JAKARTA, MENARA62.COM — Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengusulkan rencana kontroversial untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi hampir dua juta warga Palestina ke negara-negara tetangga.
Situs CNN.COM melansir, dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Gedung Putih pada 4 Februari 2025, Trump menyatakan bahwa AS akan “mengambil alih” Gaza dan bertanggung jawab atas rekonstruksinya.
Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara kepada para wartawan di Gedung Putih pada hari Selasa. Saat itu, Trump menjabarkan rencananya untuk “mengambil alih” Gaza, merelokasi warga Palestina ke negara-negara tetangga, dan membangun kembali daerah kantong yang dilanda perang tersebut menjadi apa yang ia gambarkan sebagai “Riviera di Timur Tengah”.
Komentar mengejutkan Trump ini bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS selama beberapa dekade, yang telah lama menekankan solusi dua negara untuk Israel dan Palestina, serta kewaspadaan presiden di masa lalu terhadap intervensi AS di Timur Tengah.
Visi
Berikut ini adalah apa yang kita ketahui tentang visi Trump untuk Gaza – yang merupakan rumah bagi sekitar dua juta orang Palestina – termasuk seberapa besar kemungkinan proposal semacam itu. Trump mengatakan bahwa AS akan ‘mengambil alih’ dan ‘memiliki’ Gaza dalam jangka panjang “AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami juga akan melakukan pekerjaan di sana,” ujar Trump, mengungkap apa yang ia sebut sebagai “kepemilikan jangka panjang” dan rencana pembangunan kembali daerah kantung tersebut, yang sebagian besar telah menjadi puing-puing setelah 15 bulan peperangan antara Israel dan Hamas.
Serangan-serangan udara Israel telah merusak atau menghancurkan sekitar 60% gedung-gedung, termasuk sekolah-sekolah dan rumah-rumah sakit, serta sekitar 92% rumah-rumah warga, demikian menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kami akan memilikinya dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata-senjata lain di lokasi tersebut, meratakan lokasi tersebut dan menyingkirkan bangunan-bangunan yang hancur,” ujar Trump.
Trump tidak menutup kemungkinan untuk mengirimkan pasukan AS, dengan mengatakan bahwa “sejauh menyangkut Gaza, kami akan melakukan apa yang perlu dilakukan.” Tidak jelas bagaimana persisnya perampasan tanah yang diusulkan Trump akan berhasil, dan para analis meragukan kelayakan rencananya tersebut. “Tidak ada mekanisme untuk hal ini. Tidak ada preseden untuk ini,” kata mantan wakil direktur intelijen nasional Beth Sanner, yang bekerja di bawah pemerintahan Trump dan Biden, kepada John Berman dari CNN pada hari Selasa.
Rencana Pengambilalihan dan Rekonstruksi Gaza
Trump menjelaskan bahwa AS akan memiliki “kepemilikan jangka panjang” atas Gaza, termasuk pembongkaran bom yang belum meledak dan senjata lainnya, serta meratakan bangunan yang hancur. Tujuannya adalah membangun kembali wilayah tersebut menjadi “Riviera di Timur Tengah,” dengan menyediakan perumahan dan lapangan kerja bagi penduduk setempat.
Selain itu, Trump mengusulkan relokasi permanen warga Palestina dari Gaza ke negara-negara seperti Yordania dan Mesir. Ia berpendapat bahwa kondisi di Gaza saat ini tidak layak huni, sehingga relokasi menjadi solusi yang lebih baik bagi warga Palestina.
Reaksi Internasional
Usulan Trump menuai kritik dari berbagai pihak. Hamas menyebut rencana tersebut sebagai “pengusiran dari tanah mereka” dan memperingatkan bahwa hal ini dapat “mengobarkan” ketegangan di wilayah tersebut.
Negara-negara Arab seperti Mesir dan Yordania juga menolak rencana relokasi warga Palestina, dengan alasan bahwa hal tersebut dapat mengancam stabilitas kawasan dan merusak prospek perdamaian.
Kritik terhadap Kebijakan AS
Kritik juga datang dari dalam negeri AS, di mana beberapa pihak mempertanyakan kelayakan dan implikasi jangka panjang dari rencana tersebut. Mantan Wakil Direktur Intelijen Nasional, Beth Sanner, menyatakan bahwa tidak ada preseden atau mekanisme yang jelas untuk melaksanakan rencana ini.
Satu hal yang jelas, rencana Presiden Trump untuk mengambil alih Gaza dan merelokasi warga Palestina menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri AS terhadap konflik Israel-Palestina. Namun, usulan ini menghadapi tantangan besar dari komunitas internasional dan domestik, yang mempertanyakan kelayakan dan dampak dari rencana tersebut.
