SEMARANG, MENARA62.COM – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI), Buya Dr. Amirsyah Tambunan, mendorong Universitas Agung Putra (APU) Semarang untuk mengembangkan diri menjadi pusat studi bioteknologi halal bertaraf internasional. Menurutnya, pengembangan bioteknologi harus berjalan seiring dengan prinsip syariat Islam, etika, dan kemaslahatan umat manusia.
Dorongan tersebut disampaikan Buya Amirsyah dalam kuliah umum bertema Developing Insights on: The Biotechnology Halal Industry yang diselenggarakan di Kampus Universitas Agung Putra, Semarang, Senin (9/11/2026).
Ia menyambut baik visi Pendiri sekaligus Founder dan Komisaris APU, Prof. Dr. dr. Agung Putra, M.Si.Med., yang berkomitmen mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan etika serta akhlak untuk mendorong kemajuan peradaban bangsa.
Saat ini, APU memiliki sejumlah program studi yang relevan dengan pengembangan teknologi pangan dan kesehatan, di antaranya Program Studi Bioteknologi jenjang S-1 dan Ilmu Biomedis. Dengan dukungan sumber daya ilmuwan dan pengembangan riset, APU dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pengembangan bioteknologi halal di tingkat dunia.
Dalam sambutannya, Prof. Agung Putra menegaskan bahwa APU memiliki obsesi besar untuk mengembangkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga berlandaskan nilai etika dan akhlak.
Ke depan, ia berharap APU mampu mengembangkan bioteknologi bertaraf internasional, khususnya dalam penerapan prinsip halal pada berbagai proses produksi berbasis bioteknologi, seperti fermentasi, rekayasa genetika, dan biologi molekuler.
Menanggapi hal tersebut, Buya Amirsyah menjelaskan bahwa pengembangan bioteknologi halal setidaknya harus memperhatikan dua aspek penting.
Pertama, aspek hulu, yakni penelitian dan pengembangan bahan baku serta media produksi yang terjamin kehalalannya. Seluruh komponen yang digunakan, mulai dari mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan kapang, enzim, nutrisi pertumbuhan, hingga bahan penolong dalam proses fermentasi maupun rekayasa genetika, harus dipastikan tidak berasal dari sumber yang diharamkan menurut syariat Islam.
Kedua, aspek hilir, yaitu memastikan produk bioteknologi memenuhi prinsip halalan thayyiban. Artinya, produk tidak hanya halal secara hukum agama, tetapi juga baik, aman, suci, memberikan manfaat, serta tidak membahayakan kesehatan manusia.
Menurutnya, produk hasil rekayasa genetika atau Genetically Modified Organisms (GMO) juga perlu dikaji berdasarkan sumber bahan, proses produksi, keamanan, dan manfaatnya. Dengan demikian, pengembangan teknologi tidak hanya berorientasi pada inovasi, tetapi juga harus memperhatikan aspek kehalalan dan kemaslahatan.
Bioteknologi Pangan Halal
Buya Amirsyah juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi molekuler untuk memperkuat proses verifikasi dan autentikasi halal. Salah satunya melalui metode Polymerase Chain Reaction (PCR), yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan DNA tertentu, termasuk DNA babi, dalam bahan pangan.
Ia merujuk pada Fatwa MUI Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rekayasa Genetika dan Produknya, yang pada prinsipnya membolehkan rekayasa genetika selama memenuhi ketentuan syariat, memberikan manfaat, tidak membahayakan, serta tidak menggunakan unsur yang diharamkan.
Lebih lanjut, Buya Amirsyah berharap pengembangan bioteknologi pangan halal dapat diarahkan pada pemanfaatan proses fermentasi secara tradisional maupun modern. Misalnya, penggunaan mikroorganisme yang memenuhi persyaratan halal, seperti Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan roti dan kapang dalam produksi tempe.
Selain itu, perguruan tinggi juga dapat mengembangkan riset bioproses untuk menghasilkan bahan alternatif pengganti gelatin, perasa, dan berbagai bahan tambahan pangan lainnya yang selama ini masih berpotensi memiliki titik kritis kehalalan.
Menurutnya, riset tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga penelitian, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terutama dalam pengembangan bahan pangan dan pakan alternatif untuk menggantikan bahan strategis yang berisiko mengandung unsur nonhalal atau masih bergantung pada impor.
“Konsep halal and thayyib harus menjadi landasan dalam pengembangan teknologi pangan. Artinya, kemajuan bioteknologi harus mampu menghasilkan produk yang tidak hanya inovatif, tetapi juga memenuhi ketentuan syariat, aman, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Indonesia Menuju Pusat Halal Dunia
Buya Amirsyah menambahkan, kebijakan pemerintah terkait penyesuaian tenggat kewajiban sertifikasi halal merupakan peluang bagi perguruan tinggi dan dunia usaha untuk memperkuat kesiapan ekosistem industri halal nasional.
Ia menyoroti kebijakan penyesuaian batas waktu kewajiban sertifikasi halal yang sebelumnya dijadwalkan pada Oktober 2026 menjadi Oktober 2028. Kebijakan tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan proses, sistem, dan prosedur pemenuhan standar halal secara lebih optimal.
Menurutnya, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dan dunia usaha. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga pusat riset, inovasi, dan pengembangan teknologi yang mendukung industri halal.
“Ini merupakan tantangan sekaligus peluang besar. Kita harus mempercepat kolaborasi antara dunia usaha dan perguruan tinggi agar dalam dua tahun ke depan penguatan ekosistem halal Indonesia semakin nyata. Target besarnya adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia,” pungkas Buya Amirsyah.
Kegiatan kuliah umum tersebut turut dihadiri Pendiri sekaligus Founder dan Komisaris APU Prof. Dr. dr. Agung Putra, M.Si.Med.; Rektor APU Prof. Dr. Denny Nugroho Sugianto; Wakil Rektor I Bidang Akademik Dr. Buanasari, M.T.; Wakil Rektor II Bidang SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana Apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc., Ph.D.; serta Wakil Rektor III Bidang Student Affairs, Global Employability & Entrepreneurship, dan International Collaboration Dr. Mohammad Annas, S.Tr.Par., M.M., CSCP, CHRP, beserta jajaran civitas akademika APU.
