DEPOK, MENARA62.COM – Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengingatkan pemerintah untuk serius menanggapi persoalan kekurangan guru. Sebab kekurangan guru ini terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Memang menyangkut pengadaan tenaga guru, bukan sepenuhnya wewenang Kemendikbud. Ada Kementerian PANRB, ada pemerintah daerah yang harus saling koordinasi. Tetapi ini harus disikapi serius,” kata Unifah saat memberikan paparan pada Rembuk Nasional bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (06/02/2018).
Unifah mengaku masalah kekurangan guru ini sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan. Tetapi hingga kini belum ada kebijakan untuk pengangkatan PNS guru.
Data PGRI mencatat terjadi kekurangan guru lebih dari 900 ribu untuk berbagai level pendidikan. Mulai dari SD, SMP, SMA maupun SMK.
Selama ini daerah menutupi kekurangan guru ini dengan menerjunkan guru honorer. Sayangnya meski menutupi problem kekurangan guru, nasib guru honorer tidak mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah dengan minimnya gaji yang diterima.
Unifah berharap agar dalam Rembuk Nasional ini melahirkan sebuah kesepakatan dalam bentuk hitam diatas putih atau tertulis terkait pengadaan guru PNS yang akan disampaikan kepada instansi berwenang.
“Harus ada hitam diatas putih, ada perjanjian jelas kapan pengadaan guru ini dilakukan,” tegas Unifah.
Sementara itu Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Hamid Muhammad mengakui problem kekurangan tenaga guru paling parah ditemukan di wilayah 3T. Aceh misalnya kekurangan lebih dari 6000 guru.
Kemendikbud diakui telah meluncurkan sejumlah kebijakan untuk menutupi kekurangan tenaga guru di daerah 3T seperti pengangkatan Guru Garis Depan. Tahun 2015 diangkat 800 guru GGD untuk 10 daerah 3T. Dan tahun 2017 lalu sebanyak 6.200 guru. Tahun ini diharapkan pemerintah bisa mengirimkan 9000 guru GGD ke 142 wilayah 3T.
