YOGYAKARTA, MENARA62.COM — Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan (FEB UAD), Dr Dini Yuniarti, SE, MSi, CIQnR mengatakan konstitusi jika dilaksanakan dengan amanah dan tepat sasaran akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab konstitusi memang dibuat untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Dini Yuniarti mengemukakan hal tersebut pada Seminar Nasional ‘Ekonomi Konstitusional untuk Mewujudkan Indonesia Berkemajuan’ rangkaian acara Milad ke 62 UAD di Amphitarium Kampus 4 Yogyakarta, Rabu (7/12/2022). Selain Dini, seminar ini juga menampilkan pembicara Hendri Saparini PhD, Pendiri Core Indonesia dan keynote speaker, Dr H Sandiaga Salahuddin Uno BBA, MBA, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Indonesia.
Lebih lanjut Dini mengungkapkan berdasarkan hasil penelitiannya, banyak pasal di dalam UUD 1945 yang menyebutkan tentang ekonomi dan kesejahteraan. Di antaranya, pasal 27, 33 (ayat 1,2,3,4), 28c, 31, dan 34 (ayat 1,2,3). Selain itu, juga dikuatkan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang jumlahnya 17 tujuan.
“Keberadaan pasal-pasal tersebut sebetulnya telah menumbuhkan ketenangan dan kelegaan hati. Sebab konstitusi negara Indonesia menjamin kesejahteraan warganya. Namun amanah konstitusi itu belum bisa dirasakan masyarakat bawah. Hal ini memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat di level bawah,” kata Dini.
Dini menjelaskan salah satu konstitusi yang bisa mensejahterakan masyarakat bawah. Salah satunya, hasil penelitiannya di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Sebelum tahun 2007, Kabupaten Takalar memiliki rasio angka kematian ibu melahirkan sangat tinggi yaitu dari 100.000 ibu melahirkan, sebanyak 300 ibu meninggal dunia.
“Penyebabnya, diduga akibat proses persalinan tradisional yang hanya ditolong oleh dukun bayi atau dukun beranak yang tidak terlatih. Alasan ibu hamil tidak pergi ke Bidan atau Rumah Sakit karena dari sisi ekonomi tidak mampu,” kata Dini.
Namun pada tahun 2007, diinisasi ada Program Kemitraan Bidan dan Dukun (KBD). Tujuan program ini mengalihfungsikan peranan dukun bayi atau dukun beranak (Sanro) dalam persalinan tradisional kepada perawatan bayi dan ibu pasca–melahirkan.
Program ini bisa berjalan, kata Dini, karena ada payung hukumnya yaitu Perda No.2/2010. Setelah ada payung hukum, tahun 2012, porsi anggaran Dinas Kesehatan pada APBD ditingkatkan menjadi lima persen dari total APBD. Angka terebut lebih tinggi ketimbang persentase anggaran di tingkat nasional yang rata–rata baru mencapai tiga persen.
“Program ini berhasil. Tahun 2009–2010, tidak ada kematian ibu melahirkan di Takalar. Pada tahun 2012, di Kabupaten Takalar tidak ditemui lagi insiden kematian ibu. Ini menunjukkan kekuatan sebuah konstitusi untuk menangani sebuah masalah,” tandas Dini.
Sedang Sandiaga Uno mengatakan Kementrian Parekraf telah mencetuskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Gerakan ini diharapkan menjadi pilar dari keberpihakan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu bagaimana produk lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
“Gerakan ini juga untuk menciptakan agar pariwisata itu tidak hanya mendatangkan wisatawan Rohali atau rombongan hanya lihat-lihat, tetapi wisatawan yang Rojali atau rombongan yang suka jajan-jajan dan beli-beli hasil ekonomi kreatif UMKM,” kata Sandiaga Uno.
Sementara Rektor UAD, Dr Muchlas MT mengatakan tradisi Milad UAD selalu menampilkan kepanitiaan host dan co host dari dua fakultas secara bergiliran. Host adalah fakultas yang melaksanakan rangkaian Milad tahun ini, sedangkan co host adalah fakultas yang akan melaksanakan tahun depan.
“Tahun ini host-nya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), dan co host Fakultas Hukum. Karena itu, tema disesuaikan dengan fakultas host dan co host, terutama persoalan bangsa dan negara. Sehingga tahun 2022 muncul tema ‘Ekonomi Konstitusional untuk Mewujudkan Indonesia Berkemajuan’,” kata Muchlas. (*)
