JAKARTA, MENARA62.COM – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin menilai kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk memberlakukan PSBB total selama 14 hari ke depan adalah pilihan yang tepat untuk menahan laju penularan Virus Corona yang cenderung meninggi terakhir ini. Kalau tidak, penularan itu akan menjadi-jadi dan korban terinveksi akan semakin banyak.
“Kebijakan Pemprov tersebut sejalan dengan arahan Presiden Jokowi sendiri bahwa Pemerintah harus mengutamakan penanggulangan kesehatan dari pada ekonomi. Percuma mengembangkan ekonomi sementara rakyat sakit,” kata Din dalam pernyataannya, Ahad (13/9/2020).
Menurutnya terbukti masa transisi dengan pelonggaran PSBB dan roda perekonomian digerakkan, seperti pembukaan perkantoran, pusat perdagangan, pusat keramaian, termasuk sekolah, ternyata mendorong munculnya kluster baru penularan virus di perkantoran dan pusat perdagangan. Jadi, percuma saja mengembangkan ekonomi sementara rakyat sakit.
Din menjelaskan mengedepankan kesehatan di atas ekonomi atau sebaliknya adalah pilihan. Sebenarnya kedua saling berkait, namun pada situasi tertentu harus ada yg diprioritaskan.
Maka lanjut Din, seyogyanya Pemerintah Pusat mendukung langkah Pemprov DKI tersebut, dan bukan malah sebaliknya mengeritik dan cenderung menghalangi. Adalah aneh jika Pemerintah Pusat menolak apalagi dengan pikiran yang ternyata keliru dan berisiko yaitu membuka ekonomi tapi mendorong persebaran virus.
“Dan semakin aneh, jika beberapa Pembantu Presiden mengajukan pikiran yg bertolak belakang dengan presidennya,” katanya.
Pemerintah Pusat lanjut Din perlu legowo dan berbesar hati dengan adanya upaya dari pemerintah daerah yang berusaha mengatasi penularan virus Corona dengan ketat, apalagi di ibu kota negara. Sebab kalau Pemerintah Indonesia tidak bersungguh-sungguh menanggulangi Covid, tidak kompak dan saling jegal, tidak mustahil posisi Indonesia menjadi paling bawah/buruk. Saat ini kondisinya sudah pada urutan terburuk keempat dari bawah dalam penanggulangan Covid, dan Warga Negara Indonesia akan ditolak di semua negara.
“Sekarang saja sudah hampir 70 negara di dunia menolah WNI,” tutup Din.
