SURAKARTA, MENARA62.COM — Peserta rapat koordinasi nasional (Rakornas) Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat (MPM PP) Muhammadiyah dan Rembug Tani Berkemajuan, Ahad (18/3/2018), belajar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Desa Gemol. Pusdiklat yang berada di Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini ada pilot project Gerakan Tani Bangkit.
Demikian dikatakan Ketua Panitia Rakornas, Budi Nugroho kepada wartawan di Surakarta, Ahad (18/3/2018). MPM PP Muhammadiyah menggelar Rakornas dan Rembug Tani Berkemajuan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jumat – Ahad (16-18/3/2018). Peserta mendapat penjelasan tentang model pertanian organik yang menguntungkan petani.
Rakornas ini, kata Budi, bertujuan untuk mengkonsolidasikan pengurus MPM di berbagai level pimpinan persyarikatan Muhammadiyah agar bisa berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, juga menguatkan sinergi peran organisasi di berbagai level, terutama majelis dan amal usaha menggerakkan masyarakat. “Tujuan lainnya menyusun masifikasi program pemberdayaan dalam rangka melakukan percepatan target capaian program Muktamar,” kata Budi.
Kunjungan belajar ke Pusdiklat Desa Gemol, kata Budi, merupakan salah satu rangkaian Rakornas dan Rembug Tani Berkemajuan. Tempat ini dipilih lantaran sebagai pelaksanaan Gerakan Tani Bangkit yang oleh Majelis Ekonomi Kewirausahaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (MEK PDM) Klaten, dan Lazis Muhammadiyah.
Menurut rencana dalam Gerakan Tani Bangkit, Muhammadiyah melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM ), akan membantu dan mendampingi Gapoktan Dewi Sri Makmur Klaten. Terutama untuk memperluas lahan pertanian organik yang saat ini seluas 12 hektare dengan periode pemberdayaan selama tiga tahun (Januari 2018 hingga Desember 2020).
Sedang Ketua MEK PDM Klaten, Wahyudi Nasution mengatakan akan ada penambahan lahan yang memiliki minimal 16 hektare dan dengan melibatkan 80 orang petani. Petani yang diberdayakan akan dipinjami modal kerja dengan skema Qardhul Hasan dimana petani tidak akan dikenai bagi hasil dan angsuran, melainkan mereka diajak edukasi untuk membayar zakat pertanian setiap panen sebesar 5%. Zakat tersebut akan dipergunakan lagi untuk mengadakan pelatihan dan perluasan lahan pertanian organik di DesaGempol serta di desa dan kecamatan lainnya jika memungkinkan.
Sementara Ketua MPM PP Muhammadiyah, M Nurul Yamin mengatakan petani dampingan MPM PP yang hadir dalam agenda kunjungan belajar ini juga akan menyatakan deklarasi dengan topik ‘Jamaah Tani Muhammadiyah’. Poin yang menjadi inti dari deklarasi ini adalah petani harus menyadari dan membuat pertanian Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi nasib petani dan pertanian Indonesia yang masih jauh dari harapan.
MPM PP Muhammadiyah, kata Yamin, memberikan solusi dengan mendirikannya ‘Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) yang berkomitmen untuk menggelorakan Jihad Kedaulatan Pangan secara berjamaah. Selain itu, mendorong Gerakan Kembali Bertani untuk generasi petani masa depan yang lebih baik, melakukan usaha penyediaan pangan secara komprehensif dari hulu sampai hilir, responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pertanian sebagai ciri petani berkemajuan. “MPM PP Muhammadiyah akan meminta kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro petani dan pertanian Indonesia untuk kemakmuran dan keberdayaan petani,” kata Yamin.
