JAKARTA, MENARA62.COM– Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto berharap peristiwa G30S/PKI tidak menjadi komoditas politik, baik jangka pendek maupun untuk Pimilihan Presiden (Pilpres) yang akan datang.
“Kalau ada yang goreng, yang goreng itu ditanya, cari siapa yang goreng dan tanyakan maunya apa. Jangan sampai peristiwa G30S PKI ini menjadi komoditas politik,” kata Wiranto usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Monomen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta seperti dikutip dari Antara, Ahad (1/10/2017).
Menurut dia, peristiwa G30S/PKI ini jika dibawa ke politik akan menimbulkan kegaduhan, akan menimbulkan suasana yang saling salah menyalahkan dan akhirnya mengganggu stabilitas nasional dan kepentingan masyarakat.
Menko Polhukam mengatakan bahwa harus semua bisa memahami peristiwa ini, karena sejarah tidak bisa diputar balik, sehingga sejarah adalah sejarah.
“Sejarah adalah referensi kita untuk tidak mengulang lagi, kan tadi presiden sudah mengatakan untuk tidak mengulang peristiwa kelam itu,” katanya.
Wiranto mengatakan peristiwa G30S/PKI bisa menjadi pembelajaran untuk bangsa dalam membangun masa kini, dan menata masa depan.
“Dengan demikian, penyelesaian secara yuridis sudah tidak mungkin. Nanti akan terlalu banyak yang mengklaim salah dan benar. Oleh karena itu kita tidak masuk ke suasana yang saling mengklaim benar dan menyalahkan orang lain. Tidak ada itu. Penyelesaian dengan non yudisial,” katanya.
Wiranto mengungkapkan penyelesaian non yudisial sudah berlangsung, dimana banyak keluarga-keluarga yang terlibat masalah PKI, sudah jadi pejabat, sudah jadi pegawai pada saat ini.
“Secara non yudisial, penyelesaian pembauran kembali dari masyarakat sudah terjadi sebenarnya. Lalu apa yang diributkan. Kita saling menyalahkan terus, energi kita habis untuk ini. Makanya tadi Presiden mengatakan, sudahlah itu merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia yang merupakan satu pembelajaran bagi bangsa Indonesia ke depan,” katanya.
