JAKARTA, MENARA62.COM – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati mengingatkan 10 kementerian dengan pagu anggaran terbesar pada RAPBN 2021 agar lebih efisien namun tetap produktif, fokus pada program prioritas, tetap berorientasi pada hasil, dan selalu antisipatif terhadap ketidakpastian.
Hal tersebut dikemukakan Anis menanggapi pengumuman Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait data keuangan RAPBN 2021. Dalam kesempatan tersebut Sri Mulyani mengumumkan 10 kementerian dengan pagu anggaran terbesar yakni Kementerian PUPR senilai Rp149,8 triliun, Kementerian Pertahanan Rp137 triliun. Disusul oleh Polri dan Kementerian Sosial masing-masing Rp112 triliun dan Rp92,8 triliun, lalu Kementerian Kesehatan Rp 84,3 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 81,5 triliun, Kementerian Agama Rp 67 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 45,7 triliun, Kementerian Keuangan Rp 43,3 triliun, dan Kementerian Pertanian Rp 21,8 triliun.
Anis juga meminta agar 10 kementerian ini serius menyiapkan roadmap masing-masing untuk program tahun 2021. “Roadmap yang jelas dan terukur menjadi salah satu kunci keberhasilan setiap program,” ujarnya.
Dengan berkaca pada pandemik Covid-19 yang tidak terduga, kementerian lanjut Anis perlu memperkuat anggaran antisipatory sebagai bentuk langkah antisipasi dan mitigasi akibat dampak yang timbul dari peristiwa yang tidak diperkirakan terjadi sebelumnya. Supaya setiap kementerian sudah siap menghadapi dampak resiko perekonomian yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa. Seperti adanya krisis global, dan bencana alam atau wabah.
“Agar lebih cepat penanganannya dan sebagai antisipasi dampak turunannya,” imbuhnya.
Selanjutnya Anis mengingatkan bahwa rencana belanja harus disusun dengan baik. Setiap kementerian harus menjaga integritas dan akuntabilitasnya. Tetap mengedepankan amanah dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat . “Poin yang ini, harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.
Pentingnya sikap amanah ini, didasari oleh data hasil riset yang dikeluarkan oleh World Economic Forum yang menyebutkan bahwa permasalahan utama di Indonesia adalah korupsi dan ketidakpastian hukum yang melingkupinya. Riset WEF menunjukkan terdapat 16 faktor yang menjadi penghalang iklim investasi di Indonesia, dan korupsi menjadi kendala utama. Sementara itu, Indonesia saat ini berada di urutan ke-85 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) 2019 yang dirilis Transparency International.
