JAKARTA – Fenomena loncat pagar politisi, semakin hari semakin marak. Mereka tak segan untuk berganti partai politik untuk mendapatkan apa yang diinginkan.
“Ketika partai politik yang mengusungnya tidak memberikan nomor yang layak, yang bagus dan menguntungkan, politisi tak akan segan untuk loncat ke parpol lain yang lebih memberikan harapan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Hanura Jus Usman Sumanegara di sela diskusi Aliansi Kebangsaan dengan insan media bertema Partai Politik, Ideologi, Konstitusi, dan Kepemimpinan, Jumat (12/10).
Menurutnya dengan praktik demokrasi yang semakin membaik di Indonesia, kasus politisi loncat pagar semestinya menurun. Tetapi fakta di lapangan malah terjadi sebaliknya makin ramai dan itu dijumpai di semua partai politik.
Fenomena tersebut menurut Jus menjadi salah satu indikator bahwa konsistensi idealisme parpol belum membumi. Sehingga para politisinya lebih menganut pragmatisme pribadi.
“Sekiranya nomor yang diberikan oleh parpol tidak mennguntungkan secara pribadi, maka politisi akan berpindah ke parpol lain,” lanjutnya.
Padahal dalam berdemokrasi, keberhasilan itu ditentukan oleh beberapa hal. Seperti pelaksanaan demokrasi yang langsung, umum, bebas dan rahasia, penyelenggara pemilu yang netral, profesional dan taat azas, TNI dan Polri yang netral, adanya partisipasi pemilih yang tinggi, serta adanya pengakuan terhadap kandidat partai dari publik.
Karena itu menurut Jus Usman, penting dilakukan oleh Parpol untuk memilih kandidat terbaiknya. Disamping berkepentingan menjaga idealisme parpol, kandidat yang baik juga bisa mendongkrak partisipasi pemilih.
“Saat ini, pertisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia baik Pilkada, maupun Pilpres belum bagus, masih sekitar 70 persen. Bahkan ada kasus-kasus kandidat bisa dikalahkan oleh kotak kosong. Atau jumlah pemilih yang mencoblos kertas kosong masih tinggi,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo mengatakan partai politik seharusnya tidak hanya mengenalkan tokoh atau kandidatnya saja, tetapi juga ideologi dan program kerja yang dipikirkan.
“Peran parpol adalah sebagai aktor pembuat kebijakan publik. Karenanya sangat penting mengenalkan ke publik terkait kebijakan dan program kerjanya,” jelas Pontjo.
Kebijakan yang diambil parpol menurutnya penting dan strategis dalam mewarnai jalannya pemerintahan. Karenanya, publik harus pandai dan cerdas dalam memilih parpol yang akan menyuarakan kepentingannya termasuk figur yang akan menjadi wakil di parlemen.
