JAKARTA, MENARA62.COM – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana akan melakukan perubahan status kelembagaan atau transformasi Bulog. Dengan adanya perubahan status itu, Bulog akan menjadi lembaga logistik pangan yang sangat kuat dalam menjaga stabilisasi harga pangan dan penyangga harga pangan di tanah air.
Hal ini tentunya akan membuat ketahanan pangan masyarakat menjadi semakin kuat pula. Demikian juga komoditas yang masuk dalam tugas stabilisasi harga dan pasokan perlu diperluas.Diketahui selama ini Perum Bulog bertugas menjaga stabilisasi harga beras, jagung, dan kedelai.
‘’Dengan dilakukannya transformasi kelembagaannya, Bulog akan menjadi lembaga yang kuat, terutama sebagai stabilisator harga pangan. Hal ini sebenarnya sama dengan tugasnya saat ini sebagai stabilisasi harga beras mulai dari hulu hingga hilir,’’ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat konferensi pers usai memimpin rapat koordinasi terbatas membahas transformasi kelembagaan Bulog di Kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2024).
Lanjut Menko Pangan, Zulhas, perubahan status Bulog ini sudah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Prabowo. ‘’Saya sudah melaporkan langsung terkait perlu dilakukan perubahan status kelembagaan Bulog ini kepada pak Presiden Prabowo Subianto saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan,’’tutur Zulhas.
Kata Zulhas lebih lanjut, pihaknya menyampaikan kepada Presiden Prabowo mengenai perlu dilakukannya transformasi Bulog. Untuk itu, pihaknya pun melanjutkan rapat kepada pihak yang terkait untuk merumuskan membuat konsep mengenai transformasi Bulog dan Presiden Prabowo pada saat itu memutuskan ‘silahkan dilanjutkan.
Zulhas mengemukakan, perlu dilakukan transformasi kelembagaan Bulog ini ada keterkaitan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan dilakukannya percepatan pencapaian swasembada pangan dari sebelumnya tahun 2029 menjadi 2028 atau 2027. Karena itu, masalah transformasi kelembagaan BULOG akan lebih baik jika bisa diselesaikan secepatnya.
Zulkifli menambahkan penyelesaian transformasi kelembagaan BULOG biasanya dapat diselesaikan lebih cepat apabila penetapannya dilakukan melalui Perpres, sedangkan kalau melalui Undang-undang biasanya akan lebih lama karena harus melalui pembahasan di DPR terlebih dahulu.
‘’Untuk itu, pemerintah masih akan menggodok aturan pasti untuk perubahan dari Perum Bulog. Sementara saat ini Bulog berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dengan dilakukan perubahan status Bulog itu,kata Zulhas pemerintah menargetkan BUMN bidang pangan itu dapat menambah komoditas pangan yang diurus seperti gula. Alasannya, karena pemerintah ingin Bulog menjadi lembaga di bawah Presiden Prabowo Subianto yang dapat mengurus pasokan dan stabilisasi komoditas pangan yang lebih banyak.
“Tapi paling penting, yang paling penting menurut saya kalau Bulog sudah bisa urus beras dengan jagung itu luar biasa. Kalau ditambah bonus lagi sama gula, aduh itu juara dunia sudah,’’tutur Zulhas.
Ketika ditanyakan tentang bantuan pangan yang selama ini dilakukan pemerintahan sebelum Presiden Prabowo Subianto, Zulkifli mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk Januari 2025 pemerintah akan digelontorkan bantuan pangan sebanyak 162.000 ton beras bagi 16 juta keluarga penerima. Selain itu pada Januari 2025 pemerintah juga akan menggelontorkan 150.000 ton beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan untuk bulan Februari sebanyak 150.000 ton, yaitu beras BULOG bersubsidi yang diperuntukan bagi masyarakat menengah ke bawah.
Zulkifli menegaskan, penggelontoran bantuan pangan berupa beras dan beras SPHP itu dilakukan karena produksi beras nasional di bulan Januari dan Februari diperkirakan sedang rendah, yaitu di bawah 1 juta ton/bulan, sedangkan stok beras BULOG berada pada level aman sebesar 2 juta ton.
Hadir dalam Rakortas tersebut antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kasan, dan Dirut Perum BULOG Wahyu Suparyono selaku tuan rumah Rakertas. (*)
