Oleh: Suyoto, (Rektor Unmuh Gresik 2000-2005, Bupati Bojonegoro 2008-2018)
JAKARTA, MENARA62.COM – Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) merupakan salah satu pilar terpenting gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Dengan jaringan ratusan institusi yang tersebar di seluruh Indonesia, PTM bukan hanya ruang akademik, tetapi juga alat dakwah, kaderisasi, dan pengabdian sosial. Namun di tengah perubahan zaman yang cepat, PTM menghadapi tantangan yang semakin kompleks—tantangan yang tidak cukup dijawab dengan idealisme semata, tetapi juga menuntut kecakapan kepemimpinan dan strategi.
Realitas menunjukkan bahwa perkembangan PTM sangat beragam. Ada PTM yang tumbuh pesat, inovatif, dan dipercaya masyarakat. Ada pula yang stagnan, bahkan kesulitan menjaga keberlanjutan. Perbedaan ini sering kali bukan disebabkan oleh faktor usia institusi atau lokasi geografis semata, melainkan oleh kemampuan kepemimpinan dalam membaca dan menyelaraskan dinamika internal, tuntutan pasar pendidikan, serta ekosistem kebijakan dan sosial yang melingkupinya.
Sebagai amal usaha Muhammadiyah, PTM secara ideologis diposisikan sebagai instrumen dakwah. Namun PTM juga merupakan perguruan tinggi yang wajib menjalankan Tri Dharma—pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat—serta tunduk pada regulasi negara. Pada saat yang sama, PTM dituntut untuk mandiri secara pembiayaan, tanpa ketergantungan pada organisasi, apalagi subsidi negara. Ketegangan antara misi dakwah, tuntutan akademik, dan realitas keberlanjutan inilah yang seringkali menjadi persoalan utama PTM.
Dalam praktiknya, sering kali muncul tarikan orientasi yang tidak seimbang. Ketika dakwah dipahami secara sempit dan dijadikan satu-satunya orientasi, PTM berisiko lamban membaca perubahan kebutuhan mahasiswa, dinamika pasar kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Idealismenya terjaga, tetapi daya saing dan relevansinya melemah. Sebaliknya, ketika orientasi bisnis atau adaptasi kebijakan terlalu dominan, muncul kekhawatiran bahwa PTM akan kehilangan ruh dakwah dan identitas ke-Muhammadiyah-annya.
Ada pula kecenderungan lain: sebagian pimpinan PTM menonjolkan prestasi akademik—akreditasi, peringkat, dan publikasi—namun kurang memberi perhatian pada inovasi kelembagaan dan keberlanjutan finansial. Dalam jangka pendek, pendekatan ini tampak prestisius. Namun dalam jangka panjang, tanpa fondasi organisasi dan pembiayaan yang sehat, prestasi akademik sulit dipertahankan. Di sisi lain, penekanan berlebihan pada aspek bisnis pendidikan juga menimbulkan resistensi internal dan kecurigaan komersialisasi amal usaha.
Situasi ini menegaskan bahwa mengelola PTM tidak dapat dilakukan dengan satu kacamata saja. Diperlukan pendekatan education preneurship—yakni cara pandang yang menempatkan kepemimpinan pendidikan sebagai praktik amanah yang sekaligus profesional, adaptif, dan berkelanjutan. Education preneurship bukanlah upaya mengkomersialkan pendidikan, melainkan ikhtiar untuk menjaga amal usaha tetap hidup, relevan, dan berdampak luas.
Dalam kerangka ini, pimpinan PTM dituntut untuk menjadi lebih dari sekadar administrator atau akademisi. Mereka perlu berperan sebagai entrepreneur institusional: pemimpin yang mampu menjaga nilai dakwah, mengelola mutu akademik, membaca peluang dan risiko pasar pendidikan, serta menavigasi kebijakan negara tanpa kehilangan otonomi moral. Kepemimpinan semacam ini menuntut keberanian mengambil keputusan strategis, termasuk keberanian untuk mengatakan “cukup” atau “tidak” pada kebijakan dan praktik yang berpotensi menggerus nilai.
Muhammadiyah sejak awal dikenal sebagai gerakan tajdid—gerakan pembaruan yang berani membaca zaman tanpa tercerabut dari nilai. Spirit ini semestinya selalu tercermin dalam pengelolaan PTM. Dakwah tidak boleh dipertentangkan dengan profesionalisme, sebagaimana keberlanjutan tidak boleh diposisikan sebagai ancaman terhadap idealisme. Tantangan kita justru terletak pada kemampuan menjaga keseimbangan antara dakwah, akademik, bisnis, dan regulasi secara kontekstual.
Pada akhirnya, masa depan Perguruan Tinggi Muhammadiyah tidak ditentukan oleh seberapa kuat satu orientasi dijalankan, melainkan oleh kecakapan kepemimpinan dalam merajut keempatnya menjadi satu arah perjuangan. Jika PTM mampu dikelola dengan pendekatan education preneurship yang berakar pada nilai, maka PTM bukan hanya akan bertahan, tetapi juga tampil sebagai aktor peradaban—mencetak insan berilmu, berakhlak, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat peran Muhammadiyah dalam membangun Indonesia yang berkemajuan.
Muhammadiyah sejak kelahirannya tidak pernah alergi pada perubahan. Justru dari keberanian membaca zaman dan menjawab kebutuhan umat secara nyata.
Jakarta, 3 Februari 2026
