JAKARTA, MENARA62.COM – Ketua Umum Keluarga Besar FKPPI (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia TNI/Polri) Pontjo Sutowo mengingatkan FKPPI tidak boleh keluar dari jati dirinya sebagai organisasi bela negara yang merupakan bagian dari keluarga besar TNI/Polri. FKPPI juga tidak boleh meninggalkan nilai-nilai organisasi dan keluar dari visi kebangsaan yakni menyadari, mengakui, dan menerima keberagaman (pluralitas) untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat Indonesia yang majemuk.
“Hal ini perlu saya tegaskan kembali mengingat saat ini kehidupan berbangsa dan bernegara tidak sedang baik-baik saja,” kata Pontjo pada Webinar “Perkembangan Lingkungan Strategis dan Dinamika Ancaman Bagi Indonesia” yang diprakarsasi Dewan Pakar FKPPI dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, Jumat (20/5/2022). Hadir memberikan sambutan Aster Panglima TNI Mayjen TNI Supriyadi, SIP, MSi.
Menurut Pontjo, saat ini terjadi berbagai fenomena menurunnya komitmen kepada norma dasar dan semangat kebangsaan di sebagian masyarakat yang dapat merugikan bahkan bisa mengancam kehidupan bangsa dan negara. Di antaranya adalah adanya fragmentasi di sebagian masyarakat yang masih mempertentangkan antara Pancasila dan Negara, antara agama dan kebangsaan; konflik dan perpecahan di kalangan elit; pembelahan/segregasi di dalam masyarakat, baik karena perbedaan aspirasi politik maupun perbedaan latar belakang lainnya, politisasi sentiment primordial, dan lain-lainnya.
Melunturnya semangat kebangsaan tersebut menurut Pontjo, bukan tidak mungkin merupakan bagian dari Perang Generasi-IV atau Perang Generasi-V dewasa ini yang telah menjadikan seluruh bidang kehidupan sebagai sasarannya untuk menghancurkan sebuah bangsa dari dalam dirinya sendiri (self distruction). Ditambah lagi, semakin berkembangnya globalisme yang berusaha menyingkirkan faham nasionalisme seperti yang dikemukakan antara lain oleh Kenichi Ohmae dalam bukunya “The End of Nation State” (1995). Tentu bangsa ini harus cerdas dalam meresponse perkembangan ini.
Revolusi Digital
Lebih lanjut Pontjo mengingatkan perkembangan yang tak kalah pentingnya untuk dicermati dan waspadai adalah pesatnya perkembangan teknologi digital atau sering disebut “revolusi digital” yang telah menyebabkan perubahan secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan. “Transformasi digital telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, namun seringkali kita abai bahwa perkembangan teknologi digital juga menghadirkan berbagai permasalahan, tantangan, bahkan bisa menjadi sumber ancaman terhadap keamanan nasional,” katanya.
Pontjo menegaskan semua pihak harus menyadari, bahwa melalui media digital, spektrum ancaman terhadap keamanan nasional menjadi begitu luas, dapat berbentuk penyusupan berbagai ideologi/paham yang tidak sesuai dengan Pancasila, penetrasi budaya, penyesatan pikir melalui hoax, cyber terrorism, cyber crime, bahkan cyber-war. “Dalam era digital,
sebuah negara bisa kehilangan kedaulatannya melalui serangan digital,” tegas Pontjo.
Dari kajian sosiologi, digitalisasi juga menghadirkan masalah serius terhadap berbagai prinsip dalam kehidupan masyarakat, terutama terkait relasi sosial. Anggota masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok dengan mudah saling terhubung dan membangun interaksi sosial di dalam dunia virtual dan mengabaikan realitas yang terjadi di dalam dunia nyata.
Menurut para ahli sosiologi, interaksi di dalam ruang virtual ini bukanlah realitas sosial, melainkan sebuah relasi yang bersifat artifisial, di dalam sebuah teritorial halusinasi. Dan apabila relasi seperti ini terus membudaya terutama sangat dimungkinkan dalam masa pandemi covid-19, berpotensi menyebabkan terjadinya berbagai masalah sosial dan bahkan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.
Untuk membangun kesadaran dan kewaspadaan kolektif bangsa terhadap perkembangan lingkungan terutama perkembangan berbagai bentuk ancaman kata Pontjo, harus terus diupayakan dari waktu ke waktu. Dan itu tentu tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Walaupun tanggungjawab konstitusional utama untuk mewujudkan seluruhnya itu terletak di atas bahu Pemerintah.
“Partisipasi seluruh elemen bangsa yang peduli dengan kelangsungan hidup bangsa ini, termasuk FKPPI tentu sangat dibutuhkan,” kata Pontjo.
Ia mengimbau agar FKPPI tidak bersikap abai (ignorance) apalagi kehilangan kewaspadaan (alertness) dengan perkembangan bentuk ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena sikap abai adalah kebodohan yang paling fatal dan kewaspadaan adalah harga sebuah kemerdekaan, sebagaimana selalu diingatkan oleh almarhum Jenderal (Purn) Widjojo Soejono.
Pontjo berharap webinar ini dapat dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi/interaksi Dewan Pakar dengan jajaran FKPPI di seluruh Indonesia.
Senada juga disampaikan Letjend TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Ketua Dewan Pakar FKPPI. Dalam sambutannya, ia mengatakan webinar ini merupakan langkah awal program dewan pakar FKPPI dalam rangka memberikan masukan kepada pengurus pusat FKPPI terkait masalah kebangsaan dan negara khususnya mengenai keamanan dan kesejahteraan.
“Keluarga Besar FKPPI senantiasa memerlukan update tentang perkembangan lingkungan strategis dan dinamika ancaman yang terjadi,” tandas Kiki.
Webinar yang dimoderatori Dr. Susetya Herawati tersebut menghadirkan narasumber Prof. Dr. Imron Cotan dengan tema: “Perkembangan Tatanan Politik dan Ekonomi Global serta Pengaruhnya Terhadap Indonesia” dan Laksamana Muda (Purn) Robert Mangindaan, dengan tema “Peran FKPPI dalam Menghadapi Perkembangan Lingkungan Strategis dan Kemungkinan Ancaman Bagi Indonesia”.
