JAKARTA, MENARA62.COM — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong masyarakat mengoptimalkan pendidikan kesetaraan dalam memperkuat aksesibilitas pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjamin setiap warga negara mendapatkan hak atas pendidikan berkualitas tanpa terkendala oleh batasan usia, kondisi ekonomi, maupun lokasi geografis.
Plt. Direktur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Ditjen PAUD Pendidikan Dasar dan PNFI, Any Sayekti, mengatakan keberadaan Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) memiliki peran krusial dalam menopang pilar pendidikan nasional dan melengkapi jalur pendidikan formal yang ada saat ini.
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lanjut Any, terbukti secara nyata mampu meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat luas, termasuk anak tidak sekolah, pekerja produktif, dan warga di daerah terdepan, terluar, serta tertinggal.
“Saat ini terdapat total 11.895 unit pendidikan nonformal yang aktif beroperasi di seluruh Indonesia, yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar 13 tahun, sekaligus menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terkendala mengakses sekolah formal,” ujar Any.
Selaras dengan perluasan akses, Kemendikdasmen menekankan bahwa ijazah yang diterbitkan oleh jalur pendidikan kesetaraan diakui secara sah oleh negara dan memiliki kedudukan hukum yang sepadan dengan ijazah jalur formal, sehingga dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kesetaraan ijazah ini dijamin penuh oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Para lulusan Paket A, Paket B, maupun Paket C berhak menggunakan ijazah tersebut untuk mendaftar ke berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia,” tegas Any.
Capaian akademis warga belajar juga diperkuat melalui keikutsertaan dalam asesmen nasional. Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) dari pendidikan kesetaraan dapat digunakan secara langsung untuk mendaftar ke jenjang perguruan tinggi. Menurut Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025, peserta TKA dari jalur pendidikan nonformal meliputi murid kelas 6 program Paket A, murid kelas 9 program Paket B, dan murid kelas 12 program Paket C. Sementara peserta TKA dari jalur pendidikan informal merupakan murid dari sekolahrumah.
“Hasil TKA menjadi salah satu indikator objektif penyetaraan capaian belajar warga belajar nonformal. Nilai TKA Paket C ini dapat dilampirkan dan digunakan secara sah saat proses seleksi pendaftaran perguruan tinggi,” jelas Any.
Dukungan terhadap keikutsertaan TKA terlihat dari tingginya partisipasi warga belajar pendidikan kesetaraan tahun ini. Sebanyak 103.362 warga belajar Paket C tercatat mengikuti TKA secara nasional, yang terdiri atas 93.274 peserta secara daring dan 10.088 peserta secara semi-daring. Penyelenggaraan TKA juga dirancang secara serentak dan dengan menguji mata pelajaran yang sama dengan pendidikan formal untuk menjamin validitas dan kesetaraan nilai akademis lulusan.
Di samping keterjaminan akademis menuju jenjang tinggi, pendidikan kesetaraan juga memiliki beragam program keunggulan khas yang tidak kalah bersaing, salah satunya penguatan program vokasional dan pelatihan kecakapan hidup. Melalui program ini, warga belajar diharapkan memiliki kesiapan kerja serta kemandirian dalam berwirausaha.
Meskipun menawarkan fleksibilitas yang tinggi dari segi jadwal dan waktu pembelajaran, Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) dipastikan tetap menjaga kualitas, mutu, dan keabsahan proses pembelajaran secara konsisten. Penjagaan mutu tersebut dilaksanakan dengan memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan pada pendidikan kesetaraan disusun dan disesuaikan mengacu pada capaian standar kurikulum pendidikan formal.
Struktur pembelajaran pada pendidikan kesetaraan diukur berdasarkan target Satuan Kredit Kompetensi (SKK) yang diselenggarakan melalui tiga moda pembelajaran utama, yaitu moda tatap muka, berbasis modul, dan pembelajaran daring (online). Adapun guna memastikan penyerapan materi secara optimal, SPNF melaksanakan proses evaluasi hasil belajar secara berkala di setiap akhir semester bagi seluruh warga belajar di setiap jenjang tingkatan.
“Dengan kurikulum yang terstandar, jaminan mutu pembelajaran, fleksibilitas waktu, serta keunggulan vokasional, kami mendorong seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan pendidikan kesetaraan demi meraih masa depan dan pendidikan yang lebih tinggi,” kata Any.
