Lampung, menara62.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Arniza Nilawati, S.E., M.M., sangat mengapresiasi dan terus mengingatkan agar semua pendamping SDM pendamping PKH dapat menjalankan kerja sesuai prosedur dan aturan yang berlaku untuk mensukseskan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPD RI asal Sumatera Selatan ini dalam acara Capacity Building Bersama SDM Pendamping Program Keluarga Harapan se-Kota Palembang, pada Selasa 7 Maret 2023.
Capacity Building ini diikuti Sekretaris, Kabid dan Kasi Linjamsos Dinas Sosial Kota Palembang serta SDM Pendamping Program Keluarga Harapan se-Kota Palembang yang bertempat di kawasan Objek Wisata Umbul Helay, Provinsi Lampung.
Senator Arniza Nilawati mendapatkan informasi bahwa Dinas Sosial Kota Palembang mencatat, hasil evaluasi SDM Pendamping PKH Kota Palembang sejak 2022 mendapatkan nilai sangat baik karena telah menjalankan setiap aktivitas Kerja sesuai prosedur dan juklaknya.
Terbukti dengan laporan progres pencairan dana PKH TW I & TW II sesuai waktu dan formatnya, serta tidak adanya laporan penyimpangan dan teratasinya hambatan/kendala dalam pelaksanaan aktifitas kerja para pendamping.
Terkait hal ini, Arniza Nilawati menekankan agar SDM Pendamping PKH dalam rutinitas hariannya untuk terus memberikan dorogan dan motivasi agar para KPM dapat dengan bijak memanfaatkan berbagai program bantuan pemerintah terutama dalam kemudahan permodalan yang dilakukan melalui Kredit Usaha rakyat, Permodalan Madani serta Kredit Usaha Mikro.
Karena menurutnya hal ini dilakukan untuk mendukung memperbaiki ekonomi rumah tangga melalui UMKM yang akhirnya dapat menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik yang pada akhirnya dapat menggraduasi diri dari penerima bansos PKH menjadi keluarga mandiri sejahtera dikemudian hari.
Arniza Nilawati juga mendorong data KPM untuk selalu mengupdate Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan basis data pelaksanaan PKH yang terkait Bansos PIP (Program Indonesia Pintar) dan PBI Kesehatan (Penerima Bantuan Iuran).
Untuk mendukung hal in, Arniza Nilawati mengharapkan kolaborasi dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang, Dinas Sosial Kota Palembang, dan Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk mengusulkan perubahan data sehingga masuk dalam DTKS yang teraktual.
(RZP/Riil)
 Se-Kota Palembang){kind=link}