JAKARTA, MENARA62.COM– Sebanyak 19 staf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mitra kerjanya, mendapatkan beasiswa Program StuNed dari Pemerintah Belanda. Program beasiswa berupa pelatihan “Community Development for Anti-Corruption through Promoting Local Governance and Public Participation” diserahkan langsung oleh Mervin Bakker, Direktur Nuffic Neso Indonesia kepada Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK di Jakarta pada hari Selasa (25/04/2017).
“Pelatihan ini penting untuk peningkatan kapasitas KPK, mengingat gerakan anti-korupsi menuntut keterlibatan dan partisipasi dari pemangku kepentingan terkait, yaitu pemerintah, sektor swasta dan publik yang bersinergi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Bimo Gunung Abdul Kadir, Sekretaris Jenderal KPK.
Menurut Bimo, gerakan masyarakat bersih korupsi yang digawangi oleh KPK perlu dukungan dari komunitas atau lembaga yang sejalan dengan KPK. Karena itu, program beasiswa StuNed ini menyertakan tiga pilar pemberantasan korupsi tersebut, yakni KPK, Kantor Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, Indonesia Corruption Watch dan komunitas-komunitas lainnya. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Bali.
“Diharapkan, sekembali dari pelatihan di Belanda, para peserta menerapkan metode community development anti-korupsi sesuai dengan karakteristik sosial budaya Indonesia, yang lebih luas, mandiri dan berkelanjutan,” tambahnya.
Pelatihan akan berlangsung selama 12 hari, mulai 8 hingga 23 Mei 2017, di The Hague Academy for Local Governance-Den Haag.Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya diajak pelatihan di kelas saja, tetapi juga diajak mengobservasi dan menganalisa penerapan program pembangunan masyarakat bersih korupsi. Kota Amsterdam dan Utrecht secara khusus akan dijadikan praktik terbaik.
Lukas Rahmidin menyatakan bahwa KPK merupakan institusi penting bagi pemerintah Belanda, dan topik pelatihan ini sangat relevan dengan kerjasama bilateral kedua negara. Ia juga mengucapkan selamat kepada para peserta terpilih yang telah melalui tahapan seleksi untuk kemudian berpartisipasi pada pelatihan tersebut.
Mervin Bakker mengutarakan bahwa Belanda termasuk negara dengan indeks persepsi korupsi yang baik. Selain itu, The Hague Academy for Local Governance memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pelatihan ini mengingat pengalaman profesional dan akademis mereka di bidang anti korupsi. Kombinasi ini menjadikan Belanda sebagai pilihan tepat untuk program ini.
“Hasil pelatihan ini akan mendukung kerjasama bilateral Pemerintah Belanda dengan Indonesia di bidang keamanan dan penegakan hukum,” tutupnya.
