SOLO, MENARA62.COM – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Salah satunya melalui kehadiran Komunitas Lentera Asa yang diinisiasi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum dan Ilmu Politik (FHIP) UMS sebagai wadah pelaporan dan pendampingan bagi mahasiswa yang menghadapi persoalan kekerasan.
Komunitas tersebut diperkenalkan dalam talkshow bertajuk “Speak Up, Stand Up: Membangun Kesadaran untuk Mewujudkan Ruang Aman” yang digelar DPM FHIP UMS bersama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) UMS, Kamis (19/11/2026).
Kehadiran Lentera Asa diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun lingkungan kampus yang aman, nyaman, setara, dan inklusif, sekaligus mendorong mahasiswa berani melaporkan berbagai bentuk kekerasan.
Wakil Dekan I FHIP UMS, Dr. Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI., mengapresiasi pembentukan komunitas tersebut. Menurutnya, Lentera Asa dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh perlindungan, keadilan, serta pendampingan ketika menghadapi kekerasan seksual, kekerasan fisik, maupun perundungan.
“Semoga kegiatan ini bisa menambah kesadaran, bisa menambah wawasan, bisa menambah sikap aware kita terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di mana pun, khususnya berkaitan dengan kekerasan, baik kekerasan seksual ataupun kekerasan fisik,” ungkapnya.
Satgas PPKPT UMS: Korban dan Saksi Harus Berani Melapor
Anggota Satgas PPKPT UMS, Drs. Suyatmin, M.Si., menegaskan bahwa menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang bebas dari kekerasan merupakan tanggung jawab bersama.
Menurutnya, UMS telah memiliki sejumlah layanan dan lembaga yang berperan dalam pencegahan serta penanganan kekerasan. Namun, keberhasilan upaya tersebut membutuhkan keterlibatan aktif seluruh warga kampus.
“Perguruan tinggi harus menciptakan rasa aman, rasa nyaman bagi civitas academica. Tidak hanya mahasiswa, termasuk tenaga kependidikan dan dosen,” jelasnya.
Sementara itu, Psikolog Satgas PPKPT UMS, Lusi Nuryanti, S.Psi., M.Si., Ph.D., menyoroti masih adanya hambatan dalam pengungkapan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah kasus sulit ditangani karena korban maupun saksi memilih diam dan tidak menyampaikan laporan kepada pihak berwenang.
“PPKPT itu hanya bisa menangani kasus kalau ada aduan. Sehingga meskipun kasus itu terjadi sungguh-sungguh, berjalan bertahun-tahun, tetapi kalau tidak ada yang melaporkan, tidak ada yang mengadukan, PPKPT itu enggak bisa ngapa-ngapain,” paparnya.
Lusi mengingatkan bahwa kekerasan tidak selalu meninggalkan luka fisik. Tindakan yang merendahkan martabat, intimidasi, perundungan, kekerasan psikis, kekerasan seksual, hingga diskriminasi juga perlu mendapatkan perhatian serius.
Karena itu, mahasiswa didorong untuk memahami hak-haknya, mengenali berbagai bentuk kekerasan, serta membangun budaya saling mendukung agar korban merasa aman ketika menyampaikan pengalaman mereka.
“Jadi sangat-sangat penting untuk ada yang mau speak up. Karena memang ruang aman itu sangat penting untuk kesejahteraan kita. Baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, seluruh warga kampus itu sangat penting,” tegasnya.
Kasus Kekerasan di Sukoharjo Meningkat, 169 Laporan hingga November 2026
Urgensi membangun ruang aman juga diperkuat dengan paparan data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sukoharjo.
Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, Miftah Candra Ardi, S.ST.P., mengungkapkan bahwa jumlah laporan kekerasan menunjukkan tren peningkatan.
Hingga November 2026, tercatat sebanyak 169 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sukoharjo. Angka tersebut telah melampaui 165 kasus yang tercatat sepanjang 2025.
Menurut Miftah, jumlah laporan tersebut belum tentu mencerminkan keseluruhan kejadian kekerasan di masyarakat.
Pasalnya, masih terdapat korban yang enggan melapor karena takut tidak dipercaya, disalahkan, atau menghadapi stigma sosial.
Ia menekankan pentingnya membangun empati sebagai fondasi utama dalam mencegah kekerasan sekaligus memberikan dukungan kepada korban.
“Sebisa mungkin utamakan empati dalam berhubungan. Empati, itu yang harus diutamakan,” pesannya.
UMS Dorong Kampus Inklusif dan Ramah bagi Semua
Selain membahas pencegahan kekerasan, talkshow tersebut juga menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang inklusif.
Guru Besar UMS sekaligus Ketua Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) UMS, Prof. Dr. Minsih, S.Ag., M.Pd., menjelaskan bahwa inklusivitas merupakan prinsip memberikan kesempatan dan ruang yang setara bagi setiap individu, tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi masing-masing.
“Inklusif itu artinya umum. Bisa umum berarti ketika itu dinyatakan umum, semua bisa masuk,” terangnya.
Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan akademik yang menghargai keberagaman serta memastikan setiap warga kampus memperoleh kesempatan dan perlakuan yang setara.
Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa juga terlibat aktif melalui sesi diskusi bersama para narasumber. Panitia turut memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengisi formulir pelaporan Satgas PPKPT UMS.
Melalui kolaborasi DPM FHIP UMS, Satgas PPKPT, dan Komunitas Lentera Asa, upaya pencegahan kekerasan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh warga kampus.
Kehadiran Lentera Asa sekaligus diharapkan memperluas akses mahasiswa terhadap layanan pelaporan dan pendampingan, sehingga korban maupun saksi kekerasan memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
Dengan demikian, UMS berupaya membangun budaya kampus yang tidak hanya mengedepankan prestasi akademik, tetapi juga menjunjung tinggi keselamatan, keadilan, empati, dan penghormatan terhadap hak setiap individu. (*)


