SEMARANG, MENARA62.COM – Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Hilman Latief, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengelolaan dana Lazismu. Menurutnya, dua prinsip tersebut menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat Muhammadiyah.
Pesan itu disampaikan Hilman saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lazismu 2027 di Radjawali Semarang Cultural Center, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (6/11/2026).
Hilman menekankan, akuntabilitas dan transparansi tidak boleh hanya diterapkan ketika dana disalurkan kepada penerima manfaat. Prinsip tersebut harus dimulai sejak proses penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, hingga pelaporan dana.
“Mencari uang atau mencari dana itu juga harus akuntabel,” tegasnya.
Ia menjelaskan, proses penghimpunan dana harus memiliki mekanisme, model, serta dukungan teknologi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula dalam pengelolaan keuangan, setiap proses harus terbuka dan memiliki sistem pengawasan yang memadai.
Hilman bahkan meminta agar evaluasi pengelolaan Lazismu dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri berbagai persoalan hingga ke akar permasalahannya.
“Saya meminta untuk memeriksa sampai ke akar-akarnya, sampai ke dasar-dasarnya. Berikan kepada saya data manajemen atau temuan-temuan yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki pola pengelolaan. Kita harus duduk bersama,” ujarnya.
Menurut Hilman, evaluasi bukan sesuatu yang harus dihindari. Justru, keterbukaan dalam mengakui kekurangan dan kesediaan melakukan perbaikan menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.
“Kekurangan di sana-sini tidak apa-apa. Namun, kita harus memperbaikinya,” imbuhnya.
Distribusi Dana Harus Inklusif
Selain penghimpunan dan pengelolaan, Hilman menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pendistribusian dana. Ia meminta Lazismu memastikan bantuan diberikan kepada penerima manfaat yang memenuhi kriteria, dengan jangkauan yang semakin inklusif.
Ia mengapresiasi prinsip distribusi Lazismu yang tidak membatasi penerima manfaat hanya dari kalangan Muhammadiyah.
“Alhamdulillah, meskipun namanya Muhammadiyah, penerima manfaat tidak benar-benar kita batasi berdasarkan kemuhammadiyahan,” ungkapnya.
Bagi Hilman, dana keumatan harus dikelola dengan orientasi kemanfaatan yang luas. Karena itu, kejelasan mengenai siapa yang menerima bantuan, kelayakan penerima, serta pertanggungjawaban penyaluran menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Ia juga menegaskan bahwa prinsip transparansi harus diterapkan dalam pelaporan dana yang telah dihimpun. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana dikelola dan dimanfaatkan.
Lazismu Bidik Penghimpunan Rp1 Triliun
Dalam kesempatan tersebut, Hilman turut menyinggung capaian penghimpunan dana Lazismu sepanjang 2026 yang mencapai sekitar Rp827,69 miliar.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan penghimpunan pada tahun berikutnya. Melalui Rakernas Lazismu 2027, ditetapkan target penghimpunan dana sebesar Rp1 triliun.
Hilman mengakui bahwa target tersebut membutuhkan kerja keras dan strategi yang tepat. Namun, ia optimistis target itu dapat dicapai melalui kolaborasi dan peningkatan kinerja seluruh jajaran Lazismu.
“Insyaallah Rakernas ini sudah menegaskan bahwa untuk penghimpunan tahun depan Lazismu menargetkan Rp1 triliun. Dengan kerja keras plus kerja cerdas, insyaallah sampai pada target itu,” katanya.
Ia menambahkan, penetapan target Rp1 triliun bukan sekadar angka, melainkan penyemangat untuk mendorong pertumbuhan penghimpunan dana sekaligus memperkuat kualitas tata kelola lembaga.
“Dan memang grafik kita sudah menuju ke situ. Yang penting, tadi ada hal yang saya tekankan tentang transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.
Hilman kembali mengingatkan bahwa terdapat empat aspek utama yang harus menjadi perhatian Lazismu, yakni transparansi dan akuntabilitas dalam penghimpunan dana, pengelolaan keuangan, pendistribusian, serta pelaporan dana.
Menurutnya, kejelasan mekanisme penghimpunan, penggunaan dana, kelayakan penerima manfaat, hingga laporan pertanggungjawaban merupakan bagian penting dalam menjaga kredibilitas lembaga.
Dengan penguatan tata kelola tersebut, Lazismu diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan jumlah penghimpunan dana, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan memperluas manfaat pengelolaan dana umat. (*)
