamis (08/01/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan perspektif akademik-kritis dan praktis-kebijakan. Hadir sebagai narasumber, Khoirul Naim (Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat) yang memaparkan strategi, kebijakan, dan roadmap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memulihkan kepercayaan publik.
Sementara itu, Muchamad Indra Purnama dari Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) memberikan tinjauan akademik mengenai relasi birokrasi dan kekuasaan serta tantangan netralitas dan profesionalisme birokrasi di tengah dinamika politik.
Dalam paparannya, Khoirul Naim menegaskan bahwa kepercayaan publik adalah modal utama demokrasi. Tanpa kepercayaan, kebijakan publik sebaik apa pun akan sulit diimplementasikan secara efektif. Berbagai tantangan seperti rendahnya persepsi integritas birokrasi, lemahnya transparansi, lambannya respons pelayanan publik, serta masifnya disinformasi dan polarisasi politik di ruang digital, menjadi faktor yang memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Melalui forum ini, Bakesbangpol Jawa Barat memperkenalkan konsep transformasi birokrasi terbuka yang bertumpu pada empat pilar utama, yaitu keterbukaan informasi, akuntabilitas kinerja, partisipasi publik yang bermakna, dan inovasi layanan digital. Transformasi birokrasi tidak lagi dipahami sebatas perubahan administratif, tetapi perubahan paradigma menyeluruh yang menyentuh kebijakan, proses, sumber daya manusia, dan teknologi.
Forum ini menegaskan bahwa kunci utama dalam membangun kembali kepercayaan publik bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi menuntut pemerintah untuk bersikap terbuka dalam menyampaikan setiap kegiatan, proses pengelolaan data, pengambilan keputusan, hingga bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Akuntabilitas memastikan seluruh dinamika birokrasi tetap berpijak pada tujuan besar undang-undang perencanaan nasional, yakni menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sementara itu, partisipasi ditekankan sebagai keterlibatan masyarakat secara bermakna dalam berbagai program pemerintah, seperti inisiatif koperasi dan program-program yang menyentuh langsung lapisan masyarakat bawah, guna menyelaraskan aspirasi rakyat dengan agenda negara.
“Jika ketiga hal ini dijalankan dengan baik, maka akan memunculkan birokrasi terbuka yang sinergis dengan kebutuhan rakyat,” ungkap Fatmawati, pemantik dalam diskusi tersebut.
Dari sudut pandang akademik, ditegaskan bahwa persoalan birokrasi tidak dapat dilepaskan dari relasinya dengan kekuasaan politik. Birokrasi kerap terjebak dalam praktik simbolik dan pencitraan terbuka secara tampilan, tetapi tertutup secara substansi.
Akibatnya, reformasi birokrasi gagal menyentuh akar persoalan seperti intervensi politik, lemahnya profesionalisme, serta rendahnya kualitas pelayanan publik. Rekonstruksi kepercayaan publik hanya dapat terwujud apabila negara memiliki keberanian untuk diawasi dan dikoreksi oleh masyarakat.
Kuliah Bareng Birokrat 2026 juga menekankan peran strategis mahasiswa dan generasi muda sebagai mitra pemerintah. Mahasiswa didorong tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai co-creator kebijakan, peneliti independen, duta demokrasi, serta pengawas partisipatif terhadap kinerja pelayanan publik.
Sinergi antara birokrat, akademisi, dan mahasiswa dipandang sebagai fondasi penting dalam membangun kebijakan berbasis bukti yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui forum dialog terbuka ini, UM Bandung berharap terbangun ruang diskusi yang kritis, kolaboratif, dan solutif antara birokrat, akademisi, dan mahasiswa. Kepercayaan publik tidak dibangun oleh slogan reformasi, tetapi oleh konsistensi kebijakan, integritas birokrasi, dan keberanian negara untuk membuka diri terhadap pengawasan publik. (*)
