Palembang, menara62.com – Agenda reses selanjutnya Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Arniza Nilawati, S.E., M.M., pada Jumat (14/10/2022) menggelar pertemuan dan berdialog dengan perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan 20 Ilir D1 dan Kelurahan 13 Ilir, Kota Palembang.
Acara yang dilangsungkan di ruang pertemuan Kantor Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan, Provinsi Sumsel, Jln. Eka Bhakti, No.1962, RT.28, RW.7, Kel 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang ini, turut dihadiri Lurah 20 Ilir 1, Sekretaris Lurah 13 Ilir, para tokoh masyarakat dan para penggiat sosial Kota Palembang.
Pada kesempatan itu Arniza mendiskusikan dengan para peserta tentang kebijakan pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM baru-baru ini yang disertai dengan kebijakan antisipasi dampaknya dengan penyiapan program jaring pengaman sosial berupa pengalihan subsidi dan kompensasi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai.
Dengan demikian, kata Arniza, untuk lebih tepat sasaran kebijakan itu perlu diantisipasi proses penyaluran dan pendistribusiannya. Data yang diambil dalam upaya penyaluran BLT BBM tersebut adalah yang bersumber dari data KPM (Keluarga Penerima Manfaat), yaitu mereka-mereka yang merupakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos sembako.
Oleh karena itu, Senator Arniza Nilawati sangat mengharapkan setiap peserta PKH adalah orang-orang yang berhak untuk menerima dana pengalihan subsidi dan kompensasi kenaikan BBM.
Karena menurutnya pengalihan sebagian dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dalam bentuk bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT) dilakukan untuk meredam dampak inflasi dari kenaikan harga Pertalite dan Solar, serta melindungi daya beli masyarakat.
Pemerintah saat ini fokus melindungi masyarakat tak mampu melalui skema bantalan sosial serta perlindungan sosial lainnya. Pemerintah memastikan rakyat di kelompok terbawah akan mendapat perlindungan maksimal dari kebijakan ini pengalihan subsidi BBM akan memitigasi dampak geopolitik global terhadap tekanan energi nasional serta membuat desain APBN lebih tepat sasaran.
(RZP/Riil)
