JAKARTA, MENARA62.COM – Terpilihnya calon pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat sorotan publik. Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan Aliansi Dosen Mata Kuliah Antikorupsi Universitas Paramadina, Jakarta, juga menyatakan siap untuk mengawal kinerja pimpinan baru KPK.
Koordinator Aliansi dan Managing Director PPPI, Ahmad Khoirul Umam, menyatakan, pihaknya akan menjadi kelompok kritis. “Kami ingin menjamin KPK ke depan bekerja dengan baik, untuk Indonesia lebih bersih, transparan dan bebas praktik-praktik korupsi, meski pihaknya kecewa dengan proses pemilihan pimpinan lembaga antirasuah tersebut,” katanya, melalui keterangan pers yang diterima Antara, Jumat (13/9/2019).
Dalam kesempatan itu, mereka juga menolak proses pembahasan revisi UU KPK yang tidak transparan, tergesa-gesa dan tanpa kajian mendalam. Mereka meminta pemerintah untuk lebih mendengar dan mengedepankan kepentingan rakyat dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Kedepankan nilai etik kejujuran dalam menjalankan proses pengelolaan negara, baik memilih pimpinan KPK dan pembahasan revisi UU. Proses yang transparan diperlukan agar masyarakat percaya bahwa pemerintahan ini bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan elite politik,” kata Alfikalia, yang khusus sebagai Koordinator Aliansi Dosen Pengajar Mata kuliah Antikorupsi Universitas Paramadina.
PPPI dan Aliansi juga mengharapkan media, civil society, dan masyarakat untuk berkolaborasi menjamin KPK tidak dilemahkan dan pemberantasan korupsi berjalan dengan semakin membaik.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyepakati Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023, setelah melakukan rapat antar-ketua kelompok fraksi di Komisi III DPR pada Jumat dini hari. Firli adalah jenderal bintang dua Polri yang juga mantan Deputi Penindakan KPK. Sementara itu empat Wakil Ketua KPK adalah Nawawi Pamolango, Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata.
