PADANG, MENARA62.COM– Ketua Komite III DPD RI Hardi Slamet Hood mengingatkan agar wacana sekolah lima hari tidak dijadikan polemik. Apalagi sampai membenturkan dua organisasi keagamaan yang pro dan kontra.
“Persoalannya sekarang bukan berapa hari sekolah, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan kita. Jangan sampai wacana ini jadi pemecah,” katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/6).
Ia menambahkan Indonesia pernah menjadi rujukan pendidikan bagi negara tetangga seperti Malaysia. Namun sekarang terbalik, masyarakat Indonesia yang sekolah ke Malaysia. Bahkan tingkat pendidikan Indonesia sekarang kalah dari Vietnam.
“Inilah yang seharusnya menjadi pemikiran bersama, bukan jumlah hari sekolah,” ujarnya.
Menurutnya penerapan belajar lima hari atau enam hari sebaiknya diserahkan pada masing-masing sekolah karena ada situasi tertentu pada masing-masing daerah yang tidak bisa digeneralisasi.
Ia mencontohkan keadaan sekolah di daerah pemilihannya, Kota Batam Kepulauan Riau yang harus melaksanakan dua shift karena kekurangan sekolah.
Merujuk pada hal itu, siswa yang sekolah pada shift dua bisa selesai malam karena pukul 13.00 WIB baru masuk sementara jam belajar adalah delapan jam.
Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menerapkan sekolah lima hari seminggu, delapan jam sehari. Kebijakan itu menuai pro dan kontra termasuk organisasi keagamaan yaitu NU dan Muhammadiyah.
NU menyatakan menolak kebijakan itu sementara Muhammadiyah menyatakan siap untuk mengikutinya. Kebijakan itu kemudian ditinjau ulang oleh Presiden Joko Widodo.
