JAKARTA, MENARA62.COM–Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan seluruh komponen bangsa ini, bahwa Indonesia masih menghadapi problem keadilan sosial.
“Jujur saya katakan, kita punya masih kesenjangan sosial. Dan ini sudah diakui oleh banyak pihak, bahkan pemerintah. Karena itu harus ada langkah kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah kesenjangan sosial,” ujar Haedar Nashir di Jakarta, Selasa (14/2/2017) seusai menerima 23 Dubes negara sahabat di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah.
Seperti yang diingatkan oleh para pendiri bangsa, menurut Haedar, di Indonesia tidak boleh ada segelintir orang, sekelompok orang atau golongan yang menguasai dan mengobrak abrik bangsa ini, merusak negara ini, dan membiarkan tanah air ini hancur bahkan melakukan tindakan yang merugikan sebesar-besarnya masyarakat.
“Tidak boleh segelintir orang merugikan mayoritas yang kebetulan hidupnya masih menengah ke bawah. Kalau ini terjadi, maka kita akan menghadapi problem besar,” ujar Haedar.
Disinilah, menurut Haedar, arti penting kehadiran Muhammadiyah yang punya komitmen untuk menjaga dan mengupayakan agar kedaulatan dan keadilan sosial itu tegak di negeri ini.
“Bahwa satu prosen, menguasai 55 prosen kekayaan Indonesia, ini bisa jadi masalah. Jadi siapapun dia yang menguasai ini harus punya kesadaran kebangsaan, kesadaran kenegarawanan bahwa kalau hidup hanya mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi atau golongan, lalu membiarkan rakyat yang terbesar ini tidak beruntung, itu jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial,” ujar Haedar yang melanjutkan bahwa dirinya tidak ingin menunjukkan orang per orang, ataupun golongan tertentu, tetapi siapapun dia, entah individu maupun golongan yang menguasai Indonesia, untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan golongan dan tidak peduli pada hajat hidup orang banyak, apalagi kemudian menciderai prinsip berbangsa dan bernegara yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa itu, maka mereka itu perlu memiliki kesadaran baru untuk berubah.
“Dan negara harus hadir dalam menegakkan kedaulatan dan keadilan sosial. Negara tidak boleh abai, apalagi membiarkan proses seperti ini berlanjut terus. Kalau ini dibiarkan, maka akan ada problem kesenjangan sosial,” ujarnya.
Kesenjangan sosial
Padahal, menurut Haedar, problem kesenjangan sosial ini bisa bertemali dengan isu keagamaan, dengan isu etnis, bertemali dengan isu politik, dengan ekonomi, bahkan mungkin juga problem global.
“Kalau ini tidak ditangani, kesenjangan ini bisa menjadi masalah yang lebih berat,” ujar Haedar yang juga mengingatkan bahwa politik Indonesia telah berubah menjadi politik transaksional dan sangat liberal.
Proses liberasisasi dan transaksionalisasi politik inilah, menurut Haedarh, yang kemudian menyebabkan situasi kehidupan kebangsaan kita disandera oleh prilaku-prilaku politik prakmatis.
“Abai terhadap moral, keteladanan tidak peduli, ketentraman sosial tidak peduli. Yang peduli adalah, saya meraih kekuasaan, saya berkuasa, dan saya bisa memenangkan kontestasi politik” ujarnya.
