JAKARTA, MENARA62.COM– Membangun negara tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah. Diperlukan partisipasi swasta termasuk masyarakat luas.
Situasi tersebut disadari betul oleh Presiden Ri ke-2 Jenderal HM Soeharto. Karena itu pada masa Orde Baru, pemerintah membentuk 7 yayasan sebagai mitra kerja pemerintah. Yayasan bentukan Jenderal Soeharto tersebut memiliki fokus bidang garapan berbeda, tetapi menyentuh langsung hajat hidup orang banyak.
Ketua Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) Subiakto Tjakrawerdaya mengakui Presiden Soeharto adalah sosok negarawan yang memiliki pemikiran jauh ke depan.
“Beliau bentuk yayasan yang fungsinya membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menutup tanggungjawab negara yang masih tercecer terhadap penduduknya. Melalui yayasan, tentu tidak ada niat atau rencana mencari keuntungan,” kata Subiakto di sela pemberian Damandiri Award 2017 kepada 15 pemenang sekaligus dies natalis ke-4 Universitas Trilogi, Senin (27/03/2017). Hadir Ketua Pembina Yayasan Damandiri Titiek Soeharto dan Rektor Universitas Trilogi Asep Saefuddin.
Ke-7 yayasan tersebut adalah Yayasan Trikora yang fokus pada beasiswa bagi anak yatim, Yayasan Supersemar yang fokus pada pemberian bantuan pada pelajar kurang mampu, Yayasan Dakab yang fokus pada UKM, kesehatan dan operasi bibir sumbing, Yayasan Dharmais yang fokus pada pengobatan penyakit kanker, Yayasan Gotong Royong untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam, Yayasan Damandiri untuk membantu UKM dan Yayasan Muslim Pancasila untuk mendukung pembangunan masjid, mushola dan majelis taklim.
Yayasan-yayasan tersebut hingga saat ini masih menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Meski sempat dipersoalkan bahkan dibenturkan dengan masalah hukum oleh sebagian masyarakat.
Subiakto mengajak semua kalangan untuk ‘belajar’ dari sejarah bagaimana Presiden Soeharto telah berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Sebab bagaimana pun juga sejarah telah mencatat prestasi gemilang dari kepemimpinan Jenderal Soeharto selama 30 tahun memimpin negeri ini termasuk prestasi membawa Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984.
“Mengenang kembali bukan berarti kita mengkultuskan Bapak Soeharto. Tetapi kita merefleksi apakah yang sudah dilakukan Pak Harto masih relevan kita lakukan dan kita kerjakan pada saat ini,” lanjut Subiakto.
Diakui, era setelah kepemimpinan Soeharto, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang sangat berat. Dimana indeks pembangunan manusia mengalami kemerosotan, jumlah penduduk miskin terus bertambah (147 juta penduduk berpenghasilan dibawah Rp 20 ribu per hari), ketimpangan pembangunan makin kentara dan lainnya.
Disisi lain, masyarakat miskin belum mendapatkan akses yang baik untuk menikmati hasil pembangunan. Pengusaha kecil misalnya masih kesulitan mendapatkan pinjaman modal sehingga lebih dari 80 persen diantara mereka terjerat rentenir.
“Melalui Yayasan Damandiri kita mencoba memberikan akses permodalan bagi pengusaha kecil tanpa direpotkan dengan persoalan agunan,” jelas Subiakto.
Terkait Damandiri Award 2017, Subiakto mengatakan ini adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada para pemanfaat yang berprestasi. Tak sekedar meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tetapi juga tidak memiliki tunggakan.
Ke-15 peraih Damandiri Award tersebut, untuk kategori Posdaya Pengelola Tabur Puja atau Simpan Pinjam, Terbaik I diraih Posdaya Jingga (Pasar Minggu, Jaksel), Terbaik II Posdaya Kusuma Jaya (Semarang), Terbaik III Posdaya Plamboyan (Lembang-Bandung Barat), Terbaik IV Posdaya Migunani (Sleman-Yogyakarta) dan Terbaik V Posdaya Soka (Kebayoran Lama, Jaksel).
Kategori Komunitas Sahabat Damandiri (penerima kredit mikro), Terbaik I diraih Komunitas Srikandi (Kendal), Terbaik II Komunitas Seruni (Kabupaten Batang) dan Terbaik III Komunitas Melati (Semarang).
Dan untuk kategori Koperasi Pengelola Tabur Puja, Terbaik I diraih Koperasi Sudara Indra (Jakarta), Terbaik II Koperasi Dewantara Ranah Minang (Padang) dan Terbaik III Koperasi Tani Makmur (Bantul Yogyakarta).
