JAKARTA, MENARA62.COM — Buya Anwar Abbas, Sekjen Majelis Ulama Indonesia meminta agar UU Cipta Kerja ditunda. Penundaan ini untuk penyempurnaan demi kemaslahatan pelaku usaha, pekerja dan lingkungan hidup seluruh anak negeri.
UU tersebut, menurut Buya Anwar Abbas, tujuannya baik, tapi prosedur dan substansinya masih banyak bermasalah. Problem ini telah mengundang reaksi yang cukup luas dari para buruh, ormas-ormas Islam, perguruan tinggi dan lain-lain pihak.
Sayangnya, menurut Buya Anwar Abbas, pemerintah dan DPR tampaknya tidak mau mundur dan elemen masyarakat tampaknya juga demikian. Masyarakat tidak mau menyerah begitu saja, meskipun untuk melakukan unjuk rasa sekarang ini, bagi mereka juga tidak mudah. Masyarakat yang protes dan demonstrasi harus menghadapi tindakan brutal yang dilakukan oleh oknum dari pihak kepolisian dan keamanan yang benar-benar diluar batas perikemanusiaan.
Akibatnya, wajar mereka diliputi oleh rasa takut dan ketakutan apalagi dengan melihat teman-teman mereka yang digebuk dan diinjak-injak oleh oknum aparat keamanan dengan cara-cara yang benar-benar biadab. Apa yang rakyat saksikan ini, menurut Buya Anwar Abbar, menimbukan kemarahan yang sekarang ini mereka simpan dan pendam.
“Keadaan itu tentu saja tidak baik bagi negeri ini, karena hal demikian tidak obahnya. Seperti api di dalam sekam, sehingga tidak mustahil pada waktunya nanti api ini akan menyala dan membakar seluruh bangunan bangsa ini dan itu tentu saja tidak kita inginkan,” ujarnya.
Untuk itu, Buya Anwar Abbas mengatakan, sebaiknya pemerintah menunda saja pemberlakuan UU Cipta Kerja ini, sembari secara bersama-sama memperbaiki dalam tenggat waktu satu atau dua tahun kedepan. Selama penundaan dilakukan, diharapkan dalam bisa dimanfaatkan untuk penyempurnaan, dan mendengar masukan seluruh elemen masyarakat, sehingga pada akhirnya UU Omnibuslaw tentang Cipta Kerja dapat diterima masyarakat.
“Bila uu ini dengan segala cacat dan kekurangannya tersebut tetap dipaksakan pemberlakuannya, maka tentu tidak mustahil UU tersebut akan bisa merusak semua yang kita inginkan dan cita-citakan. Ini, tentu saja jelas tidak kita harapkan,” ujar Ketua PP Muhammadiyah ini.
