JAKARTA, MENARA62.COM – Salah satu upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi perekonomian pasca pandemi adalah melalui penguatan perdagangan global. Dimana dinamika perdagangan dunia saat ini banyak dipengaruhi oleh tren besar seperti perubahan hambatan perdagangan, peningkatan inovasi teknologi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di pihak pemerintah dan bisnis.
Akreditasi berperan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Akreditasi dan standar dapat membantu para regulator, perusahaan, dan konsumen untuk mempersyaratkan dan terlibat dalam praktik kegiatan peningkatan perdagangan global melalui peningkatan mutu produk. Dengan optimalisasi peningkatan mutu produk inovasi dan infrastruktur serta mempererat kemitraan perdagangan antar negara, percepatan pemulihan ekonomi akan tercapai.
Akreditasi dan kegiatan penilaian kesesuaian berperan penting untuk memperkuat rantai pasok global. Restrukturisasi rantai pasok global akan menormalisasi pedagangan dan membuka peluang investasi untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, baik pada negara-negara dengan hubungan perdagangan multilateral maupun bilateral.
Hingga saat ini Komite Akreditasi Nasional telah mengoperasikan 35 skema akreditasi dan telah mengakreditasi 2785 Lembaga Penilaian Kesesuaian, yang terdiri dari 2262 LPK di bidang Laboratorium dengan 5 skema akreditasi, yang terdiri dari 1740 Laboratorium Pengujian, 393 Laboratorium Kalibrasi, 92 Laboratorium Medik, 35 Penyelenggara Uji Profisiensi dan 2 Produsen Bahan Acuan.
Pengakuan internasional untuk laboratorium yang terakreditasi KAN diperoleh melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) KAN dengan International Laboratorium Accreditation Cooperation (ILAC).
“Dengan diakreditasi oleh KAN, artinya laboratorium telah berada pada suatu bagian dari satu komunitas internasional, yang diakreditasi oleh Badan-Badan Akreditasi penandatangan MRA dari lebih dari 100 negara di dunia, salah satunya Indonesia melalui KAN,” kata Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad pada acara Pertemuan Teknis Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi yang oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) diselenggarakan untuk wilayah Indonesia Timur di Makassar, (2/3/20023). Pertemuan ini dihadiri 220 peserta laboratorium dan penyelenggara uji profisiensi secara offline, dan lebih dari 150 peserta secara daring.
Pada kesempatan yang sama, KAN juga menyosialisasikan kebijakan dan informasi terkini akreditasi, yakni kebijakan KAN U-01 mengenai syarat dan aturan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh Analis Standardisasi Ahli Madya BSN, Herlin Rosdiana, serta kebijakan KAN U-03 Rev.02 Penggunaan Simbol Akreditasi KAN, dan kebijakan KAN U-04 Rev.01 Penggunaan Tanda Gabungan ILAC MRA dan IAF MLA yang disampaikan oleh Analis Standardisasi Ahli Madya BSN, Neni Widyana.
UMKM Kopi Mamasa Go Internasional
Di tingkat nasional, salah satu penggerak ekonomi resiko rendah adalah UMKM, yang perlu mendapatkan perhatian khusus agar dapat bersaing dalam perdagangan global. UMKM diharapkan dapat memenuhi jaminan kualitas mutu produk dengan tetap menerapkan efisiensi produksi untuk dapat bersaing dalam perdagangan nasional maupun global.
Salah satu contoh success story UMKM binaan BSN di wilayah Sulawesi Selatan yang telah menerapkan SNI dalam produknya, yaitu UMKM Kopi Mamasa, memberikan testimoninya sebagai produsen kopi yang telah menerapkan standar pada produk kopinya, sehingga produk kopinya dapat diterima di beberapa negara lain, di antaranya Korea, Jepang, dan Malaysia.
“Berkat layanan laboratorium Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim (BBIHPMM) yang telah terakreditasi oleh KAN, Kopi Mamasa berhasil merambah ke pasar nasional dan internasional. Masyarakat semakin percaya dengan kualitas produk Kopi Mamasa,” ungkap Yakub Tato, pemilik usaha Kopi Mamasa dalam acara Pertemuan Teknis ini.
