JAKARTA, MENARA62.COM — Perkembangan teknologi digital membawa pergeseran pola di masyarakat dalam berkarya maupun menikmati karya kreatif termasuk di bidang musik yang saat ini semakin banyak dipergunakan untuk konten.
Oleh karena itu, penting bagi pelaku kreatif untuk memahami pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai upaya perlindungan dan komersialisasi terhadap karya musik. Terlebih di situasi pandemi seperti sekarang ini yang membuat masyarakat banyak beraktivitas di rumah sehingga meningkatkan konsumsi layanan digital produk kreatif.
“Ke depan saya kira konsumsi digital juga akan meningkat pesat sehingga sangat dibutuhkan ekosistem yang kondusif untuk itu, ekosistem yang dapat memberi perlindungan karya dan hak bagi pelaku ekonomi kreatif di bidang musik,” kata Fadjar Hutomo selaku Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) dalam webinar “Royalti di Bidang Musik: Cara Memperolehnya di Era Digital”, Sabtu (6/6/2020).
Turut hadir dalam webinar tersebut Candra N Darusman selaku Perwakilan Indonesia di World Intellectual Property Organization (WIPO) periode 2001-2019, Meidi Ferialdi selaku General Manager Wahana Musik Indonesia, Sandy Canester selaku Musisi, Komposer juga Produser, serta Robinson Sinaga selaku Direktur Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kemenparekraf/Baparekraf.
Fadjar mengatakan, musik sebagai satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif perlu mendapat perhatian karena masih banyak terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap hak kekayaan intelektual. Seperti pembajakan atau konsumsi secara ilegal terhadap karya.
Karenanya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat masih harus terus ditingkatkan mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual baik masyarakat sebagai penikmat karya cita tersebut juga pemahaman tentang hukum atau hak kekayaan intelektual bagi para pelaku kreatif.
Robinson Sinaga mengatakan, HKI penting dipahami pelaku kreatif di bidang musik karena terdapat hak ekonomi di dalamnya. Yakni dalam bentuk royalti yang diantaranya adalah performing right atau hak pengumuman untuk mengizinkan diputar/didengarkan di tempat-tempat umum atau tempat publik dapat mendengarkan.
Akan tetapi tidak serta merta penyanyi atau pemain musik, atau pencipta lagu dapat langsung menarik hak ekonominya.
Dalam undang-undang terbaru yang mengatur masalah pemungutan royalti, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba diberi kuasa oleh pencipta, pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
“Pemerintah melihat kesulitan dari pencipta lagu untuk mendapatkan hak ekonominya. Maka kemudian dibentuklah sistem yang memberi kuasa kepada lembaga manajemen kolektif untuk memungut,” kata Robinson Sinaga.
Untuk itu ia mengimbau para pelaku kreatif di bidang musik untuk dapat bergabung ke LMK.
“LMK memiliki izin operasional dari Menteri Hukum dan HAM dan dilakukan audit setiap tahunnya. Sehingga tidak perlu khawatir bagi pelaku kreatif untuk mendapatkan hak-hak atas HKI karya mereka,” ujar Robinson.
Tidak hanya dalam lingkup Indonesia, dengan bergabung dalam LKM juga memproteksi pelaku kreatif musik atas karya-karyanya di luar negeri.
Candra N Darusman mengatakan, lembaga PBB yang khusus menangani Hak Kekayaan Intelektual yakni World Intellectual Property Organization (WIPO) telah mencetuskan beberapa perjanjian internasional yang memberikan perlindungan internasional terhadap kekayaan intelektual. Diantaranya adalah Berne Convention (1886), WCT&WPPT (2002) juga Beijing Treaty (BTAP) tahun 2012.
“Indonesia sudah tergabung dalam perjanjian itu, Indonesia termasuk negara yang agresif dalam melindungi karya pelaku kreatifnya di luar negeri. Jadi musisi tidak hanya terlindungi dalam transaksi di Indonesia tapi juga luar negeri,” kata Candra.
Musisi Sandy Canester mengakui hal tersebut. Ia melihat bahwa pemerintah sudah bekerja dengan baik untuk melindungi dan memberi kemudahan bagi musisi, seniman musik untuk memberi perlindungan terhadap karya dan memastikan atas hak-hak yang didapatkan.
“Saya sudah bergabung di salah satu Lembaga Manajemen Kolektif sehingga hak cipta dan hak terkait saya sebagai pencipta lagu, penyanyi, dan produser saya dapatkan. Di sini saya ingin mengatakan bahwa pemerintah menyediakan tempatnya, sudah mengatur jadi saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung di salah satu LMK, pelajari dan daftar karena itu sangat berguna buat kita. Selain beri perlindungan tapi juga royalti dari karya cipta kita sendiri,” kata dia.
Fadjar Hutomo menambahkan, Presiden Joko Widodo sejak awal pemerintahan sudah menekankan komitmen pemerintah di dalam pengembangan ekonomi kreatif agar bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional dan tulang punggung ekonomi nasional di masa mendatang.
“Direktorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kemenparekraf/Baparekraf akan terus melanjutkan dan meningkatkan upaya di dalam fasilitasi kekayaan intelektual di Indonesia. Terutama terkait sosialisasi karena memang kesadaran dan pemahaman dari masyarakat masih harus terus ditingkatkan mengenai pentingnya HKI baik masyarakat sebagai penikmat karya cipta tersebut juga pemahaman tentang hukum atau HKI bagi para pelaku kreatif,” kata Fadjar Hutomo. (Agustini Rahayu)
