Lahat, menara62.com – Bantuan Langsung Tunai (BLT) berangsur-angsur mulai dibagikan kepada masyarakat. BLT ini disalurkan oleh pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM pertalite dan solar yang mulai berlaku beberapa waktu lalu.
Seperti yang dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Arniza Nilawati, S.E., M.M., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lahat dalam rangka memantau realisasi pembagian BLT kompensasi dan pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat.
Bertempat di Rumah Makan “Pelangi”, Sindang Panjang, Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, Anggota DPD RI asal Sumatera Selatan tersebut menggelar pertemuan dengan para pendamping SDM PKH Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, pada Sabtu (15/10/2022).
Pertemuan itu dimaksudkan Senator Arniza Nilawati untuk mengetahui dan memastikan proses penyaluran bantuan sosial dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kompensasi dan pengalihan subsidi BBM, yang seharusnya diterima oleh para KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
Pada kesempatan Arniza Nilawati, bahwa sebetulnya secara teknis seharusnya penyaluran kompensasi dan pengalihan subsidi BBM kepada KPM relatif tidak ada
masalah, sebab pola dan sistem yang dipakai dalam penyaluran itu memakai pola dan sistem serta data yang selama ini telah berjalan dalam penyaluran bantuan sosial PKH.
Jadi diharapkannya dalam penyaluran BLT Kompensasi dan subsidi BBM bagi masyarakat atau KPM Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tidak ada kendala yang berarti.
Senator Arniza Nilawati juga menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM berdampak ini akan langsung berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Apalagi penyesuaian harga BBM ini diikuti oleh inflasi pada komoditas pangan dan transportasi.
“Itu sebabnya BLT kompensasi dan pengalihan subsidi BBM kepada KPM dikucurkan sebagai bantalan sosial untuk meminimalisir dampak ekonomi dan sosial di masyarakat kelas menengah ke bawah” jelasnya.
Kedatangan Arniza Nilawati ke lokasi itu pun dilakukannya sekaligus untuk mengecek secara langsung apakah bantuan telah disalurkan dengan tepat sasaran. Apalagi saat ini pemerintah melalui Kemensos terus melakukan perbaikan data kelompok penerima manfaat agar bansos yang dikucurkan pemerintah benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
(RZP/Riil)
