JAKARTA, MENARA62.COM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mendistribusikan anggaran dan kegiatan yang bertalian dengan program vaksinasi Covid-19 berbasis keluarga dengan bidan sebagai vaksinatornya dan program percepatan penurunan stunting. Kepala BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo, melakukan road show ke tiga kabupaten di Jawa Barat dan satu kabupaten di Jawa Tengah, dalam satu hari kunjungan kerja.
“Kita akan mendukung program percepatan vaksinasi berbasis keluarga dan kegiatan pendampingan keluarga untuk menurunkan kasus stunting di Indonesia di sejumlah kabupaten dan kota, termasuk pelayanan KB,” ujar Dr. Hasto kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Bupati Indramayu, Nina Agustina, Kamis (14/10/2021), di kantor Bupati Indramayu.
Sebagai bentuk keseriusan dukungan, BKKBN mengalokasikan anggaran Rp 11,8 miliar untuk percepatan penurunan stunting dan vaksinasi Covid-19 berbasis keluarga kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Selain Rp 11,8 miliar, BKKBN juga akan menyalurkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program KB yang di antaranya dialokasikan untuk membayar klaim dokter dan bidan yang melakukan pelayanan KB, seperti tindakan vasektomi (MOP) dan tubektomi (MOW).
Kesanggupan BKKBN itu disampaikan Dr. Hasto secara langsung kepada Bupati Indramayu. “Kami siap menyerap dana yang berasal dari BKKBN,” jelas Nina Agustina usai berbicara dengan Dr. Hasto yang dilakukan secara santai diteras ruang belakang Kantor Bupati.
Kepedulian Pemkab Indramayu terhadap program KB, di antaranya ditandai dengan digelarnya pelayanan MOW bertepatan dengan peringatan HUT Indramayu pada 27 Oktober mendatang. Dalam pelayanan ini, Pemkab menargetkan 100 peserta MOW. Pemkab menanggung seluruh biaya jasa pelayanan dan tindakan sebesar Rp 1,5 juta per peserta.
Demikian halnya untuk pelayanan vaksektomi. Pemkab juga mengalokasikan biaya uang saku untuk setiap peserta. “Komitmen yang luar biasa dari Bupati untuk rakyatnya dalam rangka menyukseskan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB),” ujar Dr. Hasto menilai.
Untuk itu, Dr. Hasto menegaskan bahwa BKKBN akan mendukung percepatan vaksinasi Covid-19 dan kegiatan pendampingan keluarga untuk menekan kasus stunting yang cukup tinggi di Indramayu dan sekaligus akan memudahkan pelayanan KB.
Kepada wartawan, Bupati Nina memberikan apresiasi atas langkah BKKBN di tengah menguatnya keinginan masyarakat Indramayu untuk divaksin sementara ketersediaan vaksin sempat menipis.
Dengan dukungan dana dari BKKBN, Nina mengatakan percepatan vaksinasi dengan pengerahan tenaga vaksinator yang lebih banyak akan dilakukan. Sehingga pada Desember nanti “herd immunity’ (kekebalan kawasan) tercapai di wilayahnya.
“Kita sudah dapat 30.000 vaksin dan datang 100.000 berikutnya,” jelas Nina seraya menambahkan bahwa Pemkab akan mengerahkan 1000 bidan sebagai vaksinator.
Nina juga berharap jangan sampai ada pernikahan dini, hamil muda demi menekan kasus stunting di Indramayu. Wilayah ini dikenal sebagai daerah dengan kasus stunting tertinggi kedua se Jawa Barat.
Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah menggelar seminar tentang stunting. “Kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di puskesmas belum ada,” ungkap Nani mengakui.
Untuk mempercepat laju penurunan stunting di wilayahnya, Nani menggulirkan program ‘Gesit’. Gerakan Penanganan Stunting Indramayu Terpadu ini dibangun sebagai bentuk keseriusan Pemkab Indramayu dalam penanganan stunting. Salah satu pendekatannya adalah mengajak masyarakat untuk jangan banyak melakukan pre-wedding tapi hendaknya lebih memperhatikan pra konsepsi.
Roadshow ke Kabupaten Majalengka
Usai berkunjung di Indramayu, dr. Hasto Wardoyo selanjutnya menuju Kabupaten Majalengka. Di situ, dr. Hasto disambut Bupati Majalengka, Karna Sobahi.
Saat itu dr. Hasto menyampaikan bantuan anggaran dari BKKBN di 2021 terkait percepatan vaksinasi Covid-19 melalui keluarga, dan dukungan anggaran tahun 2022 untuk pelayanan KB/kontrasepsi.
“Bantuan ini sungguh luar biasa. Beliau basisnya pernah menjadi Bupati (Kulonprogo, DI Yogyakarta), sehingga paham betul, apalagi pada level kebijakan BKKBN,” ujar Bupati Karna.
Untuk Pemkab Majalengka, BKKBN mengucurkan bantuan Rp 15 miliar. Bantuan ini untuk biaya operasional, transpor dan honor vaksinator. Vaksinator dalam program vaksinasi Covid-19 berbasis keluarga adalah bidan. Mereka sebelumnya telah mendapat pelatihan khusus yang difasilitasi BKKBN.
Diperkirakan akan ada 1000 orang yang divaksinasi hingga akhir Desember ini. Persediaan anggaran operasional vaksinasi sempat menipis di Majalengka. Tapi dengan injeksi BKKBN ini, Bupati Karna optimis percepatan vaksinasi Covid-19 akan terwujud di daerahnya.
“Ditargetkan akan ada sekitar 3.000 sasaran penerima vaksin. Persoalannya, vaksinnya menipis, sementara animo masyarakat besar,” jelas Karna.
Dana Bantuan BKKBN itu juga dialokasikan untuk mendukung program pendampingan keluarga guna menurunkan kasus stunting di Majalengka. Ada kira-kira 431 desa yang akan disasar program ini melalui dukungan dana tersebut.
Saat ini kasus stunting di Majalengka berada pada level 17 persen, dan berada pada posisi tertinggi keempat di Jawa Barat. “Untuk menurunkannya, sekarang kita ubah strateginya. Kita akan mengawal ibu yang sedang mengandung, pemberian gizi, vitamin, dan melakukan kerjasama dengan RS Persahabatan Jakarta berupa pendampingan untuk mengurus ibu yang melahirkan,” urai Karna.
Dalam pertemuan 1 jam itu, menurut Karna, BKKBN juga akan mengucurkan dana bantuan berupa honor tenaga penggerak KB dan juga pengadaan mobil operasional. Termasuk bantuan dana pelayanan KB.
Roadshow ke Kabupaten Kuningan
Kabupaten Kuningan menjadi tujuan dr. Hasto Wardoyo berikutnya. Masih di hari yang sama. Acep Purnama, Bupati Kuningan, menyambut kedatangan dr. Hasto yang didampingi Deputi Advokasi, Penggerakan dan KIE BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso; Kepala BKKBN Jawa Barat, Wahidin, dan jajarannya.
Kepada wartawan, Acep mengatakan bahwa persoalan stunting datang dari lingkungan yang kurang bersih. Karena itu dia memandang penting memberikan perhatian terhadap tatakelola atau pembangunan drainase lingkungan hingga pengolahan air limbah domestik.
“Hampir setiap tempat ada stunting, hanya saja persentasenya yang berbeda,” ujar Acep.
Acep tidak menjelaskan berapa bantuan yang diterima daerahnya dari BKKBN untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 melalui pendekatan keluarga dan penanganan stunting.
Dia hanya menjelaskan bahwa setidaknya 78 desa di daerahnya mengadakan program vaksinasi. Dan diharapkan target capaian hingga akhir Desember 2021 dapat terealisasi.
Roadshow ke Kabupaten Pekalongan
Sementara di Kabupaten Pekalongan, Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo menemui Bupati Pekalongan, Fadia A Rafiq, putri pedangdut legendaris A Rafiq.
Kepada Fadia, Dr. Hasto menyampaikan bahwa BKKBN akan menyalurkan bantuan Rp 2,9 miliar ke wilayah tersebut. Bantuan itu di antaranya diperuntukkan bagi bidan sebagai tenaga penyuntik (vaksinator) vaksin Covid-19 melalui program vaksinasi keluarga.
“Kami juga mendorong agar penyerapan anggaran di Pekalongan lebih cepat lagi,” jelas Dr. Hasto kepada pers usai pertemuan.
Diperoleh informasi, bahwa ada anggaran Rp 3 miliar untuk pelayanan KB yang belum terserap di daerah itu. dr. Hasto berharap anggaran tersebut bakal terserap pada Desember ini. “Kami akan anggarkan Rp 10 miliar lagi untuk bupati,” tambah Dr. Hasto.
Menurut Dr. Hasto, 700 anggota pendamping keluarga akan disebar ke berbagai desa di wilayah Pekalongan terkait program percepatan penurunan stunting di daerah tersebut. Walau sesungguhnya angka stunting di daerah itu telah mencapai 13,48 persen, di bawah target pemerintah yang 14 persen di 2024.
Bagi Fadia, menurunkan kasus stunting menjadi tekadnya. Untuk itu pra konsepsi menjadi bagian terpenting yang harus diketahui masyarakat. “Perkawinan dini salah satu sebab terjadinya stunting pada anak. Hal ini karena kurangnya edukasi, sehingga mayarakat belum paham betul tentang bahayanya stunting,” jelas Fadia.
Karena masih khawatir akan stunting, Bupati Fadia menggalakkan kerjasama penyuluhan KB dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan institusi lainnya dalam menekan angka stunting. Kerjasama ini pula yang telah membawa jumlah stunting di Kabupaten Pekalongan menurun bertahap hingga daerah ini berhasil menyabet sejumlah penghargaan.
Terkait dengan vaksinasi Covid-19 berbasis keluarga, Bupati Kuningan menilai bantuan BKKBN sangat penting, seiring rencana Bupati menaikan animo masyarakat untuk vaksin dari sebelumnya 30 persen menjadi 60 persen pada Desember 2021.
