JAKARTA, MENARA62.COM – Akhir Februari 2021, Novia melakukan perjalanan ke luar kota menggunakan moda angkutan massal kereta api Gajayana. Tujuannya ke kota Malang, Jawa Timur. Ia menggunakan surat keterangan negatif Covid-19 palsu yang dibelinya di sebuah marketplace seharga Rp70 ribu. Harga yang relatif murah saat itu mengingat klinik maupun rumah sakit masih memasang tariff di atas Rp300 ribu.
“Dari pada keluar biaya mahal, belum tentu hasilnya negatif, saya memilih beli di marketplace. Hasilnya bisa dipesan negatif selain harganya yang murah,” kata Novia, warga Cibubur, Jakarta Timur.
Hal serupa juga pernah dilakukan Tedy, warga Ciputat, Tangerang Selatan. Ia memang tidak membeli di marketplace. Surat keterangan negatif Covid-19 dipesannya lewat teman seharga Rp50 ribu. “Saya cukup menyerahkan nama lengkap, NIK, alamat dan tanggal lahir,” katanya.
Alasan Tedy memesan surat keterangan negatif Covid-19 palsu tidak jauh berbeda dengan Novia. Ia tidak perlu khawatir akan hasil tesnya. “Saya tinggal pesan hasilnya negatif. Sudah beres,” tuturnya.
Tedy menggunakan surat keterangan negatif Covid-19 palsu tersebut ketika hendak ke Yogyakarta naik kereta Taksaka akhir akhir Juni 2021. Saat itu harga swab antigen sudah murah setelah Kemenkes mengeluarkan surat edaran terkait harga eceran tertinggi (HET) swab antigen.
“Meski sudah murah, hasilnya belum tentu negatif. Makanya saya memilih beli surat keterangan palsu,” lanjut Tedy.
Diakui, sulit membedakan antara surat keterangan negatif Covid-19 yang asli dengan yang palsu. Surat keterangan negatif palsu yang diprint out memiliki kenampakan yang sama baik dari segi kop surat, warna logo, tanda tangan dokter hingga stmpel klinik. “Ini bukan kliniknya yang memalsukan, tetapi orang lain,” katanya.
Novia maupun Tedy hanya contoh kecil bagaimana masyarakat dapat menyiasati dokumen kesehatan agar lolos di pintu pemeriksaan petugas. Ada banyak masyarakat lain yang melakukan praktik serupa. Bermodal dokumen keterangan negatif Covid-19 palsu, mereka dapat melenggang melewati pos pemeriksaan baik di stasiun, pelabuhan maupun bandar udara. Mereka masih menempatkan fungsi surat keterangan negatif Covid-19 sekadar formalitas belaka, dan bukan sebagai bentuk kepedulian menjaga kesehatan orang lain.
Pemalsuan dokumen kesehatan untuk keperluan perjalanan tak hanya ditemukan pada jenis surat keterangan negatif Covid-19. Belakangan, petugas bandara, stasiun, pelabuhan dan pengelola sektor publik lainnya juga menemukan pemalsuan sertifikat vaksinasi Covid-19. Salah satu contohnya adalah kasus pemalsuan sertifikat vaksinasi yang dilakukan 6 penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara, Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan 9 Agustus 2021 lalu. Para penumpang tersebut membeli kartu vaksinasi palsu dari oknum petugas Puskesmas setempat seharga masing-masing Rp350 ribu.
Pemalsuan sertifikat vaksinasi dilakukan masyarakat setelah Menteri Perhubungan menerbitkan surat edaran (SE) Menhub Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara, SE Menhub Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut, SE Menhub Nomor 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat, dan SE Menhub Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Kereta Api.
Persyaratan sertifikat vaksinasi diberlakukan seiring kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Jawa-Bali. Mereka yang tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksinasi, dilarang menggunakan moda angkutan massal terutama kereta api, pesawat dan kapal laut. Upaya tersebut dilakukan Kemenhub sebagai bagian dari memutus mata rantai penularan Covid-19 antar penumpang.
Untuk mencegah makin maraknya pemalsuan surat keterangan negatif Covid-19 dan sertifikat vaksinasi palsu, Kemenhub menggandeng Kemenkes melakukan pengintegrasian dokumen kesehatan penumpang dalam sistem digital aplikasi PeduliLindungi. “Mengintegrasikan dokumen penumpang dengan aplikasi PeduliLindungi merupakan upaya pemerintah mencegah pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19,” kata Jubir Kemenkes untuk Covid-19 dr Siti Nadia dalam satu kesempatan.
Selain mengintegrasikan dokumen kesehatan calon penumpang, Kemenhub dan Kemenkes juga sepakat mengatur kewajiban calon penumpang melakukan tes COVID-19 di 742 laboratorium yang terintegrasi dengan data New All Record (NAR) Kemenkes, dimana nanti hasil tes juga akan langsung diunggah di aplikasi PeduliLindungi.
Adapun pemeriksaan/validasi dokumen kesehatan digital (kartu vaksinasi dan hasil tes Covid-19) yang ada di aplikasi PeduliLindungi akan dilakukan oleh personel Kemenkes maupun di konter check-in transportasi massal menggunakan pemindai barcode dan/atau microsite aplikasi PeduliLindungi.
Aplikasi PeduliLindungi yang dikembangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hingga akhir Agustus 2021 telah diunduh oleh lebih dari 32,8 juta pengguna, dengan rata-rata penambahan pengguna per hari mencapai 500.000 pengguna. Tingginya jumlah pengguna aplikasi ini menjadi bukti bahwa digitalisasi dokumen menjadi solusi tepat bagi pemerintah untuk kembali menghidupkan sektor publik termasuk transportasi massal.
PeduliLindungi sendiri adalah aplikasi buatan pemerintah yang berfungsi melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Melalui aplikasi ini pemerintah lebih mudah menerapkan tracking, tracing, fencing. “Jadi, kami berinovasi menyediakan dan mengintegrasikan teknologi digital untuk memerangi Covid-19 secara nasional,” ujar Menkominfo Jhoni Plate dalam keterangan persnya.
KAI Siap Digitalisasi Dokumen Perjalanan
Dalam keterangan tertulisnya Ahad (29/8/2021), VP Public Relations KAI (Persero) Joni Martinus menjelaskan PT KAI (Persero) menyambut baik sinergi antara Kemenhub dengan Kemenkes untuk memberlakukan digitalisasi dokumen kesehatan penumpang melalui aplikasi PeduliLindungi.
“KAI siap mengikuti aturan serta kebijakan pemerintah dan siap mendukung semua kegiatan guna pencegahan penyebaran Covid-19 pada moda transportasi kereta api,” ujar Joni.
Diakui Joni, KAI sendiri sebenarnya sudah mulai mengintegrasikan aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding KAI sejak 23 Juli 2021 untuk membantu proses validasi dokumen kesehatan calon penumpang. Terintegrasinya aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding KAI bertujuan untuk mempermudah pelanggan, memperlancar proses pemeriksaan dokumen, juga untuk menghindari pemalsuan dokumen.
Baca juga:
- Tercanggih Setelah CTC Manggarai, Indonesia Kini Punya Pusat Kendali Kereta di Purwokerto
- Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gunakan Teknologi Tinggi, Menhub: Ini Lompatan Bagi Indonesia
Dengan terintegrasinya sistem tersebut, maka data vaksinasi dan hasil tes Covid-19 baik RT-PCR atau Rapid Test Antigen calon penumpang akan muncul pada layar petugas saat penumpang melakukan boarding di stasiun. Sehingga dapat mempermudah dan memperlancar proses pemeriksaan dokumen kesehatan penumpang KA Jarak Jauh.
Agar data vaksin dan hasil tes Covid-19 milik calon penumpang terbaca pada sistem boarding KAI, calon penumpang, jelas Joni, harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama pada saat pemesanan tiket dan saat melakukan vaksinasi atau tes Covid-19. Selain itu, klinik atau laboratorium tempat penumpang melakukan tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen juga harus terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan.
Jika sudah sesuai dan data sudah diunggah oleh penyelenggara ke sistem, maka data vaksinasi dan hasil tes Covid-19 penumpang akan muncul pada layar komputer petugas pada saat proses boarding.
“Pada saat boarding, calon penumpang tetap harus menunjukkan boarding pass, kartu identitas, dan surat keterangan lainnya sesuai persyaratan. Pelanggan juga diharapkan tetap membawa kartu vaksinnya dan surat negatif tes Covid-19 yang berlaku jika diperlukan untuk berbagai kepentingan lainnya,” ujar Joni.
Menurut Joni, integrasi sistem melalui teknologi digital ini akan memberikan nilai tambah bagi PT KAI untuk melindungi penumpang. “Tentu mereka akan jauh lebih aman dan nyaman, tidak perlu khawatir terpapar Covid-19 selama menggunakan jasa angkutan kereta api,” tambah Joni.
KAI lanjut Joni akan terus melakukan transformasi digital di berbagai layanan untuk menghadirkan sebuah ekosistem transportasi kereta api yang aman, nyaman, selamat, dan sehat dimasa pandemi Covid-19.
Pengintegrasian dokumen perjalanan ke dalam aplikasi PeduliLindungi disambut hangat oleh masyarakat. Faisal, warga Mampang Prapatan Jaksel misalnya, mengaku lebih tenang dengan sistem digitalisasi dokumen perjalanan.
“Kalau pakai sistem digital kan sulit bagi orang untuk memalsukan dokumen perjalanan. Semua by sistem,” jelasnya.
Dengan digitalisasi dokumen kesehatan penumpang, maka tindak pemalsuan dokumen kesehatan penumpang bisa dhindari. Dengan cara demikian, para penumpang akan lebih aman dan nyaman selama menggunakan kereta api.
Meski demikian, karena vaksinasi belum merata ke seluruh wilayah Indonesia, menurut Faisal. pemerintah tetap harus memberikan solusi bagi mereka yang memang terkendala mendapatkan vaksinasi baik karena alasan sakit komorbid, penyintas ataupun karena akses vaksinasi yang terbatas.
Syarat Perjalanan Penumpang KAI
Joni menyebut meski beberapa daerah telah mengalami perubahan level PPKM, tetapi syarat naik kereta api jarak jauh maupun lokal hingga kini masih belum berubah. KAI masih mengacu pada SE Kemenhub No. 58 Th 2021 dan SE Satgas Penanganan Covid-19 No 17 Th 2021. Dimana syarat naik KA jarak jauh untuk level 3 dan level 4 tetap sama dan untuk penggunaan surat tugas atau sejenisnya bagi KA lokal masih diberlakukan.
Berikut persyaratan lengkap perjalanan menggunakan KA jarak jauh:
- Menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi Covid-19 dosis pertama. Bagi pelanggan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksin, wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.
- Menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2×24 jam atau Rapid Test Antigen maksimal 1×24 jam sebelum jadwal keberangkatan.
- Pelanggan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan.
Syarat perjalanan menggunakan KA lokal:
- Hanya berlaku bagi pekerja di Sektor Esensial dan Sektor Kritikal yang dibuktikan dengan STRP atau Surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat atau Surat Tugas dari pimpinan perusahaan.
- Pelanggan tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen. Namun akan dilakukan pemeriksaan Rapid Test Antigen secara acak kepada para pelanggan di stasiun.
“Syarat menggunakan KA jarak jauh dan KA lokal sejauh ini masih tetap belum ada perubahan. Namun, kami siap mengikuti jika ada perubahan ketentuan dari pemerintah,” ujar Joni.
Selain mewajibkan berbagai dokumen perjalanan tersebut, PT KAI juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sejak memasuki area stasiun, semua penumpang maupun pengunjung harus menjalani pemeriksaan kesehatan seperti pengukuran suhu badan, mencuci tangan, mengenakan masker dengan benar dan menjaga jarak aman.
“Kami memberlakukan aturan ini sangat ketat. Siapapun yang masuk area stasiun entah itu penumpang maupun non penumpang, wajib memenuhi persyaratan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah,” jelas Joni.
Penerapan protokol kesehatan secara ketat tersebut telah dilakukan PT KAI sejak awal pandemi. Atas konsistensi PT KAI menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai standar tersebut, pada September tahun lalu, perusahaan berplat merah tersebut meraih sertifikat Safe Guard Label dari PT Surveyor Indonesia.
“Protokol kesehatan sesuai standar secara ketat menjadi bagian dari upaya KAI beradaptasi, berinovasi, memberikan kontribusi bagi bangsa. Dan kami akan terus melakukannya,” kata Joni.
Bagi penumpang kereta api jarak jauh, PT KAI membagikan healthy kit kepada para penumpangnya berupa masker dan tisu. Para petugas yang mengawasi gerbong, juga tak henti-hentinya memperingatkan para penumpang agar tetap mengenakan masker dengan benar.
Guna memudahkan para pelanggan memenuhi persyaratan perjalanan surat bebas Covid-19, KAI berkerja sama dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan Indofarma menyediakan layanan Rapid Test Antigen dan GeNose di beberapa stasiun. Selain itu, di setiap stasiun KAI menyediakan beberapa fasilitas kebersihan seperti wastafel portabel dan hand sanitizer yang tersebar di beberapa titik di stasiun.
Lebih lanjut Joni menjelaskan selama pandemi, KAI telah membatasi jumlah maksimal penumpang kereta api. KAI hanya menjual tiket 70% dari kapasitas maksimal tempat duduk utk KA jarak jauh dan 50% untuk kereta api lokal. Tujuan dari pembatasan tersebut dimaksudkan sebagai penerapan jaga jarak antar pelanggan di dalam kereta api. S
Atas konsistensi menerapkan protokol kesehatan tersebut, pada September tahun 2020 lalu, PT KAI menjadi salah satu lembaga bisnis yang memperoleh sertifikat Safe Guard Label dari PT Survveyor Indonesia.
“Pemberian Attestation Label berupa Safe Guard Label SIBV merupakan bentuk pengakuan terhadap penerapan protokol Covid-19 yang telah diimplementasikan secara konsisten oleh PT KAI,” kata Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Haris Witjaksono pada puncak HUT PT Surveyor Indonesia awal Juli 2021.
Komponen penilaian sertifikat Safe Guard Label ini mengacu pada parameter yang disusun oleh ahli dan auditor Bureau Veritas, international best practices, World Health Organization (WHO), regulasi Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Baca juga:
Menurut Haris, dengan diperolehnya Safe Guard Label ini , PT KAI (Persero) telah sejalan dengan upaya pemerintah membantu mencegah penyebaran rantai Covid 19 di Indonesia khususnya di lingkungan PT KAI (Persero) serta masyarakat pengguna jasa KAI yang pada akhirnya dapat memberikan rasa aman kepada semua stakeholders.
Sementara itu, Direktur Utama PT KAI (Persero), Didiek Hartantyo mengatakan bahwa pemberian label ini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan, pegawai, dan mitra saat berada di stasiun, kereta, dan seluruh lingkungan KAI pada masa pandemi Covid-19.
“Sebagai BUMN penyedia jasa transportasi publik, KAI merasa perlu meyakinkan masyarakat bahwa seluruh layanan kami telah memenuhi standar protokol pencegahan Covid-19,” ujar Didiek.
Konsistensi menerapkan protokol kesehatan terus berlanjut hingga kini. “Jadi masyarakat tidak perlu ragu dalam menggunakan berbagai layanan KAI,” kata Didiek.
Diakui Didiek penerapan persyaratan perjalanan yang sangat ketat tersebut, bukan tanpa konsekuensi. Salah satunya adalah turunnya jumlah penumpang kereta api baik jarak jauh maupun lokal. Pada periode 17 sampai 23 Agustus 2021 misalnya, KAI telah menolak keberangkatan 3.439 calon penumpang karena tidak sesuai persyaratan seperti berusia di bawah 12 tahun serta tidak membawa kartu vaksin atau surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/Rapid Test Antigen yang masih berlaku. KAI mencatat jumlah pelanggan KA Jarak Jauh dan Lokal pada periode 17-23 Agustus sebanyak 129.915 penumpang dengan rata-rata penumpang harian sebanyak 18.559 orang.
Adapun jika dibandingkan dengan rata-rata penumpang harian KA Jarak Jauh dan Lokal pada periode seminggu sebelumnya yakni 10-16 Agustus 2021 yang sebanyak 17.757 orang, maka penumpang KA Jarak Jauh dan Lokal pada 17-23 Agustus turun 4,3%.
Guna mempercepat terbentuknya herd immunity, KAI menyediakan 16 stasiun untuk pelaksanaan vaksinasi gratis bagi penumpang dan masyarakat. Pada periode 3 Juli sampai 23 Agustus 2021, total sebanyak 31.799 orang telah divaksin di stasiun. (Kurniawati)
