Kasus Dugaan Fitnah dan Pencemaran Nama Baik di Lingkungan PIS, Ribkha Pakpahan Kembali Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi

Baca Juga:

JAKARTA, MENARA62.COM — Ribkha Ida Ifana Samosir alias Ribkha Pakpahan, orang tua EJH yang disebut sebagai terduga pelaku perundungan (bullying) di Penabur Intercultural School (PIS), Kelapa Gading, Jakarta Utara, kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Senin (16/11/2026).

Ini merupakan kali kedua Ribkha tidak menghadiri pemeriksaan setelah sebelumnya juga absen dari panggilan penyidik pada Kamis (29/10/2026).

Padahal, pemeriksaan pada 16 November 2026 tersebut merupakan jadwal pengganti yang sebelumnya diajukan oleh pihak Ribkha sendiri. Terbaru, yang bersangkutan kembali meminta penjadwalan ulang dan mengusulkan pemeriksaan pada Kamis (19/11/2026).

Ribkha, yang diketahui merupakan pengusaha IDA JAYA CRYSTAL, dijadwalkan menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai Terlapor III atas laporan polisi yang diajukan oleh orang tua salah seorang siswa PIS.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana perlindungan data pribadi, fitnah, dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara bersama-sama.

Dalam perkara ini, terdapat dua nama lain yang turut dilaporkan, yakni Dra. A. Kasandra Putranto sebagai Terlapor I dan Cintia Berliana, S.Psi., sebagai Terlapor II. Keduanya diketahui menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jakarta.

LPA Jakarta sendiri berada di bawah naungan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), organisasi yang diketahui dipimpin Seto Mulyadi alias Kak Seto.

Laporan polisi tersebut tercatat dengan nomor LP/B/1751/III/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 7 Maret 2026.

Bermula dari Pengaduan Dugaan Perundungan di PIS

Kasus ini berawal dari pengaduan korban berinisial D yang mewakili sejumlah orang tua siswa lainnya terkait EJH kepada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI).

Dalam proses selanjutnya, pengaduan tersebut ditangani oleh LPA Jakarta. Lembaga itu kemudian menerbitkan surat terminasi atau penghentian penanganan pengaduan.

Pihak pelapor menilai persoalan muncul setelah surat terminasi tersebut didistribusikan kepada sejumlah pihak. Pasalnya, surat itu disebut memuat identitas anak yang menjadi korban serta sejumlah pernyataan yang dianggap mengandung unsur fitnah dan merugikan nama baik pelapor.

Salah satu pernyataan yang dipersoalkan berkaitan dengan tudingan bahwa pelapor meminta Kepala Sekolah PIS memindahkan seluruh teman sekelas EJH ke kelas baru. Pelapor juga disebut menentang keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Namun, kedua tudingan tersebut dibantah oleh pihak pelapor.

Mereka menjelaskan, pembentukan kelas baru justru berawal dari permintaan belasan orang tua siswa kepada pihak sekolah. Para orang tua tersebut menginginkan anak-anak mereka tidak lagi berada dalam satu kelas dengan EJH.

Permintaan itu kemudian ditindaklanjuti pihak sekolah melalui pembentukan kelas baru bagi sejumlah siswa yang mengajukan perpindahan. Dampaknya, EJH menjadi satu-satunya siswa yang tertinggal di kelas sebelumnya.

Pihak pelapor juga mengungkapkan bahwa setelah rangkaian peristiwa tersebut, pihak EJH justru melaporkan sekolah kepada sejumlah instansi dan lembaga dengan dugaan adanya tindakan diskriminasi.

Kuasa Hukum Pertanyakan Verifikasi Informasi oleh LPA Jakarta

Kuasa hukum pihak pelapor, Ridho Pakpahan, S.H., dari Law Firm FRISKA GULTOM & PARTNERS, menyampaikan keberatannya atas penerbitan surat terminasi yang dinilai memuat informasi sepihak tanpa terlebih dahulu melakukan klarifikasi kepada kliennya maupun pihak sekolah.

“Yang sangat disayangkan, atas surat terminasi yang ditembuskan ke berbagai pihak tersebut, pihak LPA Jakarta tidak melakukan konfirmasi atau cek dan ricek kebenarannya terlebih dahulu ke klien kami maupun ke pihak sekolah. Setelah LPA Jakarta disomasi, baru kemudian mereka mengatakan bahwa klaim sepihak tersebut didapat dari Terlapor Ribkha,” ujar Ridho.

Menurut Ridho, lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak semestinya mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan memverifikasi setiap informasi sebelum mengambil keputusan maupun menyampaikan keterangan kepada pihak lain.

Ia juga mempertanyakan perubahan sikap LPA Jakarta yang berujung pada penghentian penanganan pengaduan tersebut.

“Klien kami saat itu sempat kaget dan mempertanyakan sikap LPA Jakarta yang berbalik 180 derajat, seolah-olah membela EJH selaku pihak yang dilaporkan dengan menghentikan penanganan pengaduan tersebut. Ada apa ini?” kata Ridho.

Somasi Tak Direspons, Pelapor Memilih Jalur Hukum

Sebelum membawa persoalan tersebut ke ranah kepolisian, pihak pelapor mengaku telah lebih dahulu mengirimkan somasi kepada para pihak terkait.

Melalui somasi tersebut, mereka meminta agar pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab menyampaikan permohonan maaf secara tertulis.

Namun, lantaran somasi tersebut tidak memperoleh respons sebagaimana yang diharapkan, pihak pelapor akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum dengan membuat laporan ke Polda Metro Jaya.

Ridho berharap proses penyelidikan dan penanganan perkara dapat berlangsung secara profesional, objektif, serta independen tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

Ia juga menyoroti keterlibatan LSM GRACIA dalam rangkaian persoalan yang berkaitan dengan EJH, terutama dukungan yang sebelumnya diberikan kepada anak tersebut setelah disebut mengalami pemutusan hubungan pendidikan atau drop out (DO) dari sekolahnya pada Desember 2025.

Dua Terlapor Lain Sudah Jalani Pemeriksaan

Sementara itu, Ridho menyampaikan bahwa dua terlapor lainnya, yakni Dra. A. Kasandra Putranto dan Cintia Berliana, S.Psi., telah menjalani pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Dalam pemeriksaan tersebut, keduanya disebut didampingi oleh kuasa hukum mereka, Ojahan Pakpahan, S.H.

Berdasarkan penelusuran jejak digital yang disampaikan pihak pelapor, Ojahan diketahui merupakan salah satu pengurus LSM GRACIA. Ia juga disebut pernah menerima sanksi etik berupa pemberhentian sementara dari organisasi profesi advokat PERADI terkait pembelaannya terhadap seorang mantan narapidana kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Di tengah proses hukum yang masih berjalan, Ridho kembali meminta Polda Metro Jaya mengambil langkah tegas terhadap Ribkha Pakpahan yang menurutnya telah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.

Pihak pelapor berharap seluruh pihak yang terkait dalam perkara tersebut dapat bersikap kooperatif agar proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Advertisement -
- Advertisement -

Terbaru!