SEMARANG, MENARA62.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup dipandang sebagai agenda pembagian makanan bagi peserta didik dan kelompok sasaran. Di balik program tersebut terdapat persoalan gizi, keamanan pangan, anggaran negara, rantai pasok, pemberdayaan ekonomi lokal hingga pengawasan kebijakan.
Isu tersebut akan menjadi fokus Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional (PIKREG) II yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah di Kota Semarang.
Mengangkat tema “Pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang Berkemajuan dan Berkeadilan”, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Hotel Grasia Semarang, Sabtu (10/10/2026).
Sekitar 150 peserta dari berbagai unsur dijadwalkan mengikuti forum tersebut. Mereka berasal dari kader LHKP Muhammadiyah se-Jawa Tengah, organisasi otonom Muhammadiyah, tokoh muda, anggota DPR/DPD/DPRD, akademisi, mahasiswa, praktisi, komunitas, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah, lembaga terkait hingga pemerhati kebijakan publik.
Ketua LHKP PWM Jawa Tengah, Dr. Drs. H. Jayusman Arief, M.M., mengatakan PIKREG menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan publik kader Muhammadiyah.
Kader diharapkan mampu membaca persoalan kebangsaan secara kritis sekaligus terlibat konstruktif dalam perumusan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan.
“MBG merupakan kebijakan strategis yang dampaknya jauh lebih luas daripada sekadar penyediaan makanan. Ada masa depan anak-anak, kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, ekonomi lokal, tata kelola anggaran dan keamanan pangan yang harus dikawal bersama,” kata Jayusman dalam keterangan kegiatan.
Menurut dia, pelaksanaan kebijakan publik membutuhkan kepemimpinan yang berintegritas dan berbasis data. Kepemimpinan tersebut juga harus mampu menjembatani kepentingan pemerintah, legislatif, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat sipil.
Bedah MBG dari Berbagai Perspektif
PIKREG II tidak dirancang sebagai forum seremonial. Forum tersebut mempertemukan sejumlah perspektif untuk membedah penyelenggaraan MBG secara lebih utuh.
Dari unsur penyelenggara program, Kepala Badan Gizi Nasional Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA., dijadwalkan membahas kebijakan, tata kelola, implementasi, serta arah strategis penyelenggaraan MBG.
Sementara dari perspektif legislatif, Anggota DPR RI Komisi IX Dr. H. Muh. Haris, M.Si., akan membahas pengawasan kebijakan, kesehatan, gizi, dan pembangunan sumber daya manusia melalui program MBG.
Perspektif Muhammadiyah akan disampaikan Ketua MPM PP Muhammadiyah sekaligus Direktur BPPGM PP Muhammadiyah, Dr. M. Nurul Yamin, M.Si., serta Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag., dari PWM Jawa Tengah.
Adapun perspektif akademik akan disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS), Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.
Forum juga menghadirkan praktisi pengelola SPPG Muhammadiyah. Mereka akan berbagi pengalaman lapangan mengenai standar operasional, keamanan pangan, manajemen dapur, distribusi, pengendalian mutu, serta tantangan implementasi MBG.
Pengawasan dari Hulu hingga Hilir
LHKP PWM Jawa Tengah menilai keberhasilan kebijakan publik tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran atau luasnya cakupan penerima manfaat.
Manfaat program harus dapat diukur, pelaksanaannya transparan, dan tersedia mekanisme pengawasan agar berbagai persoalan dapat segera diperbaiki.
Karena itu, PIKREG akan menggunakan sejumlah metode, mulai dari keynote speech, dialog kebijakan, diskusi panel lintas perspektif, pelatihan, studi kasus, simulasi advokasi dan pengawasan kebijakan publik hingga penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut.
Melalui pendekatan tersebut, kader Muhammadiyah diharapkan tidak hanya memahami bagaimana MBG dirancang dan dilaksanakan, tetapi juga mampu membaca kebijakan berdasarkan data dan kepentingan publik.
“Pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi apakah makanan itu benar-benar bergizi, aman, tepat sasaran, dikelola dengan tata kelola yang baik, serta memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Jayusman.
Dari Forum ke Rekomendasi Kebijakan
PIKREG II ditargetkan menghasilkan sejumlah keluaran konkret. Di antaranya peningkatan pemahaman peserta mengenai kerangka kebijakan dan tata kelola MBG, terbentuknya jejaring kader dan pemangku kepentingan, serta rekomendasi untuk memperkuat implementasi dan pengawasan program.
Kegiatan juga diarahkan menghasilkan rencana tindak lanjut berupa literasi, advokasi, pemantauan, dan forum kebijakan di tingkat daerah.
Dengan demikian, pembahasan MBG diharapkan tidak berhenti setelah forum berakhir. Kader Muhammadiyah akan didorong membawa gagasan dan rekomendasi tersebut ke daerah masing-masing sebagai bagian dari praktik pengawasan kebijakan publik.
Agenda PIKREG kemudian dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi LHKP se-Jawa Tengah dan konsolidasi kader lintas daerah. Rangkaian tersebut ditujukan untuk memperkuat jejaring LHKP sekaligus memastikan hasil pembahasan MBG memiliki tindak lanjut di tingkat daerah.
Mengawal Kebijakan dengan Data dan Solusi
LHKP PWM Jawa Tengah memandang keterlibatan masyarakat sipil dalam kebijakan publik tidak sebatas mencari kesalahan pemerintah. Kritik, menurut lembaga tersebut, perlu berjalan bersama data, solusi, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Dalam konteks MBG, pengawasan dinilai penting karena program tersebut bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan pembangunan manusia.
PIKREG Kota Semarang 2026 pun diarahkan menjadi ruang pembelajaran kebijakan publik, mulai dari bagaimana kebijakan dirumuskan, dilaksanakan, diawasi, dievaluasi hingga diperbaiki agar menghasilkan manfaat yang terukur.
Bagi Muhammadiyah, semangat Islam Berkemajuan tidak cukup berhenti pada gagasan. Semangat tersebut perlu diwujudkan melalui kemampuan membaca persoalan, mengawal kebijakan, dan menghadirkan solusi bagi masyarakat.
Dalam konteks MBG, perhatian tidak hanya tertuju pada makanan yang tersaji hari ini, tetapi juga pada dampaknya terhadap kualitas generasi Indonesia di masa depan. (*)
